Liputanabn.com | Palembang – Silaturahmi antara Insan media dengan Bidang Humas Polda Sumsel kembali dilaksanakan, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto., mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK hadir pada acara yang di selenggarakan di Guns.Cafe Kambang Iwak Kota Palembang (11/01/2024).

Pada acara silaturahmi kali ini tampak hadir awak media dari berbagai stasiun TV,Radio para jurnalis media cetak serta penulis berita di media-media online yang secara keseluruhan tergabung dalam group media Media Pers Polda Sumsel.

Kabid Humas Polda Sumsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya mengajak para Insan Pers , jurnalis dan seluruh awak media untuk bersama-sama berkolaborasi dan berkomitmen dalam menyebarkan informasi atau berita yang akurat dan mengandung manfaat bagi masyarakat serta senantiasa komunikatif dan kita diterima selaku warga dan mitra Humas Polda Sumsel guna meningkatkan kehidupan kecerdasan bangsa serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Wilayah Sumsel harap mantan Kabid Humas Polda Riau

“Saya berharap berita yang rekan-rekan sebar luaskan bukan saja sekedar informasi belaka tetapi lebih kepada berita mempunyai nilai manfaat bagi para pembaca ataupun yang melihatnya,”jelas Kabid Humas.

Selain itu ajang silaturahmi yang diselenggarakan setiap bulannya oleh bidang Humas Polda Sumsel ini dapat dijadikan momen untuk saling bertukar informasi, saling memberikan masukan sehingga nilai positif akan muncul yang nantinya akan saling melengkapi dan menyempurnakan.

“Silaturahmi seperti ini tujuan utamanya agar kita saling bertukar pikiran untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan sehingga kedepannya akan bisa menjadi lebih baik lagi,”ujar pria yang kerap disapa dengan sapaan Narto ini.

Terakhir Narto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh awak media bila secara keseluruhan Polda Sumsel belum bisa dengan maksimal membantu dalam memenuhi kebutuhan pemberitaan yang ingin diperoleh oleh rekan-rekan wartawan.

“Mohon maaf bila apa yang dilakukan Polda Sumsel belum sempurna sesuai harapan rekan-rekan media. Ini merupakan keterbatasan yang kita miliki, namun selaku pengemban fungsi Humas Polda akan berusaha membantu mempermudah rekan-rekan dalam mendapatkan berita-berita yang diinginkan, diakhir kegiatan dilaksanakan ramah tama ,tanya jawab dan foto bersama ”tandas Alumni Akpol 92.

Editor : Mastari / Bolok

TNI POLRIoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Lebak Banten –  Dilansir dari beberapa media dengan Diamankan nya delapan umit truk pengangkut pasir besi , oleh unit Satreskrim Polres Sukabumi, dijalan raya simpenan bagbagan desa Cidadap kec simpenan kab Sukabumi diduga delapan truk itu tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah,dan dalam pemberitaan bahwa pasir besi tersebut dibawa ke penampungan Atau di sebut stockfile yang berada di blok cipanengah desa Darmasari Kecamatan Bayah Kab Lebak provinsi Banten

.Toni, Ketua lembaga aliansi indoensia Lebak menyampaikan kepada awak media, beliau menduga , bahwa kegiatan tersebut belum mengantongi beberapa izin, antara lain
1.Surat Keterngan Asal Barang (SKAB)yang dikeluarkan oleh instansi terkait .
2.Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP),

Untuk mendapatkan keteranngan yang pasti, beliau (Toni_red) mendapat jawaban dari sdr Didin (exs Jaro) selaku humas, bahwa dirinya tidak mengetahui terkait perizinan stock file itu, hanya saja baru mengantongi izin lingkungan dari pemerintah Desa dan kecamatan setempat

“Menurut kami, izin lingkungan itu untuk rekom rekom selanjut nya sebagai izin lokasi stockfile baik ke Tata ruang atau ke dinas lingkungan hidup DLH Dan atas uji kelayakan dalam stockfile pasir besi karena pasir besi ini mengandung uranium dan atau torium” Ucap Toni

