Liputanabn.com | Palembang – Kinerja Dukcapil Banyuasin memang bukan kaleng-kaleng, sederet prestasi diraih berturut-turut sejak 2019. Tercatat Disdukcapil Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 mendapat Penghargaan Dukcapil Hebat, pada tahun 2021 meraih Penghargaan Dukcapil Bisa, lalu Penghargaan Pelayanan Prima Dukcapil pada tahun 2022. Di tahun 2023, Kinerja Dukcapil Kembali diakui terbaik dengan diraihnya Penghargaan Dukcapil Prima yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) tahun 2022 digelar di Hotel Novotel, Palembang, Selasa (24/10).

Rakornas Dukcapil tahun 2023 ini merupakan upaya penguatan sinergi dalam pelayanan Dukcapil baik dari pusat sampai tingkat kabupaten sesuai dengan tema “Penguatan Dukcapil Untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024.”

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam secara langsung menerima penghargaan “Dukcapil Prima Award” kategori Dukcapil Kolaboratif Tingkat Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Alhamdulillah penghargaan ini wujud dan karya nyata dari kinerja Dukcapil Kabupaten Banyuasin dalam pengadaan pelayanan yang sangat optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

“Semoga dengan bertambahnya penghargaan ini dapat memberikan nilai lebih lagi kepada Dukcapil Banyuasin baik Kepala Dinas dan jajarannya dalam melayani masyarakat. Mari terus kita tingkatkan pelayanan yang telah ada dan menyukseskan pemilu serentak 2024,” tambahnya.

Hani menegaskan Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan terus pelayanan publik dan siap mensukseskan pemilu serentak 2024.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, Teguh Setyabudi menyatakan bahwa rakornas ini diikuti oleh Aparatur yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 2000 peserta yang hadir langsung dan 1.000 peserta hadir secara daring.

Rakornas merupakan upaya menguatkan sinergi kinerja aparatur sipil negara dalam pendudukan dan pencatatan sipil baik di pusat maupun tingkat kabupaten. “Alhamdulilah rakornas ini dapat terselenggara dengan baik, semoga semua yang mengikuti rakornas ini dapat mengikutinya sampai selesai,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka Rakornas secara resmi, sebagai apresiasi atas prestasi dan kinerja jajaran Dukcapil Daerah, Tito menganugerahkan Dukcapil Awards kepada sejumlah daerah dengan kinerja terbaik.

Tito berpesan agar semua Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia bersinergi dan saling menguatkan akan kekuatan data yang telah ada. “Saya bisa sampaikan bahwa Data Dukcapil sangat luar biasa, karena hanya data Dukcapil yang akurat dan bisa memback up dokumen penting lainnya dengan acuan dasar dari data dukcapil,” tutupnya.

Hadir para narasumber yang kompeten di antaranya Ketua Komisi II DPR, Ketua KPU, dan Pj. Gubernur Sumatera Selatan. Hadir pula dari Kemenkeu, Bappenas, Kemen-PAB RB, BSSN, Kemenlu, dan para Pejabat Eselon I dan II Kemendagri. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | PALEMBANG – Alumni adalah teman satu almamater yang telah lulus. Sudah jadi trend masa kini namanya reunian/Arisan jadi ajang bertemunya para alumni satu angkatan Seperti yang diadakan Alumni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN ) Palembang Angkatan 91 di pondok Bepajoan Jln Gubernur H.A.Bastari plaju darat Palembang Sabtu sore
21/10/2023

Kadang reuni diadakan setahun sekali pada saat lebaran sekaligus menyambung silaturahim. Ada juga yang berkumpulnya saat milad sekolah dan dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih pada almamater dan para guru yang pernah berbagi ilmu.

Tapi sekarang reunian makin sering dilakukan tidak hanya setahun sekali saja, tapi ada juga yang setiap bulan. Biasanya dengan mengadakan arisan bulanan yang tujuannya bisa sering berkumpul dengan mantan eh teman lama maksudnya.

Arisan sengaja di buat bergilir tempatnya, siapa yang dapat akan menjadi tuan rumah. Salah satu kebaikannya adalah jadi mengenal teman lama dan keluarganya, tahu tempat tinggalnya dan lebih dekat keakrabannya.

