Liputanabn.com | Prabumulih – Kamis 21 September 2023 Meriahnya acara di.desa Tanjung Rambang kecamatan Rambang Kapak tengah.ditengah triknya matahari para anggota Laskar Merah Putih.menghadiri undangan hari Ulang Tahun Ketua Laskar Merah Putih MACAB Prabumulih.

Mengadakanacara syukuran yang diawali pembacaan Yasin bersama guna mendo’akan Ibu Sulastri,S.Sos agar kiranya mendapat Reski Yang berlimpah serta selalu sehat bersama keluarga.

tampak hadir dalam acara undangan tersebut lurah Rambang Kapak tengah.notaris Prabumulih ketua RW, RT setempat serta pemuka masyarakat yang berada di daerah Rambang Kapak tengah.

Acara ini dimulai jam 13.00.wib.setelah acara syukuran, dilanjutkan dengan makan bersama serta acara hiburan musik dangdut sampai jam 17.00 wib

ditempat terpisah awak media menanyakan kepat salah satu tamu udangan yang enggak mau nama nya disebutkan.ia megatakan bahwa hiburan siang hari ini cukup baik. semua tamu dan sahabat laskar merah putih meng apresiasi dgn ada nya acara hiburan sampai Selesai.

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Prabumulih,-Seorang mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Prabumulih di laporkan ke Polres Prabumulih karena diduga telah melakukan penipuan dengan iming -iming akan dipekerjakan sebagai karyawan anak perusahaan PT Pertamina.

Iming-iming yang dijanjikan oleh oknum mantan anggota DPRD tersebut ternyata hanya bekerja di PT TMM yang tidak sesuai dengan janji kesepakatan,dimana janji kesepakatan akan memperkerjakan korban nya dengan kontrak 2 tahun dengan masa training 3 bulan,akantetapi sebelum habis masa training 3 bulan,ada yg baru sebulan,dua bulan bekerja training mereka malah di rumahkan.Kamis (31/08/2023).

Menurut keterangan korban WA dirinya di tawari bekerja di anak perusahaan Pertamina akan tetapi hanya bekerja di PT TMM.

“Kami ditawari bekerja di anak perusahaan PT Pertamina akan tetapi kenyataannya berbeda malah tidak sesuai dengan kesepakatan” ujar WA

Hal senada juga disampaikan korban lainnya,dianataranya korban inisial (RI,dan EJ) bahwa mereka juga di tawari bekerja di perusahaan rig akan tetapi cuma omongan saja.

“Cuma omongan oknum mantan anggota DPRD saja,banyak yang bekerja sebagai Helper di PT TMM bukan seperti yang dijanjikan”ucapnya kesal

Korban EJ juga menyampaikan bahwa dirinya juga di tawari bekerja dibeberapa perusahaan akan tetapi malah tidak tidak sesuai juga dengan kesepakatan.

” pertama di PT SM, terus di di tawari lagi PT GJE di rig tapi hanya janji ,hanya bekerja di PT TMM oleh terlapor yang tidak lain kantor perusahaan tersebut di rumah terlapor.”ujar EJ

Atas perbuatan tersebut kuasa hukum korban WISNU DWI SAPUTRA SH, Melaporkan oknum mantan anggota DPRD Prabumulih inisial AS ke POLRES PRABUMULIH dengan nomor : STTLP/B/204/VII/2023,Atas dugaan penipuan terhadap klien kami inisial WA ,YTR,RI dan EJ.

“Kami sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Prabumulih,atas dugaan penipuan terhadap klien kami yang mengalami kerugian masing-masing 20 juta”ujar wisnu dwi saputra SH kuasa hukum korban kepada media ini

Wisnu juga menambahkan bahwa dirinya telah mengambil langkah hukum terkait permasalahan tersebut,dan dirinya juga telah berkoordinasi dengan DINASKER kota prabumulih suapaya masalah ini cepat terselesaikan.

