Liputanabn.com | Banyuasin – Diduga  lurah Sukomoro mengatakan tentang kegiatan yang di gelar di halaman kantor lurah tersebut, mulai dari perbedayaan ,sampai ke acara karang taruna nanti nya,,beliau juga mengatakan ada (4)empat kegiatan yang akan dilakukan beberapa hari kedepan ,,namun disaat salah satu dari tim awak media bertanya berapa besar dana kelurahan Sukomoro yang dikucurkan oleh APBD kecamatan talang kelapa diperuntukkan ke kelurahan Sukomoro,,tiba tiba sang lurah Sukomoro tersebut ber alasan mau foto bersama, dengan ibu ibu PKK,,kata nya

Beliau meninggal kan tim awak media begitu saja diruangan tamu di ruangan kelurahan Sukomoro,tak berselang lama tiba tiba datang seorang ibu ibu yang merupakan bendahara kelurahan Sukomoro tersebut mengatakan mau nunggu siapa,kata bendahara, seakan akan diseting atau sengaja menghindar disaat tim media konfirmasi dengan lurah Sukomoro tersebut,,,ada apa dengan semua ini?

Lanjut,, bendahara lurah Sukomoro mengatakan bahwa kami(bendahara)hanya sebagai tukang rental aja,,klw mau jawaban yang lebih detil atau lebih tepat tanya sama pak camat talang kelapa kata beliau,, beliau juga mengatakan bahwa kami tidak tahu berapa besar anggaran dana kelurahan Sukomoro tersebut,,dia juga mengatakan bahwa di(4) empat kegiatan yang dilakukan di kantor lurah Sukomoro ini,

dengan catatan pemberdayaan ,,memakan biaya dari dana kelurahan Sukomoro 17 tujuh belas juta rupiah untuk satu kelompok sementara (4) kelompok kali kan saja 17 tujuh belas juta rupiah untuk setiap kelompok kegiatan yang masing-masing disetiap kelompok ber anggota kan kurang lebih dari (40) empat puluh orang,dan anggaran itu dipake untuk beli baju untuk RT dan RW untuk diacara perkumpulan atau pelatihan ,disetiap kelompok itu kami beli kan baju untuk per orang disetiap kelompok,, ungkap Bu bendahara kelurahan Sukomoro.

Kelompok kegiatan yang(1) pertama yang dibeli kan baju untuk acara pelantihan yaitu untuk RT dan RW itu menghabiskan dana sebesar 17 tujuh belas juta rupiah,(2) kedua untuk ibu ibu PKK juga dibelikan baju beserta seluruh peserta nya atau kelompok pelatihan  pkk ,juga menghabiskan 17 tujuh belas juta rupiah, yang (3) ketiga untuk kesehatan atau posyandu juga menghabiskan dana sebesar 17 tujuh belas juta rupiah,,juga untuk beli baju,(4) ke empat untuk kegiatan karang taruna juga menghabiskan dana sebesar 17 tujuh belas juta rupiah juga untuk beli baju,,ujar bendahara lurah Sukomoro,

jika memang untuk melakukan kegiatan untuk masyarakat kelurahan Sukomoro ini kenapa harus menghabiskan dana belasan juta hanya untuk beli baju untuk acara pelantihan itu,,atau acara perkumpulan didepan kantor kelurahan Sukomoro,
berapa banyak anggota kesehatan yang melakukan posyandu disatu kelurahan Sukomoro ini sehingga harus menghabiskan dana sebesar 17 tujuh belas juta rupiah untuk kesehatan atau posyandu seperti yang dikatakan oleh bendahara lurah Sukomoro

, bahwasanya disetiap (4) kegiatan yang digelar masing masing kegiatan menghabiskan dana sebesar 17 tujuh belas juta rupiah untuk membeli baju setiap anggota kelompok kegiatan,sang bendahara juga berkata saya sebagai bendahara kelurahan Sukomoro dan pak lurah sama sama belajar,

Kembali ke camat talang kelapa,,Diwaktu tim media kembali lagi ke kantor camat talang kelapa untuk konfirmasi,,lagi lagi sang camat mengatakan bahwa tidak hafal berapa besar dana dari kecamatan  atau dana (APBD) yang dikucurkan ke kelurahan Sukomoro,ungkap camat

