Liputanabn.com | Lebak Banten 22 Mei 2024. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA) di depan kantor DPRD Kab. Lebak.
Indra Maulana, Korlap aksi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap dugaan praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kab. Lebak provinsi banten.
“Aksi kami hari ini merupakan ekspresi kekecewaan kami kepada DPRD Kab. Lebak, kami kecewa kepada pimpinan DPRD karena mereka justru melakukan praktik kolusi dan nepotisme” Ucapnya,
“Lanjut Indra, Praktik kolusi dan nepotisme merupakan praktik menjijikan, dirinya mengatakan bahwa ada upaya pemanfaatan lembaga negara untuk kepentingan pribadi pimpinan DPRD Kab. Lebak yang berkaitan dengan Pilkada serentak 2024.
“Memanfaatkan lembaga negara untuk memuluskan kepentingan pribadi itu kan perbuatan menjijikkan dan kami yakin ini pasti ada kaitannya dengan Pilkada November nanti” Lanjutnya,
“Indra juga mengatakan bahwa pihaknya belum sempat melaksanakan aksi demonstrasi di Kantor KPU Lebak karena aksi di DPRD Lebak belum tuntas.
“Hari ini titik aksi kami dua, di DPRD Kab. Lebak dan KPU Kab. Lebak, tapi karena di DPRD belum beres jadi kami belum sempat aksi ke KPU” ujarnya,
“Sementara itu, Ketua umum Komunitas Matadewa Repi Rizali mengatakan bahwa pihaknya sudah masuk dan menggeledah langsung ruangan pimpinan DPRD dan BK DPRD Kab. Lebak, tetapi tidak ada siapapun di dalam.
“Pimpinan DPRD tidak ada satupun yang di dalam, kita cek ke ruangannya, Badan Kehormatan DPRD juga tidak ada, semuanya keluar. Jadi kita bisa berasumsi kalau praktik kolusi dan nepotisme bagi mereka mungkin sudah biasa di lakukan dan bukan masalah” ujarnya,
“Lebih lanjut Repi mengatakan bahwa pihaknya akan bertahan di depan kantor DPRD Kab. Lebak sampai pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD Kab. Lebak menemui mereka.
“Kami akan tetap bertahan disini, sampai Pimpinan DPRD dan BK DPRD Kab. Lebak menemui kami. Bagi kami, praktik Kolusi dan Nepotisme tidak bisa di toleransi apalagi dilakukan oleh wakil rakyat yang harusnya mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi atau kroni” tutupnya,
“Masa aksi menuntut Badan Kehormatan DPRD Kab. Lebak menyelidiki kasus kolusi,nepotisme, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kab. Lebak dan menuntut BK DPRD Kab. Lebak memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wakil II DPRD Kab. Lebak (Junaedi Ibnu Jarta) dan pihak-pihak lain yang terlibat
Mahasiswa juga sempat membakar ban dan melempari kantor DPRD Kab. Lebak dengan tomat busuk.”: tutupnya
Reporter : Bayu
Editor : Bolok