“Sekali lagi kami tegaskan pasca berita ini naik saya sebagai ketua aliansi indoensia mengundang mereka para pihak dengan melalui surat resmi untuk beraudensi di dinas lingkungan hidup serta ikut serta dalam hal ini termasuk kecamatan Bayah serta tataruang Dan Satpol PP sebagai eksekusi pelanggaran Perda kabupate lebak.” pungkasnya (tim)

Editor : Bolok

 

Bantenoleh SebarTweet

Liputanabn.com | PANGKALAN BALAI – Ketua SWI DPW Sumsel Alex Pandawa Lima mengapresiasi kinerja SWI DPD Banyuasin. Hal ini terbukti setelah adanya kegiatan yang digelar pada Rabu 10 Januari 2024 di halaman Pusat Kuliner Pangkalan Balai Banyuasin.

Pelaksanaan deklarasi mengusung tema “Lawan Politik Uang dan Golput” ini berkaitan dengan akan berlangsungnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini pun dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H.Hani Syopiar Rustam, SH didampingi Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., M.BA IPU ASEAN ENG, Bawaslu, perwakilan Kodim, Polres dan pengurus SWI DPW Sumsel.

Selaku Ketua DPW Sumsel Alex Pandawa Lima mengapresiasi atas kinerja DPD Banyuasin dibawah kepemimpinan Budi Alamsyah. “Kita dari Provinsi sangat mengapresiasi dan bangga dengan DPD Banyuasin. Teruslah berkarya untuk memajukan Kabupaten Banyuasin dan teruslah bermitra dengan pemerintahan daerah,” katanya.

Alex juga mengajak elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya. Karena satu suara dapat menentukan sebuah negara.

“Jadi gunakanlah hak pilih kita sesuai dengan hati nurani. Hindari golput dan lawan politik uang. Gunakanlah pesta demokrasi nanti sebagai ajang penunjukan pemimpin untuk lebih maju lagi,” tuturnya.

Sementara Pj Bupati Hani S Rustam mengatakan Pemilu adalah sarana pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER), yang merupakan asa pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sekali sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Suksesnya Penyelenggaraan pemilihan Umum ini tidak terlepas dari peran aktif oleh semua pihak dalam memberikan pembelajaran dan pencerdasan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.

“Saya menghimbau kepada sema steakholders yang berhubungan dengan pemilihan umum ini untuk bekerja secara maksimal demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin periode 2024 – 2029 sesuai dengan azaz penyelenggara pemilu yaitu secara
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas,” iimbaunya.

Sebagai informasi deklarasi kali ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dukungan oleh LSM, Ormas, dan OKP dari 21 elemen yang dilaksanakan oleh Pj Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam serta penyerahan cinderamata.

Hani juga berharap untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak ada lagi yang melakukan Praktek Politik Uang, Sara, Intimidasi, Kekerasan dan Aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu bagi demokrasi kedaulatan rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mendukung dalam Kegiatan Kampanye Anti Golput dan Tolak Politik Uang, Politisasi sara untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas. Mari lawan dan hindari politik yang berbau Fitnah, Kampanye berbau Sara dan Kampanye yang Berujar Kebencian”, tegasnya.

Hani juga menambahkan dalam menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilu tersebut, Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, tentunya memberikan fasilitasi dan dorongan agar pesta demokrasi berjalan sukses, aman, lancar dan tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Walaupun merupakan tugas dan wewenang KPU dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin namun sesungguhnya kesuksesan dan kelancarannya menjadi tanggungjawab kita semua. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Banyuasin termasuk teman teman media kiranya dapat memberikan dukungan dengan menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan tersebut berhasil sesuai dengan yang kita harapkan”, tutupnya.

Senada dengan Pj Bupati Banyuasin Ketua SWI Banyuasin Budi Alamsyah mengatakan Pesta demokrasi 5 tahunan ini memang butuh dukungan dari semua pihak. Terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pj Bupati Hani ia bersama SWI Banyuasin siap mendukung penuh program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Pj Bupati Banyuasin.”Jika tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin Kami siap mendukung penuh program-prgram yang telah disampaikan pak Hani utamanya tentang pembangunan di Ibukota Pangkalan Balai. Kami juga siap bertukar pikiran dan pendapat jika dibutuhkan”, tegasnya.

