Liputanabn.com | Banyuasin, Beberapa Proyek infrastruktur Desa Tanjung Mas kecamatan Makarti Jaya tahun 2023 yaitu
1. Pembangunan Jembatan Desa, Rp. 170.952.500,-
2. Pembangunan Jembatan Desa Rp. 170.953.000,-
3. Pemeliharaan Jalan usaha tani total 55 Juta
4. Gorong gorong/box culvert, Pagu 200 juta
Tahun 2024 Pengerasan Jalan Desa total pagu dana 200 juta, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin dinilai warga terindikasi dugaan mark-up/penggelembungan dana dalam pelaksanaannya
Dugaan tersebut terlihat dari janggalnya volume pekerjaan pengerasan Jalan Desa, hasil Proyek yang dikerjakan dengan besaran nilai dalam waktu pengerjaan yang dianggarkan oleh Pihak TPK.
Dari hasil tinjau ke lapangan serta informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media dari masyarakat setempat yang enggan dipublik nama, diketahui bahwa Proyek pengerasan jalan desa tersebut dikerjakan dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
dinilai warga juga adanya kejanggalan besarnya belanja anggaran dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan.
Anehya, berdasarkan keterangan Warga Setempat terkait pekerjaan pengerasan jalan desa pada anggaran 2024 dikerjakan dengan total volume batu koral berkisar 180 Kubik, sedangkan harga perkubik anggaplah sebesar 650 Ribu, artinya anggaran belanja pekerjaan tersebut berkisar 142 juta sudah termasuk pajak. Jelas berindikasi pada nilai yang dianggarkan oleh Pihak Desa tersebut diduga sengaja dilebih-lebihkan (Mark’up).
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Mas, Eko Budi santoso memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait pekerjaan Pengerasan jalan desa tahun 2024. “Alhamdulilah pak saya selaku kepala desa berterimkasih kepada bapak yg telah berkenan sudah mau main kedesa saya , dan alhamdulilah bapak ketemu warga saya. Yg mungkin kurang tau ataupun paham dengan aturan, saya selaku kepala desa telah menyalurkan anggaran sesuai prosedur dan APBDesa yg ada, alhamdulilah semua kegiatan tahun 2023 telah diaudit dan alhamdulilah tidak ada apa apa semua berjalan sesuai aturan”. Tandasnya.
Salah satu warga yang menjadi narasumber, meminta kepada instansi terkait agar dapat turun ke lapangan guna mengkroscek kebenaranya. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah maupun APH untuk dapat memeriksa, mengaudit dan menindak tegas apabila ada temuan kerugian negara agar menjadi pembelajaran bagi para pelaku korupsi, Koruptor adalah penyakit negara yang tidak bisa ditolerir, Tutupnya”.
Untuk itu hasil Investigasi dan tindak lanjut dari temuan ini akan dikordinasikan ke pihak pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. (Tim)
Editor : Bolok