Selain itu dengan arisan rutin akan dikelola juga uang kas yang bisa dimanfaatkan untuk memberi tali pada siapapun teman atau keluarganya apabila ada hajatan, sakit, melahirkan, meninggal dan lainnya. Ini salah satu bentuk kebersamaan yang bermanfaat dari sebuah reuni.

Dengan diikat oleh arisan mau gak mau mereka akan datang dan bertemu rutin, berbagi cerita dan saling menyemangati. Walau yang tidak ikut arisan juga boleh bergabung tiap bulannya.

“Pada Kegiatan arisan alumni PGAN Palembang 91 diisi pembacaan surah Yasin dikholifai ustad H.Abdul Kholik MPDi serta mendoakan para Alumni sehat diberikan keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT yang dipimpin H.Darul Jalal.

Menurut Nuraini selaku tuan rumah Arisan ini tidak hanya diikuti oleh mereka yang masih dalam satu daerah tinggal dalam kota Palembang alhamdulilah , tapi juga bagi kawan lama yang telah merantau ke luar kota/Kabupaten Dengan cara transfer uang dan tetap dapat bagian saat namanya keluar dan ini merupakan wadah kita menambah silahturrahmi , kebersamaan dan kekompakan antar Alumni dan keluarga yang senantiasa mengharumkan almater khususnya Alumni PGAN Palembang Angkatan 91 ujarnya

Begitulah kuatnya arisan dalam mengikat jiwa manusia untuk terus menjaga silaturahim. Bukan arisannya yang dituju karena dapatnya tak seberapa tapi niat baiknya yang akan mendatangkan banyak manfaat.

Editor : Mastari / Bolok

Liputanabn.com | Palembang,-Konflik yang terjadi di dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Ki Marogan kembali muncul. Pasalnya, mantan Pembina DKM, AF dilaporkan ke Polda Sumsel sekaligus ke Polrestabes Palembang, terkait dugaan pemalsuan tandatangan di akta otentik serta penggelapan dana sebesar Rp 48,5 juta di saat menjabat sebagai Pembina Yayasan tersebut.

Pelaporan ini sendiri dibuat oleh korbannya, Ismail (45) warga Jl Masjid Ki Marogan Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati pada Sabtu (30/9/2023) di Polda Sumsel terkait dugaan pemalsuan di akta otentik berkaitan tandatangan korban yang menjadi salahsatu dasar pengajuan surat ke Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Selain itu, yang bersangkutan (AF) ini juga dilaporkan ke Mapolrestabes Palembang tertanggal 5 Oktober berkaitan dengan penggelapan uang masjid Ki Marogan senilai Rp 48,5 juta.

” Awalnya saya sendiri juga tidak tahu, kalau tandatangan saya dipalsukan tersebut oleh terlapor. Sampai akhirnya, pada tanggal 3 September lalu mendapatkan informasi dari Ustad Mgs H Memet Ahmad menyebutkan ke saya, kalau tandatangan saya tadi sudah dipalsukan dan digunakan untuk mengurus dokumen pembentukan yayasan di Kanwil Kemenkumham Sumsel. Padahal saya juga tidak pernah menandatangani dokumen di tanggal tersebut. Atas hal ini saya merasa dirugikan, karena tandatangan saya sudah disalahgunakan,” kata pelapor sekaligus juga Ketua DKM Masjid Ki Marogan, Ismail di sela-sela konferensi pers, Jumat (13/10/2023).

Selain itu, untuk pelaporan dugaan penipuan atau penggelapan tersebut, dilaporkan ke Polrestabes Palembang pada Kamis (5/10) silam. Yang mana, diakui Ismail, semua ini berawal dari adanya dugaan penggelapan uang sebesar Rp 48,5 juta.

” Semua patut diduga, uang tersebut digunakan terlapor ini untuk kepentingan pribadi bersangkutan,” ucapnya dihadapan perwakilan Zuriat Ki Marogan Nazarudin.

Terpisah, Perwakilan Zuriat Ki Marogan, Nazarudin mengungkapkan, keseluruhan Zuriat dari Ki Marogan yang ada sekitar 20 garis. Dari jumlah tersebut hanya ada satu Zuriat yang mendukung dan mensupport dari bersangkutan tersebut. Bahkan, ke 19 Zuriat lainnya sudah sepakat untuk tidak lagi memasukkan nama yang bersangkutan sebagai pengurus di Masjid Ki Marogan tersebut.