“maka dari itu kami dari tim kuasa hukum telah mengambil langka hukum atas perbuatan yang di lakukan Mantan anggota dewan tersebut,dan sebelumnya kami telah melaporkan ke ke Polres Prabumulih”tambahnya.

Dirinya juga kami meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk cepat memproses kasus ini agar cepat selesai.

“kami juga sudah berkonsultasi ke dinas ketenagakerjaan, PT TMM Tersebut tidak terdaftar DINASKER PRABUMULIH,kami menduga penipuan yang di lakukan oleh oknum AS Mantan dewan Prabumulih ini di lakukan berjemaah,banyak yang sudah menunjuk kita sebagai kuasa hukum dari korban penipuan ini,hanya saja TKP nya berbeda dan dalam waktu dekat kami akan melaporkan juga kasus ini ke polres Pali dan polres muara enim”tutupnya (Red Tim)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Prabumulih – Sempat viral bocah 9 tahun diduga korban malpraktek medis Dokter Bedah Rumah Sakit Pertamina (Pertamedika) IHC Prabumulih beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Pemkot prabumulih bertindak selaku fasilitator mediasi antara keluarga GM melawan RS Pertamina Prabumulih. Turut hadir BPRS Sumsel, PERSI Sumsel, Dinkes Prov. Sumsel, KPAD Sumsel, serta unsur-unsur perangkat daerah pemkot prabumulih yang terkait dengan urusan hukum dan kesehatan.

Diberitakan mediasi berlangsung tertutup di kantor pemkot prabumulih kamis (24/8). Intinya hasil daripada Mediasi kemarin tidak tercapai kesepakatan. Kendati telah diberikan surat notulensi daripada hasil rapat tertutup tersebut, pihak bocah GM melalui Kuasa Hukumnya Ricky MZ SH CPL lantang menyebut bahwa “surat notulensi itu versinya pemkot prabumulih dan bukan surat persetujuan ataupun kesepakatan dari para pihak”, terutama pada bagian kesimpulan. Notulensi tersebut isinya tidak tercatat dan terekap secara utuh, dan itu bukanlah hasil daripada kesepakatan. Tidak mengikat para pihak, dan tidak juga berlaku bagi para pihak (baca: KUHPerdata). Surat notulensinya telah kami baca, dan telah kami cocokkan dengan bukti rekaman pembicaraan pada saat mediasi berlangsung, tegasnya.

Ditanyakan kenapa orang tua GM tegas menolak wacana dari direktur rumah sakit pertamina yang ingin memberi layanan rehab medis ke RSMH Palembang. Pertama, realistisnya, mendasarkan pertimbangan, kalkulasi mengenai wacana layanan rehab medis yang disampaikan pihak RS Pertamina Prabumulih d/a direktur, yaitu antara kesanggupan dan ketidaksanggupannya. Menimbang ada hal yang dia sanggup dan ada hal yang dia tidak sanggupi. Selain itu menyangkut sikologi dan mental bocah GM, yang mana kami khawatir makin terganggu psikis dan mentalnya apabila layanan rehab dilaksanakan RS pertamina prabumulih. Wacana rehabilitasi medik pihak RS juga kami rasa masih belum menyentuh hati dan perasaan bocah GM, orang tua beserta keluarga.

Kedua, rehab medis bocah GM ini sebenarnya telah di tanggung oleh seorang dermawan inisial HA, jauh sebelum adanya mediasi. Bahkan uang cash pun telah diberikan oleh HA. Berbeda dengan direktur RS yang baru berwacana, terlebih yang diwacanakan “untuk biaya pihaknya mengutamakan BPJS”. Hal demikian baru wacana. Seperti yang diberitakan waktu lalu, mungkin itu bagian dari harapan pihak rumah sakit pertamina saja ya. Pemberitaan tersebut kami luruskan, bahwa itu masih berupa wacana. “Saya sampaikan keluarga GM tegas menolak wacana semacam itu ujar Ricky.

