Liptanabn.com | Banyuasin – Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Banyuasin Mengelar aksi di kantor BAWASLU Kabupaten Banyuasin Menggugat KPU Kabupaten Banyuasin Terikat Indikasi dugaan Kecurangan Pada Seleksi Rekrutmen Calon anggota PPS DAN PPK Di KPU Banyuasin Serta Adanya Dugaan Indikasi Kuat Pungutan Liar di Lingkungan Komisioner KPU Banyuasin Dan dugaan salah satu panitia PKD yang berafiliasi dan menjadi pengurus/anggota partai politik.

Pada Orasi Nya Ketua Umum GAASS Banyuasin Wahyu Dwi Nanda Sedikit Menyingung Terkait Peran dan fungsi nya BAWASLU Banyuasin Pasal nya Banyak Dugaan pelanggaran Serta Kecurangan Dalam Proses rekrutmen Anggota PPK PPS dan PKD di kabupaten Banyuasin

Ketua Wahyu Dwi Nanda juga mendesak Bawaslu Banyuasin Untuk Segera Menindaklanjuti Terkait adanya dugaan indikasi pelanggaran kode etik serta adanya dugaan pungutan liar di lingkungan Komisioner KPU di kabupaten Banyuasin
Dan dugaan salah satu panitia PKD yang
berafiliasi dan menjadi pengurus/anggota partai politik.

Setelah menggelar aksi di Bawaslu Banyuasin, GAASS Banyuasin Akan melanjutkan aksi nya di Bawaslu Ri dan Dkpp, meminta untuk mengevaluasi kinerja dari komisioner kpu Banyuasin jika terbukti ada oknum melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka dengan tegas GAASS Banyuasin meminta untuk oknum tersebut di tindak sesuai hukum yang berlaku”, Kata WAHYU DWI NANDA

Sementara itu, Komisioner BAWASLU April yadi mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Pengurus GAASS Banyuasin yang telah hadir di sini dan melakukan unjuk rasa Secara Damai.
Besok Kami Akan ke Kantor Dkpp Untuk Membawa Laporan Masyarakat Terkait Indikasi Dugaan Yang Di Lakukan Oleh Komisioner KPU Banyuasin Serta Kami akan Memanggil Pawascam Untuk Mengklarifikasi Dugaan angggota PKD berafiliasi dan menjadi pengurus/anggota partai politik, Ungkapnya April Yadi. (Erwan)

Edtor : Bolok

Liptanabn.com | Banyuasin – Polemik pertanyaan Kepala Sekolah SD N 12 Betung Saat sosialisasi saber pungli beberapa waktu lalu terus bergulir. Ditambah lagi dengan tidak ada klarifikasi serta permohonan maaf dari Oknum Kepala Sekolah SD N 12 Betung terkait ucapannya yang menuding media dan LSM sebagai Tamu Tak Di Undang.

Terbaru Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Ismail Abdullah dengan tegas menyampaikan Bahwa pertanyaan yang terlontar dari mulut oknum kepala Sekolah SD N 12 Betung itu adalah Perbuatan Tidak Menyenangkan.

“Kita akan menempuh jalur hukum secepatnya, Sebagai pendidik dia harus mempelajari tata bicara, jangan asal ngomong dan sok bersih, Jelas ini perbuatan tidak menyenangkan”, ucap Ismail Abdullah

Senada dengan Ismail Abdullah, Ketua ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Banyuasin Indosapri Memberi tanggapan keras.

Menurutnya, apa yang menjadi curhatan oknum kepala Sekolah di dalam forum membahas tentang Saber Pungli, yang tertuang dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sangat tidak cocok untuk ditiru setiap kepala sekolah di Kabupaten Banyuasin.

“Sosialisasi Saber Pungli yang diadakan Inspektorat dan Polres Banyuasin di ikuti 35 kepala sekolah se-Kecamatan Betung, bertempat di SDN 1 Desa Lubuk Karet, yang dipertanyakan oleh oknum kepala Sekolah tidak mencerminkan bawah dirinya seorang pendidik,” Jelas Indosapri Ketua Ormas JPKP Banyuasin.

Ditambahkannya, seorang pendidik dengan melontarkan kalimat Media dan LSM bagaikan tamu tak diundang, seakan yang dimaksud oknum kepala sekolah tersebut Media dan LSM menjadi kesan buruk dimatanya, dan sebaliknya menjadi buruk pula dimata orang lain.

