Liputanabn.com | Palembang – Gladi Kotor Farewell Parade Sertijab Kapolda Sumsel Berlangsung Lancar dan Khidmat Pada hari Jumat, 27 September 2024, Polda Sumsel menggelar gladi kotor upacara *Farewell Parade* dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Kapolda Sumatera Selatan. Kegiatan ini diadakan di lapangan upacara dan lobi Gedung Presisi Mapolda Sumsel, dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Sumsel. Gladi ini sekaligus menjadi ajang tradisi prosesi pedang pora untuk melepas Kapolda Sumsel yang lama, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., yang kini menjabat sebagai Waka BSSN RI, dan menyambut Kapolda Sumsel yang baru, Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, S.I.K., M.H ucap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto melalui Kasubbid PID AKBP Suparlan,SH, MSi kepada wartawan Sabtu 28/09/2024 pagi,

Menurut Suparlan Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Komandan Upacara memasuki lapangan, diikuti oleh kehadiran Kapolda lama dan Kapolda baru. Setelah menyanyikan Mars Polri dan penghormatan pasukan, prosesi inti berupa penyerahan Pataka Polda Sumsel “Atidhira Wira Bhakti” berlangsung khidmat, di mana Pataka diserahkan dari Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo kepada Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, jelasnya

Dalam kegiatan gladi tersebut Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polda Sumsel atas kerjasama yang baik selama masa jabatannya. Beliau juga berharap di bawah kepemimpinan Kapolda baru, Polda Sumsel akan semakin maju dan terus menjaga kondusivitas wilayah Sumsel Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, dalam sambutannya, menyatakan siap melanjutkan program-program strategis dan meningkatkan keamanan serta pelayanan kepada masyarakat Sumsel ucap Suparlan

Setelah prosesi serah terima, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa, lagu Andika Bhayangkari, dan penghormatan terakhir kepada Pataka Polda Sumsel. Upacara ditutup dengan gladi pedang pora yang melibatkan sejumlah perwira, sebagai bentuk penghormatan dan penghantaran Kapolda lama.

Acara berjalan dengan tertib dan lancar, dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumsel termasuk Kombes Pol. Sudrajad Hariwibowo, Kombes Pol. Mohammad Rendra Salipu, Kombes Pol. Susnadi, dan lainnya. Serangkaian kegiatan ini mencerminkan kedisiplinan dan soliditas dalam tradisi kepolisian, sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Polda Sumsel.

Dengan terselenggaranya gladi kotor ini, diharapkan acara utama pada hari H akan berlangsung dengan sempurna dan memberikan kesan mendalam bagi seluruh peserta dan tamu undangan.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Lampung – Anggota polri yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Dalam proses penangkapan ini sempat diwarnai penembakan dari pelaku.

Adapun identitas anggota yang berhasil menangkap para pelaku bernama Rico Hady Saputra berpangkat Brigadir Kepala Polisi (Bripka).

Video pengejaran terhadap komplotan para pelaku ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Rico tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobil pribadinya yang dimana anak beserta istrinya pun turut ikut dalam proses penangkapan itu.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Rico bercerita awalnya dirinya hendak pulang kerumah usai menjemput anaknya.

“Peristiwa itu kemarin (kamis), saya itu lagi lepas dinas, mau jemput anak pulang sekolah sama istri. Nah pas di jalan di Kampung Gotong Royong, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, saya lihat kondisi motor dijalan ini kok di palangin, saya buka kaca terus nanya ada apa kemudian korban minta tolong bahwa motor nya dicuri,” katanya, Kamis (26/9/2024).

Dengan cepat dirinya langsung memutar balikkan kendaraan untuk mengejar para pelakunya.

“Saya spontan aja itu kejar para pelaku, dalam mobil ya ada anak istri saya juga, korban ini juga ikut ngejar pakai motor. Alhamdulillah satu pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jalan Baru Panggungan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah,”tuturnya.

“Kemudian saya langsung hubungi teman-teman di Polsek Gunung Sugih untuk melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap salah satu pelaku yang berhasil kabur dan Alhamdulillah berhasil dijegat disana dan satu pelaku lagi berhasil ditangkap beserta motor korbannya. Namun ada dua pelaku lagi yang berhasil kabur,” lanjut dia.

Rico menjelaskan dalam proses penangkapan itu, para pelaku sempat melakukan penembakan kearah korban namun beruntung senjata api yang digunakannya mengalami kerusakan.

“Sempat nembak itu pelakunya, nembak sekali terus senjata apinya ini rusak entah habis peluru kemudian dibuangnya ke semak-semak. Tapi sudah berhasil ditemukan senjata api nya tadi,” jelas dia.

