Liputanabn.com | Proyek Bangunan jalan Beton di halaman Sekolah SD N 16 Sungai Rotan tepatnya di desa Sukajadi kecamatan Sungi Rotan kabupaten Muara Enim diduga sengaja Abaikan UU KIP. Diduga Proyek Siluman Tanpa Papan Nama proyek Serta Pekerjaan Asal Jadi.
Pasalnya tak satu pun tanda atribut atau pengenal lainnya pada proyek pembangunan jalan ini,dan Juga Pekerja Proyek tidak dilengkapi K3,serta di beberapa titik pengerjaan dan terkesan asal jadi,dalam pantauan awak media ketebalan ditengah kurang lebih hanya 3 cm.Sabtu (30/11/2024).
Seharusnya Pemasangan papan nama dan informasi proyek adalah implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.
Menurut Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Terpantau media,proyek ini bukan hanya tidak ada papan informasi,melainkan pekerjaan proyek itu diduga dikerjakan asal – asalan
Saat awak media bertannya kepada pekerja tersebut, : saya tidak tau pak kami cuman hanya pekerja harian pak, coba tanya pak kades pak mungkin dia tau pak.
Berdasarkan ketenangan dari pekerja yg mengarahkan kepada Pak kades,maka awak media konfirmasi kepada kepala desa Sukajadi untuk mendapatkan nomor kontak pihak kontraktor tersebut.
Namun sayangnya Kepala desa Sukajadi menjawab tidak punya nomor WA pemborong tersebut.
Menanggapi permasalahan ini,berbicara aktivis Ali Arwanto salah satu pengurus DPW LIMK SUMSEL.
Ali Arwanto mengatakan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi lagi karena berulang kali permasalahan seperti ini terjadi dalam pelaksanaan proyek seperti ini.
Apa lagi sampai sampai kepala desa tidak punya nomor kontak pemborong,apa mungkin pihak pemborong tidak Assalamualaikum terhadap orang nomor satu di desa?
Kalau memang benar,seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.
Dalam hal ini kami mohon kepada pemerintah dan pihak terkait serta berwenang,tolong agar setiap badan usaha pelaksana proyek agar lebih di stresing lagi,agar semuanya sesuai harapan.jelas Ali Arwanto
Besar harapan kami agar pemerintah desa juga turut mengawasi pekerjaan dari CV Ataupun PT siluman tersebut,” pungkasnya.(Salim Tim 2)
Editor : Bolok
