Liputanabn.com | Palembang – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 2 September 2025. Sidang ini digelar sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam menegakkan disiplin, etika, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Dalam persidangan tersebut, sejumlah anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran etik, mulai dari penyalahgunaan kewenangan hingga tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sidang KKEP menghasilkan putusan tegas, mulai dari pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), penempatan khusus, hingga mutasi bersifat demosi.
Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Pol Raden Aziz Safiri, S.I.K., CPHR, menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keseriusan institusi dalam memberikan sanksi kepada anggota yang tidak profesional.
*“Sidang KKEP merupakan forum resmi untuk menilai pelanggaran etik yang dilakukan anggota. Putusan yang dijatuhkan adalah bentuk akuntabilitas organisasi agar setiap personel Polri bekerja sesuai aturan, profesional, dan berintegritas. Tidak ada toleransi bagi tindakan tercela yang merugikan masyarakat maupun institusi,”* ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan bahwa penegakan kode etik adalah bagian penting dari reformasi internal Polri.
*“Transparansi dalam sidang etik ini menjadi bukti nyata bahwa Polri berkomitmen menjaga marwah institusi. Kami ingin masyarakat melihat bahwa setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan diproses secara adil sesuai aturan. Polda Sumsel terus berupaya meningkatkan profesionalisme sekaligus menjaga kepercayaan publik,”* jelasnya.
Putusan sidang ini menegaskan bahwa Polda Sumsel tidak segan memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar sumpah dan kode etik. Di sisi lain, pimpinan juga mendorong seluruh personel untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga agar selalu mengutamakan profesionalitas, transparansi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan langkah konsisten seperti ini, Polri diharapkan dapat semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam mewujudkan institusi yang modern, tegas, dan humanis.
Editor : Bolok