“Jika tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin Kami siap mendukung penuh program-prgram yang telah disampaikan pak Hani utamanya tentang pembangunan di Ibukota Pangkalan Balai. Kami juga siap bertukar pikiran dan pendapat jika dibutuhkan”, tegasnya

Editor : Bolok

Banyuasinoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Banyuasin – Menyambut pesta demokrasi yang akan digelar pada Tahun 2024 mendatang, Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Banyuasin mengadakan Deklarasi Tolak, Lawan Politik Uang dan Golput untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas yang dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H.Hani Syopiar Rustam, SH didampingi Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., M.BA IPU ASEAN ENG yang diadakan dihalaman pusat kuliner Banyuasin dan disambut oleh Ketua SWI Banyuasin Budi Alamsyah, Rabu (10/01/2024).

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji atau menyuap seseorang supaya orang tersebut menjalankan haknya untuk memilih sesuai kehendak pemberi suap, pada saat pemilihan umum. Hal tersebut bisa dilakukan menggunakan uang ataupun barang. Saat ini praktik politik uang banyak sekali terjadi di tengah masyarakat.

Untuk itu Pj Bupati Hani S Rustam mengatakan Pemilu adalah sarana pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER), yang merupakan asa pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sekali sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Suksesnya Penyelenggaraan pemilihan Umum ini tidak terlepas dari peran aktif oleh semua pihak dalam memberikan pembelajaran dan pencerdasan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.

“saya menghimbau kepada sema steakholders yang berhubungan dengan pemilihan umum ini untuk bekerja secara maksimal demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin periode 2024 – 2029 sesuai dengan azaz penyelenggara pemilu yaitu secara
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas”, himbaunya.

Sebagai informasi deklarasi kali ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dukungan oleh LSM, Ormas, dan OKP dari 21 elemen yang dilaksanakan oleh Pj Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam serta penyerahan cinderamata.

Hani juga berharap Untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak ada lagi yang melakukan Praktek Politik Uang, Sara, Intimidasi, Kekerasan dan Aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu bagi demokrasi kedaulatan rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mendukung dalam Kegiatan Kampanye Anti Golput dan Tolak Politik Uang, Politisasi sara untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas. Mari lawan dan hindari politik yang berbau Fitnah, Kampanye berbau Sara dan Kampanye yang Berujar Kebencian”, tegasnya.

Hani juga menambahkan dalam menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilu tersebut, Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, tentunya memberikan fasilitasi dan dorongan agar pesta demokrasi berjalan sukses, aman, lancar dan tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Walaupun merupakan tugas dan wewenang KPU dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin namun sesungguhnya kesuksesan dan kelancarannya menjadi tanggungjawab kita semua. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Banyuasin termasuk teman teman media kiranya dapat memberikan dukungan dengan menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan tersebut berhasil sesuai dengan yang kita harapkan”, tutupnya.

Senada dengan Pj Bupati Banyuasin Ketua SWI Banyuasin Budi Alamsyah mengatakan Pesta demokrasi 5 tahunan ini memang butuh dukungan dari semua pihak. Terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pj Bupati Hani ia bersama SWI Banyuasin siap mendukung penuh program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Pj Bupati Banyuasin.”Jika tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin Kami siap mendukung penuh program-prgram yang telah disampaikan pak Hani utamanya tentang pembangunan di Ibukota Pangkalan Balai. Kami juga siap bertukar pikiran dan pendapat jika dibutuhkan”, tegasnya.

“Jika tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin Kami siap mendukung penuh program-prgram yang telah disampaikan pak Hani utamanya tentang pembangunan di Ibukota Pangkalan Balai. Kami juga siap bertukar pikiran dan pendapat jika dibutuhkan”, tegasnya. (Erwan)

Editor : Bolok

Banyuasinoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Palembang,-Rapat pimpinan Kapolda Sumsel dengan agenda rencana Kunjungan ibu Atiqoh Ganjar Pranowo di Provinsi Sumsel diruang Vicon lantai II gedung utama Presisi Mapolda Sumsel Rabu 10 Januari 2024