Saat ini katanya para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Terhadap dua pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.

Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.

“Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye,” jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

“Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada,” terang Karim.

“Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu,” sambungnya.

Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik,” sebut Karim.

“Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi,” pungkasnya.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Palembang – Masyarakat Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kapolri dalam membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta Penanganan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Pembentukan direktorat ini dinilai sebagai langkah strategis dan inovatif yang sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta menangani tindak pidana perdagangan orang yang semakin kompleks.

Warga menyampaikan bahwa kehadiran Direktorat PPA-PPO menunjukkan komitmen kuat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk merespons berbagai isu yang selama ini menjadi perhatian utama publik, terutama dalam hal keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Salah seorang tokoh masyarakat Sumsel menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi langkah Kapolri ini, yang akan memperkuat upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menangani masalah perdagangan orang dengan lebih efektif.”

Tidak hanya itu, warga juga berharap Direktorat PPA-PPO dapat meningkatkan penanganan kasus-kasus kekerasan siber yang seringkali melibatkan perempuan dan anak. “Direktorat ini diharapkan mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk kejahatan siber yang kian marak dan berdampak pada perempuan dan anak,” ujar salah satu warga.

Apresiasi juga datang dari berbagai kalangan yang menilai bahwa langkah Kapolri ini merupakan upaya untuk memastikan Polri terus berkembang menjadi lembaga yang melayani masyarakat dengan lebih baik dan cepat tanggap. Masyarakat Sumatera Selatan berharap Direktorat PPA-PPO mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan khusus.

“Semoga dengan adanya direktorat ini, penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan perdagangan orang akan semakin kuat dan berkeadilan,” tambah seorang perwakilan masyarakat.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta – Tokoh Perempuan Papua Sofie Mubefor menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sebagai Perempuan sangat mengapresiasi dengan pembentuk Direktorat PPA-PPO, karena saat ini banyak sekali Perempuan dan anak yang merasa tidak terlindungi padahal mereka mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara ini,” ucap Sofie, Jumat (27/9/2024).

Sofie mengatakan dengan adanya unit baru Polri itu, diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, terkhusus yang ada di Papua.

“Saya juga mengapresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan terbentuknya Direktorat ini akan semakin baik dan maju dan tidak ada lagi namanya kekerasan perempuan dan anak serta tidak adanya perdagangan orang dimanapun khususnya di Tanah Papua,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/ 2024 tanggal 20 September 2024 telah menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani menjadi Direktur Tindak Pidana Perempuan Dan Anak dan Perdagangan Orang.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Mataram NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq SH., M.Hum., memimpin Apel gelar pasukan Operasi Mandalika Gatari 2024 dalam rangka Pengamanan Event MotoGP Mandalika, Selasa (24/09/2024).

Apel tersebut berlangsung di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB yang dihadiri Pj. Gubernur atau yang mewakili, Seluruh Kepala Lembaga dan Instansi terkait tingkat Provinsi NTB, segenap PJU Polda NTB, Kapolres/ta se pulau Lombok, serta perwakilan personil dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam Ops Pengamanan.

Dalam arahannya, Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq menyampaikan bahwa Ops Mandalika Gatari 2024 ini berlangsung mulai tanggal 24 – 30 September 2024 dengan melibatkan 2.736 personil pengamanan yang terdiri dari gabungan seluruh stakeholder yang ada termasuk masyarakat.

Selain itu lanjutnya, mengingat Polda NTB masih kekurangan personil di fungsi tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga untuk mengatasi hal tersebut Polda NTB meminta bantuan (BKO) dari Polda terdekat lainnya.

“Selain personil gabungan yang telah dipersiapkan ada sekitar 300 Personil BKO beserta Sarpras yang dipersiapkan diantaranya dari Mabes Polri, Polda Jatim, Kabaharkam, Brimob serta Kakorlantas Polri“ ucapnya.

Apel Gelar pasukan yang dilaksanakan menurutnya sebagai kegiatan pengecekan akhir yang dilakukan bersama-sama untuk mengetahui berbagai kesiapan baik personil maupun Sarpras yang digunakan dalam tugas pengamanan tersebut.

Beberapa latar belakang kenapa harus dipersiapkan dengan sangat maksimal salah satunya adalah adanya rombongan Kepresidenan yang akan berada di Wilayah Pulau Lombok dalam tentang waktu Operasi tersebut sehingga diperlukan kesiapan dan kemampuan personil terutama Pengamanan Pengawalan rombongan VVIP tersebut.