“Perlu kami garis bawahi, Media dan LSM dibentuk karena diatur dalam undang-undang, dimana media dan LSM tugasnya sebagai kontrol sosial, mengawasi memberitakan dan melaporkan jika menemukan permasalahan dilapangan, apalagi menggunakan anggaran dari uang rakyat,” tegas Sapri, sapaan akrabnya.

Diakui Sapri, lontaran kalimat dari mulut kepala SDN 12 Betung, jelas mencederai perasaan semua rekam Media dan LSM, baik di Kabupaten Banyuasin maupun di Sumatera Selatan.

“Sebagai Ketua JPKP Kabupaten Banyuasin kami mengutuk keras tudingan dari kepala sekolah tersebut, karena media dan LSM bekerja sesuai koridornya yang diatur dalam undang-undang, jika demikian hal yang tidak diinginkan bisa jadi itu oknum, kami meminta kepada pihak terkait agar segera mengaudit kinerja kepala sekolah tersebut diantaranya penggunaan dana bos, kami yakin berani menuding media dan LSM tamu tak diundang menjadi pertanyaan besar,” ucapnya dengan nada kecewa.

Menyikapi hal tersebut JPKP Kabupaten Banyuasin berencana dalam waktu dekat akan menggelar aksi, terkait ucapan kepala sekolah yang terekam dalam audio dan vidio, dan kepala SDN 12 Betung harus bertanggung jawab telah mencederai perasaan media dan LSM. (Tim)

Edtor : Bolok

Liptanabn.com | Banyuasin – Memperingati Hari Pers Nasional 2024 dan HUT Ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin sebagai salah satu instansi pemerintah menerima penghargaan PWI Sumatera Selatan Awards 2024.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin melalui Kasubbag Tata Usaha Muhammad Faikar saat menghadiri gebyar puncak HPN 2024 dan HUT ke-78 PWI tingkat Provinsi Sumatera Selatan, di Griya Agung Palembang, Senin (10/06/2024).

Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Ketua PWI Sumatera Selatan Kurnaidi, ST didampingi Sekretaris Novas Riady, S.Kom dan diterima oleh Kepala Lapas melalui Kasubbag Tata Usaha Muhammad Faikar yang juga merupakan Kepala Humas di Lapas Kelas IIA Banyuasin.

Secara terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Jhonny H Gultom mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dan HUT PWI ke-78 untuk seluruh insan pers yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

“Semoga dengan bertambahnya usia ini, semua insan pers selalu dapat meningkatkan sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah. Karena peran wartawan merupakan salah satu bagian dari pembangunan serta memiliki pengaruh besar dalam menimbulkan citra positif dari sebuah daerah,” ungkapnya.(Erwan)

Edtor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Setelah melalui proses pemeriksaan pelapor, saksi dan terlapor serta pihak-pihak terkait, akhirnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin mulai menjelaskan hasil penangganan laporan masyarakat mana yang masuk dalam pelanggaran baik administrasi maupun Kode Etik para Komisioner KPU Kabupaten Banyuasin.

Siti Holija, S. PdI, ketika diwawancarai awak media didampingi Rekannya, April yadi Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin menjelaskan bahwa.

Terlapor (KPU red) setelah melakukan kajian akhir serta mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, serta meminta keterangan para pihak, Bawaslu Banyuasin melalui rapat pleno memutuskan KPU telah melanggar Kode Etik dan Administrasi dalam pelaksanaan Rekrutmen PPS. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin segera merekomendasikan hasil pemeriksaan mereka ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) dijakarta.

“Kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan dan melakukan kajian serta rapat pleno, untuk tiga laporan yang masuk untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, dari hasil Kajian dan Rapat Pleno kami, adapun Laporan tersebut PPS terpilih diluar Domisili, dan akan kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin bahwa PPS tersebut tidak memenuhi syarat, Kedua PPS terpilih masuk dalam Sipol itu tidak memenuhi unsur pelanggaran, dan ketiga terkait pengumuman hasil PPS keluar sebanyak dua kali sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum hal itu terbukti melanggar kode etik, dan Bawaslu Banyuasin akan rekomendasikan ke DKPP karena ketidakcermatan KPU Kabupaten Banyuasin menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya jauh dari prinsip² dan asas penyelenggaraan pemilu,”Katanya. Sabtu, 8/6/24.