Kami sampaikan faktanya bocah 9 tahun GM ini telah mendapatkan “derma” atau bantuan jauh sebelum dilaksanakannya mediasi hingga terekpose di Koran Sumatera Ekspres 24/8. Sudah jalan sejak bulan lalu. Derma dari hamba Allah inisial HA. Bantuannya berupa finansial, pertanggungan seluruh biaya rehab medik fisik maupun psikis sampai pulih, termasuk biaya operasional, akomodasi, konsumsi, semua telah ditanggung 100%. Pak HA ini telah bergerak lebih dulu membantu bocah GM. Sangat jauh berbeda, pak HA sudah eksekusi, telah terealisasi, rill tindakannya. Sedangkan pihak RS Pertamina Prabumulih masih pada level wacana. Sungguh berbeda 180 derajat. Tidak logis jika keluarga GM mengaminkan wacana RS Pertamina tersebut.

Bantuan dan biaya dari pak HA ini untuk pemulihan dan kesembuhan bocah GM yang seluruh dan sepenuhnya tidaklah dicover oleh yang namanya BPJS alias biayanya tidak menggunakan BPJS, murni dana ia pribadi. Dari dokter khusus sampai dengan fasilitas yang diberikan juga semuanya VIP (very important person). Bocah GM tidak perlu bersusah payah ke rumah sakit, ada kendaraan khusus dan bagus yang jemput ke desa midar. Biaya akomodasi, konsumsi, sampai biaya remeh temeh lain-lain yang tidak terduga pun turut ditanggung oleh bapak HA.

Coba bayangkan bagaimana mungkin orang tua GM rela menerima wacana dari pihak RS Pertamina Prabu. Gak mungkinlah itu. Halusinasi itu. Bagaimana kedepan kita mau bicara soal ganti kerugian korban dugaan malpraktek medik ini, jika pihak rumah sakit belumlah apa-apa sudah ekspose wacana bantuan karena rasa humanis. Harusnya yang diekspose itu tindakan nyata. Humanis apa. Tidak ngerti kami rasa humanis dari RS Pertamina itu seperti apa. Sekarang tunjukkan dan buktikan saja kepada kami dan masyarakat apa faktanya tindakan nyata “humanis” yang telah dilaksanakan pihak Rumah Sakit kepada bocah GM pasca operasi. Jika rasa humanis yang dimaksud adalah Parcel 150 ribuan, maka sangat disayangkan level mindsetnya hanya sebatas itu, ujar Ricky.

Masih menurut Ricky, mengenai pemberitaan dan pernyataan direktur RS Pertamina Prabumulih (baca: Koran Sumatera Ekspres 24/8) “yang berhak menyatakan RS Pertamina salah atau benar adalah Badan Pengawas Rumah Sakit dan MKDI, dimana saat ini MKDI dan Badan Pengawas Rumah Sakit menyatakan tidak ada pelanggaran dari RS Pertamina, dan untuk hasil dari MKDI belum keluar namun dari BPRS sudah menyatakan demikian (tidak ada pelanggaran, red) meskipun baru sebatas lisan”. Narasinya rancu, seperti ada keraguan. Namun pada redaksi terkait “BPRS sudah menyatakan demikian (tidak ada pelanggaran, red) meskipun baru sebatas lisan” menurut kami itu bukan fakta atas suatu kebenaran yang nyata. Mana, sampaikan kepada kami hasilnya jika benar apa yang disampaikan BPRS kepada Direktur RS Pertamina seperti itu. Kami tegaskan BPRS jangan berspekulasi. Jangan melontarkan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengawas rumah sakit ini tercederai, telebih sumber anggarannya bersumper dari APBD Provinsi. Pernyataan seperti itu terkesan condong ke salah satu pihak. Apakah memang tugasnya seperti itu. Kami punya fakta bahwa yang mewakili BPRS pada mediasi kemarin adalah Prof. dr Hardi Darmawan dan Dr. Erwin Azmar, SpPd, K-KV, FINASIM yang keduanya adalah seorang dokter. Kami ingin tau siapa yang bicara seperti itu. Apakah salah ketik atau dari siapa keluarnya pernyataan seperti itu.