” Dari hasil rembuk dan diskusi dengan 19 Zuriat yang lain, semuanya sepakat supaya Mgs AF untuk tidak lagi dilibatkan di dalam kepengurusan baik jadi dewan pembina dan atau pengurus lainnya di DKM tersebut. Hal ini, sebagai tindaklanjut dari musyawarah di Zuriat yang ada selama ini. Karena melihat ini ada pelanggaran yang dilakukan dari AF,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum DKM Ki Marogan dari LBH Sumsel Berkeadilan, M Sigit Muhaimin SH mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari hasil notulen dan temuan berkaitan dugaan kasus pemalsuan data otentik yang berupa tandatangan tersebut, sudah dilaporkan ke Polda Sumsel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 dan pasal 266 KUHP yang terkait pemalsuan akta otentik. Bukan itu saja, pihaknya juga sudah melaporkannya ke Polrestabes Palembang terkait dengan dugaan penggelapan uang DKM sebesar Rp 48,5 juta.

” Kedua laporan tersebut sudah diterima oleh Polda Sumsel dan juga Polrestabes Palembang. Untuk itu, kita akan menunggu progres pemeriksaan dari kedua laporan ini. Bukan hanya itu saja, bila nantinya di dalam pemeriksaan terbukti ada pelanggaran baik itu pidana atau perdata, maka kita juga akan mengambil langkah untuk membatalkan dokumen yang nantinya dikeluarkan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Sebab semuanya ini untuk kepastian hukum, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan dan proses hukum yang berjalan,” tegasnya Frengki Adyatmo SH.

Terpisah, Mgs AF mengungkapkan, dirinya akan mengikuti semua proses yang akan dihadapi ke depannya. Namun begitu, hingga sejauh ini dirinya belum menerima surat pemberitahuan ataupun pemanggilan dari kepolisian berkaitan laporan tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum, bila apa yang dituduhkan ke dirinya tersebut tidak terbukti.

” Belum ada satu surat pun dari kepolisian ke saya, baik menginformasikan pelaporan ini ataupun pemanggilan saya untuk jalani pemeriksaan. Kita persilahkan saja kalau mau buat laporan, karena itu juga hak dari mereka,” tuturnya.

“Saya juga akan menempuh jalur hukum dan melaporkan balik mereka ini bila semua tuduhannya tidak terbukti. Dengan kata lain, orang jual saya beli dan saya tidak takut. Apalagi saya meyakini bila semua yang saya lakukan tidak ada yang salah,” pungkasnya (Ocha)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang -Pj. Ketua Penggerak PKK kota Palembang Hj .Dewi Sastrani Dewa S.ag Lakukan kunjungan TP PKK ke Kecamatan Sako dalam rangka Dalam program Pembina Kesejahteraan Keluarga, Jumat ( 13/10/2023)

Tampak hadir, Camat Sako Dr. Amiruddin Sandy S.STP., M.Si, Sekcam Zaid Ramadani, Ketua TP. PKK Kecamatan Sako Shefriyanti SH.,MH, KA. Puskesmas Multiwaha, KA. Puskesmas Sako, Lurah sekecamatan Sako, KA. TP PKK kelurahan, dan Kader PKK sekecamatan Sako .

Shefriyanti SH.,MH selaku Ketua TP PKK Kecamatan Sako mengatakan, Kegiatan ini merupakan kegiatan TP. PKK selama 1 tahun terakhir yang dihadiri kader PKK berjumlaj 125 orang, terdiri dari 25 pengurus di setiap kelurahan, dan 25 orang kecamatan.

“Pkk kecamatan sako sendiri terdiri 4 Pokja dimana setiap Pokja mempunyai berbagai program sendiri, diantaranya: Program PKK Pokja 1, rutin melaksanakan pengajian, gotong royong. Pokja 2, UP2K memenangkan perlombaan untuk tingkat kota, lomba membuat sambel kentang, asinan, Dogan, dan toga. Pokja 3, juara 3 lomba pemanfaatan toga tingkat kota Palembang. pokja 4, berkerja sama dengan puskesmas dalam hal pemeriksaan test IVA,” Ujarnya.

Adapun di PKK program inovasi juara tingkat provinsi genting harapan 2, gerakan donasi peduli stanting yang di support dari kecamatan Sako. membantu penurunan stanting di Sako, Setiap kelurahan masing-masing ada kader yang memberikan makan siang.

