Liputanabn.com | Palembang – Puluhan aktivis di Sumsel yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sumsel kembali mendatangi kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi mendesak Pj. Gubernur agar segera merekomendasikan untuk mengevaluasi Pj. Bupati Muara Enim karena diduga gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal ini sebagaimana dikatakan langsung oleh salah satu perwakilan massa aksi yakni dari Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal saat aksi di kantor Pemprov Sumsel mengatakan bahwa menyikapi situasi politik yang sedang terjadi di Kabupaten Muara Enim saat ini, maka Aliansi Aktivis Sumsel
menyampaikan kepada Pj.Gubernur Sumsel, sebagai bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Kemendagri dalam catatan evaluasi kinerja pejabat Kepala Daerah.
“Kita menilai Pj. Bupati Muara Enim, dari sisi kinerjanya diduga telah gagal dalam membawa kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik lagi, lantaran bahwa berdasarkan data yang kami dapat dari BPS Sumsel per februari 2024 kabupaten Muara Enim, menempati angka inflasi paling tinggi se Sumsel sebesar 4,63 persen dengan IHK 106,98. Ini menunjukan bahwa selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muara Enim, tidak mampu dalam capaian kinerja yang signifikan mengendalikan inflasi, sedangkan pengendalian inflasi merupakan atensi oleh Pemerintah Pusat,” ujar Sandi.
Rahmad Sandi juga menyampaikan, jika Inflasi tertinggi yang dialami kabupaten Muara Enim ini tentunya akan berdampak buruk pada indikator capaian kinerja Pj. Gubernur Sumsel, dalam indikator pengendalian Inflasi ditingkat Provinsi Sumatera Selatan.
“Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut diatas, kami berharap kepada PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.
untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari pengganti yang lebih berkompeten, paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik,” tuturnya.
Kinerja Pj.Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali sepertinya tidak selaras dengan cita-cita Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Nawacita Presiden Ri dan Mendagri ini hanya dianggap seperti angin lalu saja oleh Pj. Bupati Muara Enim yang diduga terkenal anti kritik, sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, Iqbal Tawakal yang juga merupakan salah satu massa aksi dari KPK-Nusantara Kota Palembang saat ditanyai terkait aksi demo tersebut mengatakan bahwa Pj. Bupati sebagai Pejabat Publik tentunya harus lebih professional dalam menjalankan tugas
dan tentunya dapat menjaga kondusfitas daerah sampai proses pemilukada 2024 selesai. PJ Bupati Muara Enim diduga telah menciderai demokrasi dengan Tindakan melakukan ancaman dengan melaporkan kawan kami dari elemen insan pers dan penggiat anti korupsi ke Polda Sumsel, lantaran adanya pengaduan Masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Prov. Sumsel TA. 2021, kata Iqbal.
“Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, seyogyanya seorang kepala daerah tidak boleh anti kritik apalagi kritik yang sifatnya membangun, tentunya yang paling penting adalah seorang Kepala Daerah yang dijabat oleh seorang PJ harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat. Maka, kami yang tergabung dalam aksi secara damai hari ini bersolidaritas menyampaikan apa yang
sebenarnya terjadi bahwa benar kinerja PJ Bupati Muara Enim telah gagal membawa Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik,” imbuhnya (Salim)
Editor ; Bolok
