Liputanabn.com | Lebak Banten – Sudah hampir sepekan, Kantor desa kerta di segel warga , namun seperti nya belum terlihat upaya persuasif yang di tunjukan oleh muspika kecamatan banjarsari ,Kabupaten Lebak , Minggu,12/01/2025
Situasi di Desa Kertajaya, Kecamatan Banjarsari, semakin memanas setelah mencuatnya dugaan kasus yang melibatkan Kepala Desa Kertajaya terkait konsumsi narkoba, kepemilikan SENPI, dan sikap arogansi. Ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan kepala desa memuncak dengan aksi penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes.
Tokoh masyarakat setempat menyampaikan kritik keras terhadap Camat Banjarsari Mahfud Ba’asyir, yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menyikapi permasalahan ini. “Kami sangat menyayangkan sikap Camat Banjarsari yang seolah tidak peduli. Seharusnya beliau turun langsung menemui masyarakat, berdialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta mencari solusi, bukan hanya diam,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Wasa Irawan, Divisi BP2Tipikor Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia,(BPAN LAI) turut angkat bicara. Kepada awak media, ia menyayangkan sikap Camat Banjarsari yang dinilai tidak responsif terhadap aksi warga. “Camat harus segera turun ke lapangan, berkomunikasi dengan warga dan tokoh setempat untuk mencari solusi. Sikap diam hanya akan memperburuk keadaan dan merusak citra pemerintahan,” Ujar Wasa .
” Begitupun kepada pihak kepolisian agar segera melakuan penyelidikan terhadap adanya dugaan2 tindak pidana yang beredar di masyarakat” Pungkas nya
Warga berharap pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang kepala desa, termasuk dugaan konsumsi narkoba. “Masalah ini mencoreng nama baik desa dan mengganggu pelayanan masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah desa yang bersih dan profesional,” kata seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, Camat Banjarsari belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan kurangnya respons terhadap situasi di Desa Kertajaya. Warga mendesak langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini dan mengembalikan stabilitas pelayanan desa.
“Kami ingin keadilan ditegakkan, agar pelayanan masyarakat kembali berjalan normal tanpa adanya ketidakpastian seperti ini,” pungkas salah satu tokoh masyarakat.
Aksi warga yang menyegel kantor desa menjadi pengingat serius bagi semua pihak terkait untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. (Red)
Editor ; Bolok