Hak klien kami ini dijamin oleh undang-undang, hak “untuk memperoleh layanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi”, begitu bunyi UU 4/2018. Terhadap hal yang belum terungkap fakta kebenaran dan hukumnya, maka baiknya oknum BPRS Sumsel untuk tidak ceroboh menyampaikan suatu pernyataan apalagi yang bersifat tendensius. Kompetensi anda dipertaruhkan. Tidak boleh seenaknya bicara. Mendahului MKDI dan Pengadilan. Hal ini akan kami laporkan ke Menteri Kesehatan RI, BPRS Indonesia, BPK RI, Komisi IX DPR RI serta DPRD Provinsi Sumsel.

Begini saja, kami ini bicara fakta ya, salah satu fakta fisik yang dialami dan dirasakan klien kami ini, terdapat pembusukan pada area luar bagian perut, keluar kotoran besar/BAB melalui usus, bekas jaitan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Fakta nyata dengan indra mata terlihat pada fisik GM beberapa hari pasca operasi bedah oleh dokter RS Pertamina Prabumulih setelah klien kami ini berada di rumahnya. Selain itu psikisnya juga ikut terdampak, hal mana klien kami menjadi trauma, trauma dengan dokter dan rumah sakit.

Sekalian saja ini akan kami buka posko pengaduan di simpang gelumbang sana. Posko pengaduan dan perlindungan konsumen RS Pertamina Prabumulih. Adukan ke kami, jika ada keluhan terkait “layanan kesehatan” khusus pada RS Pertamina Prabumulih. Hubungi kami.

Ikut mediasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumsel yang diwakili dr. Rina Diana M.Km mengatakan hasil mediasi hari ini akan di lapor dan disampaikan terlebih dahulu kepada Ketua PERSI Sumsel, dan PERSI bersifat netral dalam urusan ini.

Turut hadir dalam rapat mediasi tertutup, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Sumsel yang selepas rapat langsung menyambangi kediaman GM desa midar kec. gelumbang (24/8). Melalui E. Hendri Wakil Ketua Komisioner KPAD Prov Sumsel mengatakan “KPAD Sumsel hadir untuk memastikan, memantau, mengawal supaya proses ini berjalan, utamanya kepentingan terbaik untuk adik GM”. KPAD fokus untuk bagaimana pemulihan kondisi fisik dan psikis adik GM, itu yang terpenting, jangan sampai kondisi fisiknya melemah, psikisnya makin terkena, kesehatan dan sekolahnya itu yang paling utama. Disayangkan, kenapa penanganannya lamban, dan kita berharap ini supaya cepat, karena berpengaruh terhadap kondisi fisik, psikis dan sekolah GM saat ini.

“KPAD mendukung upaya semua pihak yang ikut membantu proses kesembuhan dan pemulihan adik kita GM. Mendukung upaya apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kuasa hukum. “Kami pastikan KPAD Sumsel akan terus memantau dan mengawal proses ini”, tutupnya.

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Prabumulih”memeriahkan HUT RI ke 78 tahun.DPD Iwo Indonesia Kota Prabumulih di dampingi Korwil iwo Indonesia Sumatra Selatan Rabu 16/08/2023.

membagikan bendera merah putih kepada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang melewati jalan Jenderal Sudirman kota Prabumulih.sebagian para pengurus dan anggota bekerja sama memberikan dan mengikatkan bendera merah putih kepada para pengendara.

Lokasi pembagian bendera merah putih terbagi empat titik yaitu tugu air mancur, patung Kuda, pasar Ktm dan di bawah Kemang duspra.

