Liputanabn.com | Bangkalan — Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan memicu kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai seorang pendidik dan menunjukkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi hukum di Indonesia.
Kritik tajam datang dari Rofii S.H., Ketua Kabiro Bangkalan sekaligus praktisi hukum asal Bangkalan. Ia menyebut bahwa narasi yang dibangun oleh Ketua PGRI Bangkalan sangat tidak pantas dan berpotensi membawa yang bersangkutan ke ranah hukum terkait dugaan pelanggaran pidana.
Menurut Rofii, tindakan Ketua PGRI Bangkalan yang tampak resisten terhadap fungsi pengawasan publik menunjukkan bahwa dia gagal memahami esensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Menyikapi pernyataan Ketua PGRI Bangkalan, menurut kami tidak pantas. Sebagai pendidik dan pejabat organisasi profesi, sikap tersebut sangat mencerminkan ketidakpahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik,” ujar Rofii pada Sabtu (23/05/2026).
Rofii juga menyayangkan stereotipe di masyarakat yang menganggap bahwa seorang guru otomatis memahami semua hal. Kasus ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan bahwa bahkan seorang pemimpin organisasi guru pun harus kembali memegang buku dan belajar lagi.
“Jadi, meskipun sudah menjadi guru, tidak bisa dianggap paham semua. Guru pun perlu belajar lagi tentang undang-undang keterbukaan informasi publik,” tambahnya.
Secara hukum, jika ada pihak, baik dari insan pers maupun LSM, yang merasa dirugikan atau nama baiknya dicemarkan melalui pernyataan tersebut, jalur pidana sangat terbuka.
“Pernyataan Ketua PGRI ini mungkin dapat dilaporkan ke kepolisian,” tutup Rofii mengakhiri keterangannya.
Hingga berita ini dipublikasikan, gelombang desakan agar Ketua PGRI Bangkalan meminta maaf secara terbuka atau memberikan klarifikasi terus mengalir dari berbagai media dan aktivis kontrol sosial di Bangkalan. (Kabiro Liputan ABN)
Editor : Bolok