Ditegaskannya, semua pihak sudah mereka panggil dan semuanya memenuhi undangan yang mereka sampaikan untuk dimintai keterangan agar keterangan tersebut dapat dilakukan kajian dan Rapat Pleno.

“Alhamdulillah semua kooperatif, semua hadir saat di undang, “Tegasnya. (Wa)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Sebagai penyangga Ibukota Palembang, Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten yang sangat strategis didalam mengembangkan kawasan industri nasional maupun regional.

“Apalagi jumlah IKM (Industri kecil Menengah) di Kabupaten Banyuasin sangat banyak yaitu 2600 (dua ribu enam ratus) yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuasin dengan UMKM sebanyak 45.000 berdasarkan data PLKUKM Kementerian Koperasi dan UKM jadi sudah menjadi kewajiban Banyuasin memiliki RPIK yang nantinya menjadi pedoman didalam menentukan kebijakan industri untuk 20 tahun kedepan,” ujar Sekda Banyuasin Ir Erwin Ibrahim,ST,MM,MBA,IPU,ASEAN Eng ketika membuka FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyuasin di Ruang
Rapat Sekda Banyuasin, Kamis (6/6/2024).

Selain itu, jelas Erwin berdasarkan data BPS Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Banyuasin adalah 5,32 persen lebih tinggi 0,01 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,31 persen.

“Pertumbuhan tertinggi di Banyuasin adalah sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan industri pengelolaan 11,91 persen dan sebagian besar kawasan proyek strategis nasional (PSN) untuk Patung Raya Agung (Palembang-Betung- Indralaya-Kayuagung) dibidang industri, pelabuhan, pergudangan, pertanian dan perdagangan ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, ”kata Prof. Dr. Bernadette Robiani selaku tim ahli penyusun RPIK Kabupaten Banyuasin.

RPIK 2024-2044, jelas Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banyuasin Ir Alpian,MM merupakan arah kebijakan industri daerah untuk 20 tahun ke depan ditentukan sekarang, harus selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi.

Hadir PLT Kabid Industri Drs Firmansyah, Fungsional Madya Industri Ardianson,ST, Damayanti,ST dan staf lainnya.(Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Perubahan nama yang beredar di tengah masyarakat hingga memunculkan kebingungan publik, mendapatkan tanggapan serius dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Itu, setelah ada dari pelamar PPS yang berasal dari Kecamatan Talang kelapa melapor ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin karena merasa terzalimi atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin tersebut.

April yadi, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin membenarkan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan pihaknya siap memeriksa dan memanggil terlapor untuk dimintai keterangannya.

“Benar tadi siang ada yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin karena merasa terzalimi atas keputusan KPU Kabupaten Banyuasin, karena diduga aturan yang dikeluarkan oleh KPU tidak *sesuai dg asas penyelenggaraan pemilu*,”Katanya. Senin, 27/5/24.

Ditegaskannya, setelah menerima laporan dari pelapor pihaknya segera mempelajari, menelaah dan akan memanggil terlapor (KPU) dan saksi untuk dimintai keterangannya.

“Laporan ini segera kita pelajari, bila terbukti bisa kita rekomendasikan ke DKPP, dan kami serius menangani masalah ini,”Ujarnya.

Dirinya mengatakan, pihaknya membuka diri untuk pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari KPU Kabupaten Banyuasin terutama hasil keputusan yang diumumkan ke tengah masyarakat, Sabtu. 25/5/24. Lalu.

“Kami mempersilahkan siapa saja yang mau melapor kami terima, baik itu terkait perubahan nama dimana saja yang merasa silahkan melapor, kami terbuka, selama tujuh hari setelah nama-nama tersebut di umumkan kemarin,”Imbuhnya.

Dirinya menyayangkan keputusan dari KPU Kabupaten Banyuasin yang tidak tetap dan terkesan mencla-mencle seperti yang diberitakan sebelumnya.

“Saya menyimak dari beberapa media, KPU dinilai mencla-mencle, harusnya mereka teguh pendirian dan meskipun ada perubahan nama-nama tersebut jangan berubah, kalau alasan tanda tangan scan, dan tanda tangan scan tidak bisa dijadikan alasan, *disini Jajaran KPU Banyuasin tidak memberikan kepastian hukum dan jauh dari asas, prinsip² penyelenggaraan pemilu”Katanya.