Ditempat lokasi pembagian korwil iwo Indonesia Sumatra Selatan sakren.menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan ini.untuk memperingati HUT RI ke 78 tahun.merupahkan cara kita untuk mengenang jasa-jasanya para pejuang bangsa yang telah berjuang memerdekakan negara Indonesia,hingga kita bisa seperti sekarang ini.mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa.karena para pejuang bangsa dahulu bahu membahu bekerja sama tidak kenal kaya,miskin,besar kecil untuk kemerdekaan Indonesia

ketua DPD Iwo Indonesia Kota Prabumulih Rusdi Irwansyah memberikan keterangan kepada awak media.kegiatan ini merupakan bentuk dari partisipasi Iwo Indonesia.untuk menyemarakan HUT RI ke 78 tahun dan juga bermaksud meningkatkan kesadaran serta mengingatkan kembali kepada rakyat Indonesia terkhusus masyarakat Kota Prabumulih akan arti kemerdekaan.

Dulu pada zaman Orba setiap rumah dan para pengendara wajib memasang bendera Merah Putih sebagai wujud partisipasi rakyat Indonesia menghormati dan menghargai arti sebuah perjuangan semua para pahlawan dalam menggibarkan bendera Merah Putih di segala penjuru tanah air Indonesia.

semangat kemerdekaan harus selalu kita jaga terutama kepada masyarakat milenial sekarang ini banyak yang sudah tidak memahami arti kemerdekaan bisa kita lihat dirumah rumah dijalan jalan hanya sedikit sekali yang memasang bendera Merah Putih. Untuk inilah kami DPD Iwo Indonesia Kota Prabumulih merasa tergugah untuk melaksanakan kegiatan ini dan semoga kedepan kegiatan ini akan tetap berlanjut dan akan ditingkatkan lagi dengan pembagian serta pemasangan bendera ke setiap rumah, jadi mohon doa dan dukungannya untuk semua pihak pihak terkait, yang mau bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini ditahun yang akan datang.

terimah kasih juga kepada rekan rekan semua, kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa partisipasi bantuan dari kita semua.ucapnya..

Editor : Bolok

Liputanabn.com | PRABUMULIH – Movie reg bor PT. Pertamina Driling Servis Indonesia (PDSI) dari Kota Madya Prabumulih ke Kelurahan Pyuputat di stop warga Payuputat di lokasi Desa Raja hingga sampai 5 malam.

Reg tersebut mulai meneruskan movi hari Senin 31/8/2023 di kabarkan warga H inisial “movi reg tersebut di kawal oleh aparat
ke polisian polres Kota Madya Prabumuli.

Juga sebelum pihak ke polisian membubarkan aksi penyetopan warga Payuputat di Kabupaten Pali ada Dinas Perhubungan (Dishub) dari Kabupaten Pali, menurut H Dishup turun ke lapangan lantaran mendapat laporan dari DPRD tentang legalitas mobilisasi
tersebut yang di duga tidak ada.

Menurut Camat ketika di konfirmasi lewat whatsApp “ketika di stop warga Dishub Kabupaten Pali meminta pihak PDSI ataupun yang mengawal agar segera menyelesaikan surat perizinan ke Kabupaten Pali, namun malam harinya reg tersebut suda di berangkatkan menuju Desa Payuputat,” jelas Camat Tanah Abang.

Hal serupa terjadi di Tanah Abang kemaren kamis 3/8/2023 penyetopan di lakukan oleh ketua lembagah Grif, dengan maksut mempertanyakan legalitas perizinan, di area penyetopan di jalan Tanah Abang tepatnya di depan rumah ketua lembaga Grif, sempat membuat jalan lintas Tanah Abang Raja macet total sehingga beberapa anggota dari kepolisian Tanah Abang Kabupaten Pali juga Kapolsek nya langsung segera ke tempat penyetopan guna mengamankan takut ada keributan juga mengatur lalulintas jalan, Camat dan zulkipli dari Dinas Perhubungan (Dishub) juga hadir di tempat penyetopan.

