Liputanabn.com | Palembang, – Puluhan Aksi Damai Aliansi Pemuda Anti Korupsi dan Aliansi K Maki Sumsel. Terkait Penanganan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Tirta Bukit Sulap yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jalan ditempat. Aliansi Pemuda Anti Korupsi Kota Lubuk Linggau menyuarakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna memberikan dukungan penuh dalam penegakan hukum baik ditingkat provinsi maupun daerah.di adakan di Kantor Halaman Kajati Sumsel, Selasa (12/12/2023).

Aksi Demo ini di sambut Oleh Kasi Penkum Kajati Sumsel, Burnia Mengucapkan, kita akan koordinasikan
Kasus ini terkait penanganan apa soal informasinya akan pelajari terlebih dahulu dan saya tanyakan dulu ke Pimpinan sudah sejauh mana proses penanganannya,” ucapnya

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Yang mana aksi tersebut di Support oleh Aliansi K Maki Ferry dan Boni mengatakan, Meminta Kajati Sumsel Untuk Mengusut tuntas Dugaan korupsi penyertaan modal PDAM Bukit Sulap menyeret Mantan Walikota Lubuk Linggau dan Bupati Musi Rawas dalam pusaran korupsi.

” Dan kami Kepastian hukum, penegakkan hukum dan penindakan menjadi satu kesatuan dalam perkara korupsi tidak perduli siapa yang berbuat,” tandasnya.

Sementara Doni Ariansyah, Koordinator Aksi di dampingi Nofianto Koordinator Lapangan Menambahkan, Ada berapa kasus dugaan korupsi lainya, yang ditangani Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tidak berjalan maksimal, sebagimana diketahui dalam catatan kami terdapat perkara yang status sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan seperti perkara pengadaan Mebelaur pada Dinas Pendidikan Musi Rawas diserahkan ke Inspektorat.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan mesin genset RSUD Rupit di Muratara dan kerugian negara ditaksir total los dengan status perkara di SP3 kan atau dihentikan, berikutnya kasus dugaan korupsi pengadaan masker bersumber dari alokasi anggaran Covid-19 pada Dinas Koperasi dan UKM Musi Rawas dengan status kasus tinggal menunggu penetapan tersangka sejauh ini penetapan tersangka belum dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau alasan belum direstui Kejaksaan Tinggi.

” Disusul kasus terbaru, terkait Keberdaan Aset Tetap milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau senilai Rp.64,5 Miliar dinyatakan oleh BPK tahun 2022, tidak diketahui keberadaanya dan marak menjadi pemberitaan yang sampai kini tidak direspon Kejaksaan seakan tebang pilih. Padahal dari masalah aset tersebut terdapat Indikasi penyimpangan atas Pembebasan Lahan Bandara Silampari yang sudah dilakukan ganti rugi melalui anggaran pada Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau sejak beberapa tahun Tanah dimaksud tidak diketahui keberadaanya,” pungkasnya ( Rilis)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang – Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) menyayangkan aksi dukungan untuk PJ Bupati Banyuasin dari Kepala Dinas Pertanian,Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga, Kabag Tapem ,Kabag Ekonomi,Kabag Hukum, ASN (PNS,honor)dan THL di lingkungan Pembkab Banyuasin di jam kerja.

“Kami meminta Presiden untuk mencopot segera PJ Bupati Banyuasin yang diduga mengerahkan Kepala Dinas,Kabid,ASN PHL,melakukan aksi demo di hari pada jam kerja. Bahkan diduga ada Mantan Wakil Bupati Banyuasin turun dan ikut berorasi di tengah massa aksi dan Kadis,ASN,PHL,” ujar Ketua Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) Jo Karno saat memberikan keterangan Press di Kopi dusun,(12/12/23)

Jo Karno mempertanyakan, ada apa Oknum Kepala Dinas,Kabid mendukung seorang PJ Bupati?

“Kami bertanya tanya dan terlalu berlebihan mana netralitas dari Kadis,Kabid,ASN,PHL. Aksi ini kami duga untuk aksi saingan dari aksi penolakan beberapa waktu lalu meminta evaluasi PJ Bupati Banyuasin,”bebernya.

“Kami harap Presiden segera copot PJ Bupati Banyuasin yang memperkeruh suasana kerja di lingkungan Pemkab Banyuasin. PJ Bupati yang harus nya untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkab Banyuasin ini bahkan turut diduga mengerahkan ASN untuk ikut turun aksi mendukung PJ Bupati,” katanya.

“Kami juga sayangkan adanya salah satu ketua Parpol di Banyuasin turut aksi bersama Kadis,Kabid,ASN,PHl di lingkungan Pemkab Banyuasin. Kami turun menduga apakah ada hubungan nya dengan PJ Bupati sekarang,” ucapnya.