Padahal dalam undang undang dikatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintah adalah,”keterbukaan,”(pasal 4 huruf d)
Membuka tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur.dan benar juga tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan,,bukankah begitu yang seharusnya di indah ke masyarakat atau publik, atau mungkinkah peraturan per undang undang an , pemerintah an ,pusat , propinsi, kabupaten, dan pemerintahan kecamatan,atau pemerintahan kelurahan,atau pun desa mempunya ( M.budi )

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Dukungan mantan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet untuk maju sebagai Calon Bupati Banyuasin Periode 2024-2029 terus mengalir.

Tidak hanya para elit partai politik di koalisi Indonesia Maju (KIM), kali ini datang dari tokoh pemuda Pangkalan Balai Abdulah Hudedy.

Kepada awak media, Sabtu (25/11/2023), Abdulah Hudedy menyampaikan mendukung penuh Pakde Slamet untuk bertarung di Pemilukada Banyuasin 2024 bersaing dengan calon patahana yakni Askolani.

“Saya mendukung Pakde Slamet sebagai Calon Bupati Banyuasin akan datang,”tegasnya.

Dimata dirinya, Abdulah Hudedy menilai sosok Pakde Slamet pemimpin yang kharismatik dan tepat untuk membawa perubahan demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Banyuasin kedepan.

“Pakde Slamet sosok yang sudah dikenal di masyarakat dan saya yakin akan menang jika bersaing dengan incumbent”ujar Abdulah Hudedy.

Aktivis pemuda Muhammadiyah ini juga menyaksikan langsung Pakde Slamet yang menyatakan diri siap maju Calon Bupati Banyuasin bahkan berharap dukungan.

“Apalagi ada di Pangkalan Balai yang ingin mendukung saya,,”ungkap Abdullah Hadedi yang menirukan kata Pakde Slamet dan langsung menjawab siap mendukung.

Alasan dirinya mendukung, menurut Abdulah Hudedy jika pembangunan di Kota Pangkalan Balai saat ini stagnan dan belum begitu banyak perubahan.

Mestinya, sambung dia, kota pangkalan balai sudah maju dan berkembang tapi kenyataan yang ada tidak sesuai harapan masyarakat.

“Untuk itu, kedepan Bupati Banyuasin ganti yang baru, pilihannya ada di sosok Pakde Slamet,”pungkasnya. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Genderang politik Pemilukada tahun 2024 sudah menjadi perbincangan ditengah masyarakat, saat ini bakal calon Bupati Banyuasin mulai bermunculan. Salah satunya H Slamet Sumosentono SH yang telah menyatakan diri untuk maju sebagai Calon Bupati Banyuasin periode 2024-2029.

Hal itu ditegaskan mantan Wakil Bupati Banyuasin tersebut secara terbuka di media masa yang menyebutkan jika pasangan Askolani-Slamet (Solmed) telah bubar. Sebelumnya H Askolani siap maju sebagai Calon Bupati Banyuasin.
Artinya Pakde Slamet satu-satunya kandidat yang berani menjadi penantang H Askolani mantan Bupati Banyuasin.

Dengan demikian, peta politik di Pemilukada 2024 di Banyuasin akan berubah karena secara elektoral kans Pakde Slamet untuk terpilih menjadi orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung berpeluang besar terutama di basis wilayah perairan.

Merespon hal itu Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banyuasin Tismon Sugiarto SH menyambut baik dan sah-sah saja jika Pakde Slamet ada keinginan untuk maju sebagai Calon Bupati Banyuasin.

“Pakde Slamet sosok pemimpin yang merakyat dan memiliki pendukung yang luas. Masyarakat telah menilai rekam jejak pakde Slamet yang kenyang pengalaman baik di Legislatif dan Eksekutif,”ujar Tismon.

Memang pesta demokrasi di Kabupaten Banyuasin 2024 diharapkan nanti berjalan dengan sehat, olehkarena itu dia memprediksi banyak lagi calon Bupati Banyuasin yang muncul.

Tismon berharap tujuannya untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan punya visi dan misi untuk mewujudkan Banyuasin lebih baik lagi.