“Itu sebabnya kita minta BKO dari Polda lain ataupun Mabes Polri mengingat Kemampuan personil Pengawalan tersebut memiliki kemampuan khusus atau keprofesionalan dari personil itu sendiri dalam melakukan pengawalan di jalan raya, “jelas Kapolda.

Beberapa penekanan juga disampaikan Kapolda NTB saat memimpin Apel gelar pasukan tersebut diantaranya kepada fungsi agen intelijen untuk dapat mendeteksi setiap permasalahan yang mungkin akan timbul. Segera lakukan tindakan baik Preventif maupun Preemtif bila itu menjadi satu-satunya tindakan yang harus diambil untuk mencegah munculnya permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Namun demikian tetap harus kita utamakan etika moral pada saat tindakan tegas yang harus kita lakukan“ Pesannya.

Kapolda NTB juga berharap kepada seluruh personil gabungan agar memantapkan Kerjasama, sinergitas, soliditas serta solidaritas dalam mendukung pelaksanaan tugas Ops Mandalika Gatari 2024.

“Lakukan koordinasi secara intens dengan seluruh lembaga, instansi terkait sehingga tujuan operasi dapat berjalan dengan baik“ ucapnya.

Terakhir Kapolda NTB berharap kepada personil agar menjalankan tugas ini dengan baik, dasari dengan iman dan taqwa, serta jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah kemudian dilengkapi dengan rasa tangung jawab yang tinggi. Jaga keselamatan diri maupun orang lain.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | BANYUASIN – Demi Memastikan Proses kedaulatan rakyat secara demokratis di Kabupaten Banyuasin berjalan dengan aman

Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK menurunkan 420 personil polri untuk mengawal proses tahapan penetapan Nomor Urut paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Deklarasi Damai pada pilkada 2024, di Kantor KPU Banyuasin Senin (23/9/24)

Deklarasi damai yang dihadiri kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan seluruh Parpol Pengusung beserta Tim Pemenangan masing-masing Paslon dilangsungkan seusai pengambilan no urut kedua Paslon, yang telah ditetapkan KPU melalui rapat pleno terbuka.

Berdasarkan keputusan KPU dan undian no urut peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, No Urut 1 yakni H. Askolani SH MH, dan Netta Indian (Asta) dan No Urut 2 H. Slamet Somosentono SH, dan Alfi N Rustam (Selfi).

Momentum penting Deklarasi damai ini merupakan langkah penting dalam rangka menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman, tertib, dan damai di Kabupaten Banyuasin.

Seluruh pasangan calon yang hadir di acara tersebut menyatakan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menjaga kedamaian selama masa kampanye hingga hari pemilihan nanti.

Selain itu, Kapolres Banyuasin juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. Warga diimbau untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta tetap tenang dan menghormati setiap proses yang berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

“Mari kita bersama ciptakan suasana yang kondusif, Bersaing yang sehat dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas. Hindari hoaks, provokasi, dan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan kita, Kita semua adalah saudara,” Ujar AKBP Ruri

Polres Banyuasin bersinergi dengan semua pihak, berkewajiban melaksanakan pengamanan secara khusus untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman damai dalam bingkai kamtibmas yang kondusif serta peran serta aktif masyarakat.

Hal tersebut sampaikan langsung oleh Pimpinan Polri tertinggi di kabupaten Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK kepada awak media

AKBP Ruri mengatakan hal tersebut menanggapi kesiapan Polres Banyuasin pada tahapan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Deklarasi Damai pada Pilkada 2024.

“Dengan pengamanan yang optimal, diharapkan penetapan paslon dan Deklarasi Damai dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat Banyuasin bisa merasakan suasana yang kondusif menjelang pilkada,” Tutup AKBP Ruri

Editor : Mastari bolok

LIputanabn.com |jakarta – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sudah cukup lama bekerjasama dengan Mabes Polri memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang sudah dibenuk Bapak Kapolri pada tanggal 20 September 2024 yang lalu yaitu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang,” ujar pria yang akrab disapa Kak Seto, Kamis (26/9/2024).

Pembentukan Direktorat PPA-PPO juga diapresiasi Kak Seto. Dengan adanya unit baru Polri itu, Kak Seto berharap adanya peningkatan pengungkapan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Terlebih Kak Seto sendiri melihat banyaknya pelaku kekerasan hingga kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang pengungkapannya terkendala berbagai hal.

“Kami apresiasi terhadap Bapak Kapolri atas dibentuknya direktorat tersebut, mudah-mudahan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak juga bisa semakin ditingkatlan lagi,” terangnya.

Kak Seto menceritakan, pihaknya bersama Mabes Polri bekerjasama dengan kepolisian di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Meksiko, Australia, dan Thailand. Kerjasama itu tak lain adalah bagian dari penindakan terhadap perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.