“Kita memiliki galeri UMKM TPKK kecamatan Sako, hasil UMKM kecamatan Sako untuk tempat menitipkan barang-barangnya yang dilombakan tahun lalu untuk tingkat provinsi, serta juga ada koperasi pegawai,” Ulasnya.

“Untuk pemenang Kampung IVA di 2020 kita mendapatkan juara 1, maka dari itu kecamatan Sako akan membentuk lagi di kelurahan-kelurahan kampung IVA dalam rangka mencegah kangker serviks,” Tandasnya.

Sementara itu, Dr. Amiruddin Sandy S.STP., M.Si selaku Camat Sako menuturkan, Kedatangan Pj. Ketua PPKB kota palembang hari ini merupakan bentuk silaturahmi dengan kantor PKK kecamatan Sako kota palembang, pada kesempatan ini juga kami bersama-sama mengunjungi anak-anak disabilitas di kecamatan Sako.

“Kami sangat senang, bangga sekali ibu PJ. Walikota bisa hadir ke tempat kami, dan kami sangat berharap dikemudian hari kegiatan kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan karna sangat bermanfaat. Kami atas nama warga Sako mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu serta kami mendoakan semoga ibu PJ. Walikota Palembang bisa selalu mengemban amanah dengan baik dan selalu diberikan kemudahan dalam mengemban jabatan saat ini,” Terangnya.

Lanjutnya, terkait masalah stunting di kecamatan Sako saat ini berjumlah 35 orang, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota Palembang. Namun setelah dilakukan cek data di lapangan, survei bahwa memang sifatnya pluktuatif, kondisi fisik anak stunting secara fasih kurang gizi karena memang pertumbuhannya lambat maka dari itu pihaknya terus berupaya melalui program gending.

“Kami terus berusaha memberikan materi tambahan kepada anak-anak yang terindikasi stunting, mudah mudahan ini bisa bermanfaat. Kami lakukan itu setiap hari yakni siang hari 1x sehari, setiap hari kerja team gending memberikan makan anak-anak yang terindikasi stunting tersebut,” Pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua PKK camat Sako Palembang Shefriyanti SH MH menambahkan, Bahwa dari kecamatan sako dan warga Sako khususnya sangat berterima kasih atas kunjungan Ketua PJ. PKK kota ke kecamatan Sako untuk bertemu langsung dengan ibu-ibu kader, bersilaturahmi, memberi pembinaan, mengunjungi anak-anak stunting dan anak-anak disabilitas.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih dan sangat senang atas kunjungan Pj. PKK ke Kecamatan Sako, semoga bisa menambah semangat ibu-ibu dan warga Kecamatan Sako,” Pungkasnya. (Ocha)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang – Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Sumsel H. Aris Saputra menegaskan pihaknya melakukan pengamanan aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai aturan.

“Kalau masalah demo itu biasalah. Karena setiap masyarakat itu dijamin kebebasannya untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait akan adanya aksi demo lanjutan, kita siap-siap saja. Tidak ada persiapan khusus. Kita akan terima apalagi pemerintah welcome. Silakan masyarakat untuk berdemo tapi kita mengharapkan penyampaian aspirasi itu secara tertib sesuai aturan itu saja,” ujarnya saat diwawancarai dikantornya, Jumat (13/10/2023).

Lebih lanjut Aris menuturkan, kemaren Kamis itu ada tiga aksi demoa yakni ada masalah Musi Banyuasin, ada masalah dari dinas PU dan ada masalah PT SMS.

“Kadi chaos itu diawali karena satu mereka tidak puas karena yang menerima itu bukan PJ. Sehingga massa aksi membakar ban. Padahal didalam Undang-Undang dan peraturan pembakaran ban itu tidak boleh. Jadi ada anggota kita yang namanya damkar yang membidangi untuk memadamkan api. Jadi dipadamkan lah pakai alat pemadam api ringan (APAR) itu sudah standar sesuai dengan SOP. Ketika anggota saya menyemprot dipukul lah pakai kayu oleh oknum pendemo di punggungnya. Sehingga anggota saya langsung melakukan visum. Kemudian ada juga masa yang melempar benda ke anggota saya sehingga memar,” katanya.