“PAN punya harapan jika Bupati Banyuasin kedepan memiliki Visi dan Misi Banyuasin mampu bersaing dengan daerah lain agar pembangunan yang ada lebih maju. Selain itu pemimpin tidak mementingkan pribadi, keluarga dan kelompoknya saja. Tapi merangkul seluruh kelompok,”katanya.

Peta politik antara kedua sosok ini yakni Askolani dan Pakde Slamet yang siap maju Calon Bupati pada Pemilukada 2024 nanti, menurut Tismon yang pasti masyarakat langsung menilai rekam jejak sosok kedua bakal calon pemimpin tersebut.

“Lihat saja nanti siapa yang pantas dan cocok untuk memimpin Banyuasin kedepan,”terangnya.

Untuk PAN sendiri ditegaskan Tismon terbuka lebar untuk berkoalisi dengan partai politik manapun dalam mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin pada Pemilukada nanti.

“Bisa dari kader sendiri ataupun diluar kader untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati nanti ada mekanisme dan petunjuk dari DPP PAN,”ungkapnya.

Hanya saat ini, pihaknya masih fokus untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. “Target kami meraih kursi pimpinan dewan,”pungkasnya. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com  Banyuasin – Ironis disaat banyak Kepala Desa berdemo digedung DPR-RI pusat Jakarta untuk menuntut dan memperjuangkan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun namun sayang masih ada dijumpai Kepala Desa yang belum mampu menunjukan kepemimpinannya sebagai pelayan masyarakat, hal ini terbukti dilapangan dengan melihat kondisi kantor desa yang semrawut tak terurus dan tidak adanya aktivitas pelayanan masyarakat layaknya kantor pusat administrasi pemerintahan desa.

Sejatinya Kantor Desa merupakan tempat atau pusat kegiatan penyelenggara administrasi kepemerintahan di desa, demikian halnya dengan Kepala Desa dan perangkatnya dituntut aktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan peraturan lain tentang Pemerintah Desa.

Namun tidak demikian yang ditemukan awak media di lapangan diduga kantor desa juru taro yang merupakan tempat pelayanan untuk masyarakat desa tampak tak berguna dan tidak layak dan tidak ada aktivitas sama sekali kantor desa tidak dirawat tidak ada perhatian dari sang kepala desa beserta perangkatnya,

Disaat awak media , bertanya pada camat(Wely)muara Sugihan melalui pesan singkat, untuk mempertanyakan tentang kantor desa juru taro ,karena sang kepala desa tidak dapat dihubungi, untuk dikonfirmasi sang camat tersebut memberikan jawaban seakan-akan mengejek,atau mencemooh kan pertanyaan dari awak media, beliau mengirimkan gambar, seperti ini(😄😄) dan tulisan (wwkwkwk)apa maksud dari camat tersebut,,,”?beliau menulis dalam pesan singkatnya (SMS)mengatakan yang dikonfirmasi tu seharus kadis (PMD),” ungkap camat

lalu bagaimana pengawasan dari camat  muara Sugihan(wly) ini apakah tidak ada arahan atau pun perhatian terhadap kantor desa juru taro ini  , menurut bendahara desa, kantor desa juru taro sudah tak layak  dan tidak berpungsi juga tidak ada aktivitas selama kurang lebih dari tahun 2019 sampai saat ini dan sudah rusak berat  ,,ungkap bendahara

Dan jika masyarakat ada keperluan untuk mengurus sesuatu keperluan didesa , kepala desa atau pun perangkat desa melayani masyarakat dari rumah pribadi masing-masing untuk dan terkadang jika ada musyawarah desa itu dilakukan di TPA/ Disekolahan SD untuk melayani masyarakat juru taro, seharusnya pelayanan terhadap masyarakat desa harus dilakukan di kantor desa bukan di rumah pribadi masing-masing

Saat ini kondisi kantor desa dalam keadaan hancur  dan tak seperti kantor desa lagi,
“Jangankan melihat adanya pembangunan, melihat kondisi kantor saja terlihat acak acakan dan tak berpenghuni karena tak ditemui Kepala Desa beserta perangkatnya, nampak jelas tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh Kades juru taro dan perangkatnya,”dikantor desa tersebut, dikarenakan kantor desa tersebut hancur dan tidak bisa digunakan lagi
Seharusnya kantor desa dirawat diperhatikan bukan dibiar kan hancur ,ujar,salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, apakah dalam hal ini mereka tidak ada teguran dari ikspetorat,aparat pemerintahan, kecamatan, kabupaten, propinsi dan aparat penegak hukum setempat,pungkasnya.