“Mudah-mudahan dengan adanya Direktorat ini dibawah Bareskrim, Polri betul-betul dapat meningkatkan penindakan yang tegas terhadap para pelaku-pelaku tersebut,” pungkasnya.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta – Memperingati Hari Statistik Nasional yang jatuh pada setiap 26 September, Mabes Polri mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional ke-64.

“Kadiv Humas Polri beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional ke-64 Tahun,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, Kamis (26/9/24).

Di tahun ini, peringatan Hari Statistik Nasional mengangkat tema “Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas.”

Dilansir dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), Hari Statistik Nasional (HSN) ini bermula pada Februari 1920, ketika Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan di Bogor, yang bertugas mengelola serta mempublikasikan data statistik. Pada September 1924, kegiatan statistik dipindahkan ke Batavia dan lembaga tersebut berganti nama menjadi Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS). Pada 26 September 1960, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan statistik dan pembentukan Biro Pusat Statistik.

Pada Agustus 1996, Presiden menetapkan 26 September sebagai Hari Statistik Nasional untuk memperingati kemerdekaan sistem statistik dari perundang-undangan kolonial. Kemudian, pada tahun 1997, UU Nomor 16 tentang Statistik disahkan sebagai pengganti UU sebelumnya.

Hari Statistik Nasional kemudian diperingati untuk mengapresiasi pentingnya peran statistik dan memastikan masyarakat lebih sadar akan dampak statistik terhadap kehidupan sehari-hari.

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik dalam segala aspek kehidupan. Data yang akurat dan relevan sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif, terutama dalam ranah kebijakan publik.

Selain itu, Hari Statistik Nasional juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan data secara optimal oleh pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam proses riset, perencanaan, serta evaluasi program.

Dalam konteks era digital yang semakin pesat, Hari Statistik Nasional juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan data statistik, guna memastikan data selalu relevan dan dapat diakses dengan mudah.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta. Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melaporkan kegiatan yang telah dilakukan selama 2024 kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Dalam hal ini Satgassus diwakili oleh Kasatgassus Herry Muryanto dan Wakasatgassus Novel Baswedan.

“Saya berkesempatan menerima laporan pelaksanaan tugas Satgassus Pencegahan Tipikor Polri di ruang Rapat Tribrata Mabes Polri. Saya menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah berhasil dilakukan oleh tim Satgassus Pencegahan Tipikor Polri,” ujar Jenderal Sigit, Kamis (26/9/24).

Jenderal Sigit menyampaikan, saat ini satgassus telah melakukan kerja sama dengan melakukan pendampingan terhadap 12 Kementerian/Lembaga, yaitu Kemenkeu, Kementan, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemenpora, Kemendikbud, LKPP, PT. SMI, Pertamina, SKK Migas dan Badan Bank Tanah Nasional.

“Polri melalui Satgassus Pencegahan Tipikor berkomitmen akan terus mengoptimalkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” kata Jenderal Sigit.

Ditambahkan Kasatgassus, laporkan yang diberikan kepada Kapolri adalah kegiatan pada tahun 2024. Kepada Kapolri disampaikan bahwa program pencegahan diprioritaskan tehadap 4 sektor, yaitu pelayanan publik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penerimaan negara.

Menurut Kasatgassus, terdapat dua kementerian/lembaga yang saat ini sedang dalam proses pendampingan, yakni Kemendiknas dan Badan Bank Tanah Nasional sedang dalam proses untuk didampingi.

Respons dari pihak kementerian/lembaga yang didampingi, ungkap Kasatgassus, sangat positif. Dari upaya pendampingan itu, ujarnya, satgassus juga akan mempersiapkan 2 buku terkait pencegahan korupsi.

“Terdapat 5 kajian yang dihasilkan, yaitu kajian tata kelola distribusi pupuk subsidi, kajian pemulihan ekonomi nasional sektor infrastruktur pertanian, kajian/review tata kelola penyaluran bantuan langsung tunai, kajian tata kelola pemanfaatan sumur tua dan kebijakan penanganan illegal drilling serta kajian penerapan e-katalog dalam pengadaan crude oil/minyak mentah,” jelas Kasatgassus.

Ditambahkannya, ke depan program pencegahan tindak pidana korupsi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak kementerian/lembaga. Satgassus terbuka jika ada kementerian/lembaga yang ingin didampingi dalam program pencegahan antikorupsi diintansinya.

“Diharapkan penguatan antikorupsi akan memperkuat integritas pegawai K/L, mencegah terjadinya penyelewengan dan kerugian negara,” jelasnya.

Editor : Mastari bolok