Aris mengungkapkan, Kemudian cheos lagi karena ada aksi dorong-mendorong. Tapi tidak ada pemukulan. “Itu semuanya lengkap ada video, ada CCTV tidak ada pemukulan sama sekali,” ucapnya.

Lebih lanjut Aris menernagkan, anggotanya keluar karena mengamankan temannya yang di dorong-dorongan.

“Tapi kita tidak mempermasalahkan aksi dorong-dorongan. Anggota saya yang dipukul oleh aksi massa melakukan visum, dan melapor lah ke Polrestabes. Karena dia punya hak pribadi, kita saja kalau dipukul orang melihat lapor. Jangan takut nanti kalau ada apa-apa, maka ada buktinya,” tuturnya.

Aris menjelaskan, ternyata pihak dari pendemo itu melapor juga, bahkan ada pemberitaannya.

“Kami pemerintah itu mengayomi. Kami menciptakan suasana kondusif seperti itu. Jadi sesungguhnya yang memar itu adalah anggota kami. Anggota kami memadamkan api yang mematikan api itu adalah anggota saya damkar sudah ada sertifikat,” tegasnya.

“Yang kedua dibesar besarkan, seolah-olah apa itu berbahaya. Padahal APAR itu tidak berbahaya. Walaupun disemprotkan ke mata tidak menimbulkan pingsan itu hanya gatal saja. Kami berprinsip karena kami pemerintah yang mengayomi,” katanya.

Aris menuturkan, ini jadi pembelajaran baik untuk petugas di lapangan, juga ada polisi.

“Demo silakan dengan baik dan tertib kami mengamankan dengan tertib, dan sesuai dengan SOP. Kita juga harus saling menghormati. Saya berharap ini adalah yang pertama dan yang terakhir untuk kejadian seperti ini. Karena kita menyikapi ini dengan baik setiap kegiatan itu harus kondusif, aman, tentram dan nyaman. Ituu harapan kita semua ke depan harus lebih baik lagi,” tuturnya.

“Insiden yang kemaren itu adalah musibah. Kita ingin semua berjalan aman, kondusif. Kita mengamankan aksi kemaren itu sesuai SOP, kita ingin semua berjalan aman,” pungkasnya. (Ocha)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang – Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatera Selatan menggelar operasi pasar sebagai langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi, Kamis (12/10/2023).

Operasi pasar ini dihadiri langsung oleh Pj. Walikota Palembang beserta Wakil Pimpinan Perum Bulog Sumsel.

Operasi pasar ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Kota Palembang. Tujuan utama menekan kenaikan harga komoditas pokok yang seringkali menjadi penyebab utama inflasi. Dalam operasi pasar ini, beberapa komoditas pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging, dijual dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Pj walikota Palembang, Drs Ratu Dewa Msi mengatakan, Pemerintah Kota Palembang mengadakan operasi pasar dengan memberikan beras dan minyak secara mobile di beberapa tempat dengan. Tujuan dalam rangka membantu masyarakat agar punya daya beli dengan harga dibawah harga pasaran serta dalam rangka pengendalian inflasi di kota Palembang

“Alhamdulillah di kota Palembang pengendalian inflasi masih terjaga, masih terkendali”, ujarnya.

Karena adanya kecenderungan akan naiknya harga beras maka segera di antisipasi oleh dinas perdagangan dan berkoordinasi dengan pihak Bulog setempat. Sehingga keterjangkauan dari masyarakat dapat terpenuhi khususnya beras dan minyak.

Operasi pasar akan digelar di seluruh kecamatan Kota palembang, akan tetapi masih terdapat keterbatasan di beberapa kecamatan.

“Untuk setiap kelurahan tergantung banyaknya pembeli dan ketersediaan dari Bulog itu sendiri”, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Palembang, Reimon Lauri mengatakan, pasar murah beras sepaket dengan minyak goreng ini dilaksanakan sampai akhir Oktober.

“Bergantian sampai 31 Oktober, dijual dalam kemasan 5 Kilogram (Kg), dan 1 liter minyak goreng Rp67.000,” katanya.