Reporter : M.Budi

Editor.     : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin –  Proyek pembuatan gorong-gorong yang terletak di kelurahan suka jadi timur kecamatan talang kelapa kabupaten banyu asin yang dikerjakan oleh (Subandi)ketua (KNPI) sekaligus sebagai ketua(LPM) kelurahan suka jadi timur juga sebagai pemborong proyek pembangunan Gorong-gorong. Selasa 07/11/2023

dalam proses pengerjaan dari awal hingga selesai, masyarakat tidak mengetahui bersumber dari mana biaya pembuatan gorong-gorong tersebut. Apakah dari Dana APBD, atau dari dana APBN? Saat awak media mau mengomfimasi
Subandi beliau tidak bersedia seakan akan menghindar dan tidak mau memberikan keterangan kepada awak media

awak media  menemui lurah suka jadi timur dikantor Nya disaat awak media bertanya tentang pembangunan Gorong-gorong  berapa besaran anggaran yang digelontorkan (dikeluarkan) dan berapa volume gorong-gorong itu beliau menjawab sebesar 257 juta , ungkap pak lurah,dan saat awak media mempertanyakan pendanaan nya dari mana apakah dari APBD atau dari dana kecamatan

lurah mengatakan,bahwa yang jadi (PPTK) memang saya sendiri kata lurah, sedangkan( KPA) nya pak camat talang kelapa, temui dan tanyakan pada bendahara , sekcam,dan juga pada pak camat , ungkap pak lurah?
Disaat awak media menemui camat talang kelapa, beliau hanya  mengatakan lupa dan tidak faham berapa anggaran nya, yang mengerjakan proyek tersebut (Subandi) ketua(LPM) katanya, camat(slnn) tidak mengatakan berapa besar angaran nya malah pak camat berkata takut salah omong jelas Nya, tanya kan kebendahara kecamatan saja,awak media juga menemui bendahara, beliau berkata kami satu pintu saja, tanyakan pada sekcam,pungkas bendahara kecamatan talang kelapa, seperti nya mereka saling lempar seakan akan menghindar dari pertanyaan awak media?

Bahwa sekcam dan , pak camat(slnn)camat talang kelapa, memberikan penjelasan 350 juta dan serta penjelasan  pak lurah suka jadi timur (Rismanto)ber beda ,perkataan sekcam pembangunan Gorong-gorong tersebut cuma memakan anggaran sebesar 160 juta sedangkan lurah suka jadi timur mengatakan pengerjaan Gorong-gorong itu besar anggaran dana nya 257 juta,sekcam juga mengatakan bahwa proyek sebatas 200 juta tidak perlu memakai papan informasi, perkataan sekcam dan lurah suka jadi timur jelas berbeda ada apa dengan semua ini”?

Lanjutnya,,hal  tersebut dikeluhkan beberapa orang warga ke awak media
Lalu awak media menelusuri keluhan masyarakat tersebut.benar saja
Di lokasi dan sekitar pembangunan gorong-gorong memang tidak ditemukan papan informasi/KIP, keterbukaan informasi publik

kami tidak tahu berapa jumlah uang anggaran yang dihabiskan pemerintah untuk pembuatan gorong-gorong ini. Karena tidak ada papan proyek sebagai wadah informasi ke warga,” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya saat ditanya terkait papan proyek di kediamannya yang tak jauh dari lokasi pembangunan gorong-gorong.

sebagai masyarakat jelas kami ingin pihak pengelola atau kontraktor bisa transparan dalam pengerjaan gorong-gorong ini. Karena dana yang digunakan ini berasal dana apa
“Kalau papan informasi proyek tidak ada, inikan bisa diduga ada ketidakberesan. Bagaimana kita sebagai masyarakat mau mengontrol pekerjaan mereka. Padahal Pemerintah selalu menggaungkan, keberhasilan suatu pembangunan di daerah, salah satunya adalah peran serta masyarakat dalam mengawasi pekerjaan di daerah tersebut,” jelas

