Liputanabn.com | Lebak Banten – Kurang matangnya perencanaan dalam pembangunan RSUD Cilograng semakin menguat, konsultan perencana diduga tidak lakukan kajian Dampak lingkungan (AMDAL) lohasi pembangunan RSUD Cilograng, hasil investigasi awakedia liputanABN, terbukti perencanaan pembangunan yang amburadul, dimana sebelumnya lokasi RSUD Cilograng tersebut dalam RAB dibangun dengan lokasi galian tanah biasa tapi ternyata lokasi RSUD Cilograng 80% bebatuan karang, dan lokasinya berongga, Minggu 3/3/2024
Kurang telitinya perencana pembangunan makin terlihat setelah tahap pertama pembangunan yang di kerjakan oleh PT PP Urban, dengan total anggaran 72 milyar lebih, banyak menuai masalah dalam pembangunan bahkan harus putus kontrak karena pekerjaan tidak selesai tepat waktu, sementara ditahap dua pembangunan pemrop Banten melalui dinas kesehatan Banten menganggarkan 14.milyar lebih anggaran pembanguann terusan RSUD Cilograng,
Selesainya pekerjaaan tahap dua yang harusnya selesai di bulan Desember tapi ttah selesai sehingga nyegbrang tahun ke Januari 2024, itupun sama banyak masalah dengan beberapa kali kegiatan pembangunan TPT jebol dan ambrol,
Lemahnya perencana jelas terlihat dimana terjadi lagi masalah baru di RSUD Cilograng bila hujan datang dengan genangan air nutupi jalan pintu masuk dan akses jalan nasional 3 Bayah pelabuhan ratu.padahal hujan cuam dua jam lebih mengguyur RSUD Cilograng Kebanjiran
A Erwin Komara Sukma komentari banjir di RSUD Cilograng, ini bangunan hampir seratus miliar lebih tapi kondinya seperti ini, pembangunan yang asal jadi dan mungkin tidak sesuai dengan lingkungan tersebut menjadikan. RSUD Cilograng ini banyak masalah nya
RSUD Cilograng ini akan di gunakan oleh masyarakat dan bangunannya harus kuat Kita hawatir dengan kondisi bangunan yang seperti itu nantinya kalo RSUD Cilograng sudah beroperasi dikhawatirkan dingding ambruk atau jebol, ditambah banjir, ini juga harus jadi perhatian bagi Dinkes Banten penyelesaian pembanguan RSUD Cilograng, harus segera mungkin agar segera beroperasi, terkait masalah hukum yang mana Dinkes dan pelaksana pembangunan dilaporkan. Di Tipikor Polda Banten AA berharap Polda Banten segera selesaikan masalahnya sehingga para pelaku yang terbukti bersalah bisa segera di adili
Dilain tempat Hasan Sadeli (citonk) dari masyarakat peduli pembangunan (MPP) mengatakan RSUD Cilograng ini dalam pengawasan kami sebagai masyarakat, jadi bila ada masalah kami akan turun dan akan memastikan. Bahwa bangunan yang ada bisa di gunakan dengan baik, kita kawal juga laporan kita di subdit Tipikor Polda Banten . Dimana kami melaporkan Dinkes Banten konsultan dan pelaksana pembangunan RSUD Cilograng diduga ada kong kalingkong dan dugaan korupsi di pembangunan RSUD Cilograng tersebut
Dari awal kita sudah menyampaikan pada pihak penyidik dan Dinkes bahwa perencanaan pembangunan yang amburadul inilah yang menjadikannya banyak masalah Dinkes provinsi Banten, harus bertanggung jawab.” Pungkasnya.(Red Tim)
Editor : Bolok