Berikut tujuh lokasi operasi pasar beras murah ini:

1. Selasa, 10 Oktober 2023 di Kantor Lurah Pahlawan, Kecamatan Kemuning.

2. Kamis, 12 Oktober 2023 di Kantor Lurah 30 Ilir, Kecamatan Ilir.

3. Selasa, 17 Oktober 2023 Kantor Lurah Sukajaya, Kecamatan Sukarame.

4. Kamis, 19 Oktober 2023 Kantor Lurah Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar.

5. Selasa, 24 Oktober 2023 Kantor Camat SU I.

6. Kamis, 26 Oktober 2023, Kantor Lurah Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring.

7. Selasa, 31 Oktober 2023, Kantor Camat IB I.

Wakil Pimpinan Bulog Sumsel Babel, Elis Nurhayati mengatakan, beras yang disediakan di setiap titik sekitar 2 ton.

“Beras murah ini merupakan beras medium SPHP yang biasa dijual di pasaran Rp10.400/ Kg, atau Rp54.500/ 5 Kg,” katanya.

Beras SPHP Bulog ini tidak hanya dijual di pasar murah, tapi juga ada di pasar tradisional di seluruh Palembang seperti Pasar KM 5, 26 Ilir, Lemabang dan lainnya.

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang, – Ketua WRC PAN – RI mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera mengusut tuntas tindakan brutal oknum Pol PP Sumatera Selatan saat mengamankan unjuk rasa terkait PT SMS di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan Kamis pagi.

 

dalam penyampaian nya pada awak Media ia mengatakan akan ikut serta memberikan dukungan nya kepada rekan rekan aktivis yang berjuang membela hak hak ke adilan buat masyrakat luas ujar nya
saat di jumpai oleh awak media di Kantir WRC PAN – RI Di Palembang ia pun menyangkan Tindakan Brutal Oknum Pol PP Sumsel kepada aksi masa SCW di Depan Kantor Gubernur Sumsel, pada Kamis (12/10/23).

H Zainal Arifin Hulaf mengatakan,” tindakan brutal oknum Pol PP tersebut sudah tidak manusiawi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Ini harus diusut” tuntas ujarnya.

ia menaruh harapan untuk Kapolda Sumatera Selatan segera turun tangan.

“kronologis berawal dari aksi masa Unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan terkait PT.SMS, tak lama kemudian datang lah sejumlah oknum Pop PP menarik paksa dan melakukan pemukulan terhadap Ketua SCW,M.Sanusi dan aktivis lainnnya,”tambahnya.

lanjut Zainal Arifin jug ia sangat kecewa atas tindakan brutal itu, WRC PAN RI mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan segera memberi sangsi tegas dan mencopot Kasat Pol PP Pemprov Sumsel karena tidak bisa menjaga Keamanan dan ketertiban dalam aksi aktivis SCW, akibat tindakan brutal oknum Pol PP tersebut, yang manakita ketahui ada sejumlah pengunjuk rasa luka luka, dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit. tutupmya

Rilis :WRC – PAN RI

Reporter : Salim

Editor      : Bolok

Liputanabn.com | Palembang, – Dewan Pimpinan Pusat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia Republik Indonesia (DPP POSE RI) mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera mengusut tuntas tindakan brutal oknum Pol PP Sumatera Selatan saat mengamankan unjuk rasa terkait PT SMS di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan Kamis pagi.

Hal tersebut di sampaikan oleh Dasri SH Ketua POSE RI saat di jumpai oleh awak media di Sekretariat POSE RI Jalan Tanjung Barangan Palembang terkait Tindakan Brutal Oknum Pol PP Sumsel saat melakukan pengaman aksi masa SCW di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (12/10/23).

Ketua POSE RI Desri SH mengatakan,” tindakan brutal oknum Pol PP itu tidak bisa dibiarkan Ini harus diusut” ujarnya.

Dan, berharap Kapolda Sumatera Selatan segera turun tangan.

“Unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan terkait PT.SMS, sejumlah oknum Pop PP menarik paksa dan melakukan pemukulan terhadap Ketua SCW,M.Sanusi dan aktivis lainnnya,”tambahnya.

Dasri yang juga seorang pengacara ini juga mengatakan atas peristiwa tindakan brutal itu, POSE RI mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan segera mencopot Kasat Pol PP Pemprov Sumsel karena tidak bisa menjaga Keamanan dan ketertiban dalam aksi aktivis SCW, akibat tindakan brutal oknum Pol PP tersebut, sejumlah pengunjuk rasa luka luka, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit.

Reporter : Salim

Editor      : Bolok