“Harapan kami masyarakat agar pihak yang berkompeten dapat memberikan sanksi tegas bagi rekanan mereka yang membandel, karena kalau tidak, kami curiga kalau proyek pembangunan ini justru merupakan jadi ajang bancakan, antara rekanan dan semua yang terlibat didalamnya, dan UU KIP seolah tidak berlaku, dan sama sekali tidak diindahkan,” pungkas masyarakat

Reporter : M.Budi

Editor      : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasin – Ribuan masyarakat Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menggeruduk gedung DPRD setempat, Kamis 2 November 2023, pagi.

Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, dicopot dari jabatannya.

Aksi massa tersebut dikoordinir oleh tiga organisasi masyarakat, yaitu Corporation Anti Corruption Agency (CACA-SUMSEL).

DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-1), dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GP-MBM).

Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai bahwa Pj Bupati Banyuasin telah melakukan sejumlah Pelanggaran, diantaranya, terlalu jauh melibatkan adik kandungnya dalam mengatur pemerintahan.

Mengklaim sebagai Pj Bupati swasta yang bisa mengatur dan memutuskan segala persoalan di Kabupaten Banyuasin.

Membuat keresahan di lingkungan pemerintahan. Mencoba mengubah struktur APBD-P1.A. 2023 dan APBD Induk tahun anggaran 2024 untuk menguntungkan kepentingan pribadi.

Massa mendesak DPRD Kabupaten Banyuasin untuk merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan agar Pj Bupati Banyuasin segera diganti.

“Kami menuntut agar Pj. Bupati Banyuasin dicopot karena tidak mampu memimpin Banyuasin,” kata Reza Fahlepie, Koordinator Aksi CACA-SUMSEL. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Banyuasiin –  Pembangunan (drainase)/shiring (dengan balok dinding saluran penahan)di desa limau, kecamatan Sumbawa Kabupaten banyu asin yang menggunakan Dana Desa di duga diselewengkan, oleh oknum Kadus ,dan oknum bendahara desa.

Berdasarkan informasi yang didapat kan  dari sang kepala desa,mengungkapkan,” pada awak media, anggaran dana desa  2023 di Desa limau, yang peruntukkan  pembangunan (drainase)/shiring dugaan pendanaan nya entah kemana seperti raib ditelan bumi,, ungkap sang kades,,

(Dn)kepala desa limau yang ditemui awak media, di depan Bank Sumsel Sumbawa menyapaikan bahwa dana itu Sudah diberikan/di serahkan kepada bendahara.,,,”?
Namun tidak lama kemudian melalui pesan singkat beliau mengatakan  bahwa dana sudah diserahkan pada (wahap)Kadus, sekaligus merupakan (tpk) didesa limau,kata kades

sudah berulang kali saya mencoba menelpon,dan mendatangi rumah bendahara desa untuk mempertanyakan,tetapi tidak ada ditempat disaat dihubungi juga diangkat dan tidak ada jawaban sama sekali dari sang bendahara ,ungkap kepala desa

bahkan tadi pagi saja salah satu dari tpk meminta dibelikan bahan bahan yang untuk dibangun/, yang untuk dikerjakan hari ini masih kekurangan ,tpk meminta dibelikan, semen sebanyak tiga puluh sak ,, kepada saya.ucap kades

kalau masalah pembangunan jelas itu dari dana desa tahun 2023 dan semua anggaran pendanaan di dua titik  pengerjaan, yang untuk pembangunan sudah diserahkan kepada bendahara tapi menggapa masih kekurangan bahan, lalu dana nya dikemanakan ,itu yang jadi pertanyaan saya,kata kades…

Adapun.sebelum nya ditempat yang berbeda,awak media juga menemui sekretaris desa limau pada saat ditemui dirumahnya, seakan saling lempar dan menyuruh awak media bertemu dengan kepala desa disumbawa, untuk mempertanyakan terkait pembangunan tersebut.