Ditegaskannya, pihaknya dua hari kedepan pihaknya akan menelaah *terpenuhi syarat formil dan materil, jika terpenuhi akan segera memanggil *pelapor, terlapor dan saksi* untuk dimintai keterangannya terkait kisruh di Publik Banyuasin ini.

“Untuk memeriksa, saat ini kita segera telaah laporan yang masuk, dua hari kemudian kita akan panggil *terlapor* untuk dimintai keterangannya,”Tukasny. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Meskipun Hj. Diana disibukan dengan aktifitas Perusahaan Keluarganya dan Pencalonan dirinya sebagai Bacalon Wakil Bupati Banyuasin.

Hj. Diana tetap melakukan aktivitas rumah tangga serta tampil sederhana di kehidupan sehari-harinya, itu terbukti dengan aktifitasnya berbelanja di Pasar Tradisional Pangkalan Balai dengan busana apa adanya.

“Kodrat kita sebagai wanita, kita harus mengerjakan kewajiban seperti berbelanja di Pasar, membeli bahan-bahan dapur, dan keperluan lainnya”Kata, Hj. Diana Kusmila, Binti H Basir Tholib. Senin, 27/5/24.

Ditambahkannya, selain menjalankan kewajibannya sebagai wanita, dirinya juga ingin tahu harga komoditi yang ada di pasar, dan produk unggulan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Sebab dengan berbelanja dirinya mendapat inspirasi.

“Manfaat berbelanja di Pasar Tradisional ini banyak, kita bisa langsung memilih sayuran, buah, rempah-rempah dan kita bisa tahu harganya, berinteraksi dengan para penjual, “Ucapnya.

Dirinya menegaskan, penampilannya yang sederhana apa adanya menunjukan persamaan dengan masyarakat lainnya, sehingga tidak ada perbedaan dan pembatasan dengan masyarakat.

“Kita ini sama di mata Allah SWT, dengan berpenampilan sederhana kita bisa berbaur dengan siapa saja, tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya “Ujarnya.

Ditegaskannya, kegiatan berbelanja di Pasar Tradisional ini sudah dia lakukan sejak lama bahkan bukan hanya di Pasar Tradisional Pangkalan Balai saja, namun juga di Pasar Tradisional lainnya.

“Dari dulu sudah saya lakukan belanja di Pasar Tradisional ini, sehingga kegiatan ini sudah biasa saya lakukan, dan tidak kaget lagi rasanya berbaur dan bertemu dengan masyarakat “Tukasnya. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | BANYUASIN,- Penetapan PPS Desa Tanjung Beringin oleh KPU Kabupaten Banyuasin, atas nama Hetri Riswan diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan di umumkan.

Sebab diduga kuat Hetri Riswan lebih sering berdomisili di Perumahan Villa Bukit Indah Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Warga Tanjung Beringin menyayangkan penetapan tersebut tanpa menilai dan melihat survei masyarakat bagaimana aktivitas peserta yang akan ditetapkan sebagai PPS tersebut di tengah masyarakat.

“Peserta yang ditetapkan sebagai PPS itu domisilinya di Pangkalan Balai, kalau KTP memang benar di Tanjung Beringin, namun selama ini lebih banyak tinggal di Pangkalan Balai, Kami Berharap agar Komisioner KPU Banyuasin meninjau ulang Peserta atas nama tersebut untuk dilantik, “Kata, salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu. 25/5/24.

Senada dikatakan, Jang (45) Warga Banyuasin menilai keputusan dan penetapan PPS dari KPU Kabupaten Banyuasin tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Keputusan dan penetapan PPS terpilih di Kabupaten Banyuasin saya nilai banyak janggalnya, sudah ada aturannya, namun aturan itu nampak tidak berlaku, sehingga mereka diduga mengabaikan aturan yang telah dibuat,”Katanya.

Dirinya berharap, Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Komisioner KPU Kabupaten Banyuasin ini, agar dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami warga Banyuasin hanya berharap dengan DKPP saja, semoga DKPP dapat memberikan pembinaan, nasehat kepada Komisioner agar dapat bekerja secara profesional dan transparan sehingga tidak membuat kecewa masyarakat, menyakiti hati masyarakat,”Tegasnya. (Tim)

Editor : Bolok