Liputanabn.com | PALEMBANG – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Lat Pra Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 yang dibuka Oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 auditorium lantai VII gedung utama Presisi Mapolda Sumsel Jalan Jenderal sudirman KM 4 Palembang.Senin 2/10/2023
Saat dimintai keterangan oleh wartawan Kapolda Sumsel Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK melalui Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Kombes Pol Drs Supriadi MM mengatakan Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polsek , Polres Polda hingga Mabes Polri Supriadi mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata Musi dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Supriadi dalam keterangannya usai memberikan materi Kepada peserta lat Pra Ops Mantap Brata Musi 2023-2024 Senin (2/10/2023).
Supriadi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di Sumatera Selatan di dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata Musi . Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.
Lebih lanjut, Supriadi mengatakan, Operasi Mantap Brata Musi akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.
“Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Ditreskrim , Ditintelkam, Dit Samapta , Satbrimob Polri, logistik, Bid humas Polri, Bid TIK Polri, BidPropam, Birorena ,Ditpolairud dan Inspektorat Pengawasan Daerah serta personel Polda dan Jajaran yang disprinkan ,” katanya.
Satgas Polda Sumsel terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.
Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.
Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.
“Dalam operasi Mantap Brata Musi seluruh personel Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasarana yang digunakan, jumlahnya juga berbeda,” katanya.
Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.
“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.
Supriadi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.
Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
“Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan,” katanya.
Atas hal tersebut, Supriadi mengatakan, Kapolda Sumsel Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.
TNI dan Polri, kata Supriadi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Polri, lanjut Supriadi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).
“Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif tandas Alumni Akpol 91.
Menurut pantauan Awak media kegiatan lat Pra Ops mantap.brata musi 2023 2024 dihadiri 324
Diantaranya
Kajati Sumsel diwakili Jaksa Madya Ibu Ursula Dewi,S.H., M.H;
KPT Palembang diwakili Hakim Tinggi Bapak Riza Fauzi, S.H., M.H.Danrem 044/Gapo diwakili Kasiren Korem 044/Gapo Kolonel Inf Dr. Aco Lamama;
Ketua KPU Provinsi Sumsel diwakili anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Hepriyadi, S.H., M.H.;
Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel diwakili Komisioner Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan data. Informasi Ahmad Naafi SH MH, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si.;
Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol.Ulung Sampurna Jaya, S.I.K., M.Si.AKM Itwasda Polda Sumsel para pejabat utama Polda Sumsel; para Kapolres/Tabes Jajaran Polda Sumsel;para Kabagops, Kabagren,Kasatreskrim Kasatintelkam, Kasatlantas, Kasat samapta dan Kasat binmas Polres jajaran serta para operator personel Polda Sumsel yang terlibat dalam sprin Latpra Ops Mantap Brata Musi 2023-2024 Polda Sumsel.
Sedangkan undangan eksternal sekaligus narasumber yang hadir giat Latpra Ops Mantap Brata 2023-2024 :
Kajati Sumsel di wakili oleh Jaksa Madya Ibu Ursula Dewi,S.H., M.H.;
Ketua Pengadilan Tinggi diwakili oleh Hakim Tinggi Bapak Riza Fauzi, S.H., M.H.;
Ketua KPU diwakili anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Hepriyadi, S.H., M.H.;
Ketua Bawaslu diwakili Komisioner Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bapak Ahmad Naafi, S.H., M.Kn.;
dan Danrem diwakili Kasiren Korem 044/Gapo Kolonel Inf Dr. Aco Lamama.
Editor : Bolok