Sampai berita ini diturunkan, awak media belum bisa mengkonfirmasi terkait hal tersebut kepada PJ Bupati Banyuasin. (Tim redaksi/ Rilis)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang,- Dalam rangka Hari Ulang Tahun Solidaritas Perempuan Palembang yang ke 21 tahun dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Solidaritas Perempuan menggelar diskusi sebagai bentuk aksi bersama dengan tema “Pembebasan Perempuan Dalam Belenggu Patriarki” yang mengundang narasumber dari internal dan eksternal komunitas.

Pembicara pertama yaitu Ida Ruri Sukmawati merupakan Anggota Solidaritas Perempuan Palembang dan pembicara kedua yaitu Sinar Hayati Marega sebagai sekretaris dinas pemberdayaan perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya.

Diskusi ini menyoroti bagaimana situasi perempuan di kampus dan masyarakat secara umum, Ida Ruri mengatakan bahwa 21 tahun yang lalu solidaritas perempuan berupaya untuk memerangi ketidakadilan yang dihadapi kaum perempuan dan hari ini situasi perempuan masih sama bahkan semakin sulit. Kami menyadari betul bahwa perempuan terus mengalami ketidakadilan khususnya perempuan di desa-desa yang berhadapan dengan konflik agraria. Sehingga SP hingga hari ini terus berkomitmen untuk menguatkan perempuan akar rumput. Selain itu Sinar Hayati juga mengatakan bahwa hari perempuan adalah lawan dari stereotype. Kalau kita lihat perempuan selalu menjadi objek bukan subjek yang utuh, sehingga banyak korban kekerasan adalah perempuan.

Kesadaran bahwa sistem patriarki yang membelenggu ini tidak menguntungkan siapapun, semua orang mengalami penindasan khususnya perempuan dan juga anak. Selain itu upaya penyadaran harus terus di suarakan dengan cara peningkatan kapasitas dan berjejaring dengan tujuan membangun dan memperkuat gerakan tanpa penindasan. HUT SP merupakan momentum refleksi atas gerakan-gerakan yang selama ini di upayakan.

Ida menyampaikan bahwa “solidaritas sendiri dalam memperkuat gerakan selain bekerja dengan perempuan akar rumput juga melibatkan kelompok muda dalam kampanye mendukung gerakan perempuan dan advokasi”. Begitupun Sinar Hayati menjelaskan bahwa akar penindasan yang selama ini harus diperangi adalah patriarki.

Patriarki yang tumbuh dalam bentuk dominasi terhadap kaum tertindas harus segera di sadari, kita yang telah sadar harus saling menguatkan dan menyadarkan yang lain. Untuk menyadari pentingnya nafas perjuangan ini sebagaimana ideologi feminis yang terkandung dalam gerakan solidaritas perempuan, maka semua layak di suarakan. Semua yang tertindas harus mendapati keadilan. Bagi kami, jika kita mengetahui ada ketidakadilan dan menyadarinya maka bergeraklah. ( Rilis)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang, – Penghargaan atas dukungan Acara Rembuk Aktivis Sumatera Selatan 2023 dan Deklarasi Pemilu Damai diberikan kepada Pejabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH pada Acara Pembukaan Rembuk Aktivis Sumsel 2023 digelar di Zuri Hotel, Palembang, Minggu (3/12).

Acara ini adalah upaya kebersamaan aktivis Sumsel dalam bersinergi dengan pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang ada di Sumsel baik kesiapan menciptakan pemilu damai dan mengawal pesta demokrasi sampai sukses.

Sesuai dengan tema mempererat silahturahmi antar aktivis dan pemerintah dalam bingkai menbentuk dan membangun karakter anak bangsa untuk kemajuan Sumsel dalam gotong royong. Ada beberapa Pj. Kepala Daerah mendapatkan penghargaan atas dukungan acara rembuk dan upaya gencarnya dalam menciptakan pemilu damai.

Ditemui saat acara berlangsung, Pj. Bupati Banyuasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada aktivis Sumsel yang telah mengupayakan kebersamaan, gotong rotong dan sinergi dengan pemerintah untuk salah satunya ikut serta bersama mengawal agar Pemilu 2024 berjalan damai.

Tentu saja semua elemen masyarakat termasuk aktivis yang merupakan tonggak dasar atau cikal bakal pemimpin negeri masa depan peduli dan mengawal pesta demokrasi berjalan lancar, aman serta zero konflik. Ini salah satu tugas dari Penjabat Kepala Daerah menciptakan pesta demokrasi damai dan aman.

Senada dengan apa yang disampaikan, Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si yang menitik beratkan akan peran aktivis dan pemerintah untuk terus berkolaborasi menciptakan dan mengawal pemilu damai.

Selain untuk mempererat silahturahmi, apa saja permasalahan yang ada di masyarakat dan memerlukan peran besar pemerintah dalam penyelesaian, aktivis dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Sumsel serta kabupaten/ kota disampaikan oleh Ketua Panpel Rembuk Aktivis Sumsel 2023, M. Sanusi AS., SH., MM sehingga pembukaan acara rembuk aktivis yang berlangsung 3 (tiga) hari berjalan sukses.