Dari hasil pantauwan yang didapatkan awak media di lapangan, diduga adanya indikasi penyelewengan dana yang tidak jelas kemanakan oleh oknum Kadus(whp) dan bendahara (hrl).karna disaat awak media mau menghubungi melalui via Telpon sang bendahara desa tersebut,no nya  selalu tidak dapat dihubungi,

Reporter : M.Budi

Editor      : Bolok

Liputanabn.com | BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh PJ Bupati Banyuasin H Hani Sopyar Rustam SH berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer teknis untuk diangkat menjadi tenaga PPPK di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Hal itu ditegaskan oleh orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung tersebut usai apel Akbar sumpah Pemuda ke-95 di halaman alun-alun Kota Pangkalan Balai, pada saat diwawancara awak media SWI TV Banyuasin bersama awak media lainnya.Sabtu (28/10) kemarin.

Kata Hani, semangat pemuda hari ini, akan memberikan harapan masa depan bagi tenaga honorer teknis untuk diangkat PPPK.

Selama ini belum ada upaya perhatian untuk tenaga honorer teknis tersebut sehingga ada kecenderungan dari mereka kecewa karena lebih memprioritaskan tenaga honorer yang lain.

Maka dirinya serius memberikan harapan dan dukungan bagi keinginan dari tenaga teknis untuk diangkat menjadi tenaga PPPK,. Apalagi banyak diantara mereka yang bekerja selama puluhan tahun di Kabupaten Banyuasin.

Hal ini Pemkab Banyuasin, tegas Hani akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat .

“Kami sudah ketemu dengan perwakilan Tenaga Honorer Teknis beberapa waktu lalu, dengan semangat dihari sumpah pemuda ini, mengenai tenaga honorer akan kita ajukan di Pemerintah pusat, dan juga saya masih menungggu pendataan ulang dari setiap OPD yang dilaporkan ke BKD banyuasin, ’’terangnya.

Untuk itu kami meminta kepada semua tenaga honorer harap sabar menunggu, karena ditahun 2023 ini yang sudah dilaksanakan hanya untuk guru dan kesehatan. ditahun 2024 mendatang kami ajukan tenaga teknis.

“kami pastikan akan kami ajukan di tahun 2024, bagi tenaga honorer kabupaten banyuasin khususnya teknis, kami harap bersabar,”tutupnya. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | BANYUASIN –Setelah tak lagi menjabat sebagai Bupati Banyuasin, mantan Bupati Banyuasin Periode 2018-2023 H Askolani SH MH masih semangat bekerja dengan cara bertani, meski hal tersebut tidak ada kaitan unsur pemerintahan.

Kesibukan ia jalani ini bukan dibuat-buat karena kebiasaan sejak sebelum menjadi orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung.

Pekerjaan petani tersebut sudah menjadi rutinitas keseharian sebagai anak petani.
Selain itu, mulai dari rapat dengan pengurus anggota DPC PDI Perjuangan Banyuasin, mengantar dan menjemput anak sekolah, menghadiri undangan warga hingga bersawah.

Ketika waktu senggang yang cukup banyak, mantan orang nomor satu di Banyuasin ini memilih untuk ke sawahnya. Memiliki basic sebagai petani, Askolani tak canggung lagi dengan yang namanya alat-alat pertanian.

“Kembali ke alam, bersawah mengisi waktu luang ketika tidak ada undangan masyarakat,” ujar Askolani, Selasa (31/10/2023).

Mantan Bupati Askolani saat mengecek sawahnya sebelum tanam, Selasa (31/10/2023).

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini, ia datang ke sawah selain untuk mengisi waktu luang ketika tidak ada kegiatan, juga untuk mengecek persiapan sawah miliknya agar bisa melakukan tanam.

Karena, sebelum dilakukan tanam padi, biasanya cukup banyak persiapan yang dilakukan. Salah satu persiapan yang biasanya dilakukan yakni membajak tanah. Pembajakan dengan menggunakan mesin bajak, agar penamburan benih bisa dengan mudah dilakukan.

“Saya sudah sering bilang, jabatan sebagai bupati itu tidak selamanya. Makanya, ketika masa jabatan saya habis sebagai bupati, saya tidak kaget lagi. Karena saya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Salah satu mengisi waktu luang sekarang ini dengan cara bertani,” pungkasnya. (Erwan)

Editor : Bolok