Ketua Lembaga Grif meminta pihak PDSI memperlihatkan surat izin lintas dari perizinan (Dishub) di saksikan oleh orang orang penting yang suda tersebut di atas juga mayarakat dan beberapa orang media, ternyata mobilisasi tersebut tidak ada surat izin, dugaan tidak punya izin lantaran di akhir perbincangan Andika selaku pengurus mobilisasi di himbau kan oleh Camat Kapolsek dan dari Dishub sendiri Zulkifli, meminta Andika untuk ke kota Kabupaten Pali guna membuat surat izin tersebut.

Di duga Reg PDSI tidak mau mengindahkan peraturan perizinan yang ada di Indonesia terbukti dari tanggal 31/7/2023 suda di suru membuat surat tersebut namun sampai hari Kamis 3/8/2023 surat perizinan belum juga di buat, hingga akhirnya di stop oleh Lembaga Grif, dan di duga dinas Perhubungan Pali tidak mau menindak tegas dalam menegakan peraturan, terbukti seharusnya surat izin lintas di buat sebelum melintas.

Hari ini jum’at 4/8/2023 zulkifli dari Dishup di konfirmasi media lewat pesan whatsApp terkait penyetopan kemaren beliau sama sekali tidak ada jawaban, Camat Tanah Abang juga di konfirmasi, beliau langsung menelpon, “saya belum ada pemberitahuan tentang mediasi kemaren, Andika ketika di konfirmasi media lewat telpon whatsApp beliau mengatakan ” PDSI hanya mengirim surat kepada Dishup dan surat tersebut langsung di balas oleh Dishub,”begitu penjelasan Andika lewat telpon.

Di duga surat izin tersebut masi tidak di indahkan lantaran petugas perizinan tidak mau menjawap konfirmasi dari media juga Andika yang di konfir surat Izin beliau menjawap surat sudah di balas, mobilisasi PT. PDSI masi terus berjalan hingga berita di terbitkan. ( Salim & Tim )

Editor : Bolok

Liputanabn.com | PALEMBANG – Anggota Satlantas Polres Prabumulih melakukan kegiatan Strong Point sore di titik rawan kemacetan dan laka lantas, di wilayah hukum Polres Prabumulih, Jumat (14/4).

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK melalui Kabid Humas, Kombes Pol Drs Supriadi MM mengatakan, bahwa dalam kegiatan tersebut ada sebanyak 45 personil Satlantas dan gabungan satfung Polres Prabumulih, dalam upaya mengatasi titik rawan kemacetan dan laka lantas.

“Dari informasi yang kita dapatkan beberapa titik yang menjadi fokus anggota kita Polres Prabumulih seperti simpang air mancur, simpang Polsek lama, simpang rel RSUD lama, simpang patung kuda, simpang gunung Ibul dan jalan padat karya,” ujarnya, Sabtu (15/4).

Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan di sore hari, di beberapa tempat rawan kecelakaan dan laka lantas tersebut, sehingga upaya inilah yang dilakukan Polres Prabumulih bersama Satlantas.

Selain itu juga dilakukan penindakan dan peneguran terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan, terjadinya laka lantas. “Kemudin anggota kita di lapangan itu juga melakukan himbauan kepada pengendara motor dan mobil, agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan protokol kesehatan,” terangnya.

Untuk tujuan dari pelaksaaan ini lanjut dia mengatakan, agar terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan lancar pada saat aktivitas kendaraan di sore hari. Kemudian memberikan pelayanan keamanan, keselamatan bagi masyarakat dan pengendara.

Tidak hanya itu hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian kemacetan, kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Prabumulih pada sore hari. Sehingga terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta Kamseltibcar Lantas yang lancar. (Bolok)

Editor : Mastari