“Kami juga memberikan penghargaan kepada Pj. Kepala Daerah yang telah berperan aktif menciptakan pemilu damai,” tutup Sanusi.

Dalam kesempatan ini juga diberikan santunan kepada anak panti asuhan yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Sumsel dan Deklarasi Pemilu Damai antara Pemerintah Sumsel dan Aktivis Sumsel. (Erwan)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang –  jurnal5.com’Turut hadir pada acara audensi tim iwo Indonesia di Polda Sumsel antara lain ketua Sakrin di dampingi sekretaris Efriaman dan ketua DPD iwo-i Prabumulih Rusdi irwansyah berserta ketua DPD iwoi Banyuasin ali taya.01/12/2023.

Pengurus Iwo-i Sumsel selain siraturahmi dengan Kapolda sekaligus menyampaikan acara pelantikan yang akan di adakan pada tanggal 13 Desember 2023 di islamic center kota Prabumulih.

Dalam penyampainya Kapolda Sumatra selatan ada 3 pilar yang sangat penting SDM.demokrasi.perlindungan lingkungan.

Sumber daya manusia salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat di lepaskan dari sebuah organisasi.baik institusi maupun prusahaan.pada dasarnya,sumber daya manusia berupa manusia yang di pekerjakan di sebuah organisasi.sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.
Ketersediaan SDM sangat di butuhkan untuk mencapai sasaran organisasi, dalam menghadapi perkembangan teknologi.organisasi tidak bisa diam berpangku tangan sudah pasti akan terlindas oleh jaman di bilang organisasi tidur di tengah hiruk pikuknya perkembangan di segala bidang ketersedian SDM yang berkemampuan tinggi sangat di perlukan.

Demokrasi kebebasan untuk berekpresi dalam penyampaian pendapat merupakan hak yang sdh tercantum pada UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 33 ayat 3.bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya di pergunakan oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

UU no 32 tahun 1999 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan pungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,pemanfaatan ,pengendalian,pemeliharaan dan pengawasan dan penegakan hukumhukum

Kapolda juga mengapresiasi niat tim iwo-i untuk besenergitas dan mengucapakan selamat atas keberadaan iwoi di Sumsel ucapanya.(Efri/tim iwoi)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | Palembang, -Menjelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan wakil Presiden, Kerukunan Pedagang Pasar Smep (KPPS) siap menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga stabilitas ekonomi.

Seperti yang diungkapkan pembina KPPS Badri SR didampingi Ketua KPPS Hermawan, pihaknya bersama pedagang pasar SMEP yang ada di Kota Bandar Lampung, demi menyambut pesta Demokrasi 14 Februari 2024 bersama pedagang lainnya sudah mendeklarasikan pemilu Damai dan siap menjaga stabilitas perekonomian.

“Kami ini kan para pedagang kecil yang ada di pasar SMEP Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung, siap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) terutama di wilayah pasar, dan menyerukan kepada pedagang untuk mendukung dan mensukseskan pemilu 2024,” ungkap Badri, saat mengadakan acara temu pengurus KPPS dan perwakilan pedagang, di kafe de_Arte, Jumat (24/11/2023).

Selain itu, kami juga meminta kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lindungi UMKM dari gempuran praktek-praktek bisnis monopoli, karena dengan demikian ekonomi kerakyatan akan bergeliat, harga kebutuhan pokok akan stabil dan tentunya akan mendukung terciptanya stabilitas kamtibmas ditengah masyarakat” tambah badri.

Sementara, Hermawan, yang akrab disapa Wawan, pedagang Ikan ini menjelaskan KPPS sejatinya mendambakan perdamaian dan pihaknya sangat mendukung pemilu Damai jujur dan adil. “Kami pedagang pasar SMEP disini siap menjaga stabilitas kesejukan, keharmonisan menuju pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,” kata dia.

Namun demikian juga, dia berharap sikap mendukung penuh pemilu Damai tersebut jangan hanya diucapkan semata dari pada pedagang di pasar SMEP. Namun ditanamkan dalam hati sehingga tercipta pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia, aman jujur dan adil. Sehingga pemilu kali ini benar-benar menghasilkan pemimpin yang diinginkan rakyat.

“Pedagang di pasar SMEP ini ada sekitar 400 orang lebih, kami disini bertindak sebagai perwakilan para pedagang. Makanya saya tekankan kepada kawan-kawan sesama pedagang agar mendukung dan menciptakan suasana sejuk menuju dan saat pemilu berlangsung nantinya,” tandasnya.

Nah, imbuh Wawan, jika tercipta pemilu Damai, maka stabilitas ekonomi masyarakat akan stabil sehingga dapat memajukan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan penghasilan para UMKM yang ada di Provinsi Lampung khususnya, serta diberbagai wilayah lain di Indonesia.( Rilis)

Editor : Bolok