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto melalui Kasubbid Penmas AKBP Yenni Diarty SIK mengatakan
Kegiatan yang digelar ibertujuan sebagai persiapan personel serta untuk guna menyampaikan arahan dan petunjuk pimpinan kepada personel terkait pada besok ada kunjungan isteri calon Presiden RI, yaitu ibu Atiqoh Ganjar Pranowo untuk cek & ricek kesiapan personel dengan adanya arahan serta petunjuk dari Pimpinan maka Satgas OMB Musi akan melaksanakan tugas pengamanannya sesuai tupoksinya masing-masing, ‘ sebut Alumni Akpol 2005

Dalam arahannya Kapolda Sumsel Irjen A.Rachmad Wibowo SIK mengatakan kesiapan anggota dilapangan kunci sukses dalam pengamanan , mulai kedatangan kesiapan pengamanan kedatanganTamu VVIP dibandara dijalan yang dilalui persimpangan ataupun jembatan serta tempat menginap ataupun tempat yang akan dikunjungi ucap mantan Kapolda Jambi

dilanjutkan dengan plotting anggota ditempat Pam masing- masing. Saat dilakukan pegamanan Kepolisian juga bekerja sama dengan unsur terkait dengan.memberlakukan rekayasa lalu lintas/pengalihan arus untuk mencegah terjadinya kemacetan yang akan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang lain serta pengamanan kantung parkir dibeberapa titik yang dikunjungi laksanakan tugas dengan ikhlas jaga kesehatan tandasnya

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain. SIK MSi, PJU Polda Sumsel Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr. Harryo Suggihartono, SIK MH, Kapolres Ogan ilir.AKBP Andi Baso Rahman SIK SH

Editor : Mastari/Bolok

TNI POLRIoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Palembang-Kegiatan Ops Mantab Brata, Polda Sumsel melaksanakan pengamanan atas kunjungan Capres No urut 2 ke Palembang pada hari Selasa, 9 Januari 2024.

Pam dimulai dengan apel konsolidasi pagi pukul 08.00 Wib dilanjutkan dengan ploting anggota ditempat Pam masing- masing. Saat dilakukan pengamanan Kepolisian juga bekerja sama dengan unsur terkait dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas/pengalihan arus untuk mencegah terjadinya kemacetan yang akan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang lain serta menyediakan kantung parkir dibeberapa titik dengan harapan dapat diurai.

Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin Provinsi Sumatera selatan dengan pengamanan dan pengawalan VVIP pukul 14.00 WIB Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan menuju lokasi Acara Silahturahmi Nasional Umat dan Ulama yang diselenggarakan oleh Jaringan Santri Indonesia (JSI) Palembang bertempat dihalaman Pondok Pesantren Modern IGM Al Ihsaniyah kec. Gandus Palembang Provinsi Sumatera selatan.

Kegiatan sosial dan silahturahmi ini tidak berlangsung lama hingga pukul 15.20 WIB, ketika acara selesai Prabowo Subianto langsung bergerak kembali menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin untuk melakukan take off ke Jakarta. Kunjungan ini adalah untuk kegiatan sosial dan silahturahmi di Palembang. Dengan jumlah kekuatan personel yang ada dalam surat perintah kurang lebih sebanyak 350 anggota kegiatan pengamanan pun berjalan dengan Aman.

Editor : Mastari/Bolok

TNI POLRIoleh SebarTweet

Liputanabn.com |Pandeglang -Banten. Selasa (09/01/2024) Kepala desa Cikiruhwetan Diduga sangat alergi terhadap wartawan sehingga terkesan selalu menghindar ketika awak media hendak mengkonfirmasi terkait kegiatan Pembangunan Desa yang dijabat oleh Kepala Desa baru sebut saja ‘Jojon’.

Di zaman keterbukaan informasi Publik seperti saat ini sosok pejabat tentu sudah tidak asing lagi dengan media yang mana segala bentuk kegiatan selalu diberitakan, karena media itu sendiri mitra dari pemerintah, selain itu media atau pers berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-undang saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Namun justru yang terjadi malah sebaliknya pada kepemimpinan Kades ‘jojon’ sekarang ini, terkesan selalu menghindar saat mau di konfirmasi terkait perkembangan program program pembangunan yang ada di Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten.

Tentu saja hal tersebut membuat awak media bertanya-tanya ada apa dengan Bapak ‘Jojon’ yang menjabat sebagai Kades tersebut, yang diduga alergi terhadap media seolah sangat enggan ketika di persoalkan terkait pembangunan yang ada di desa nya.

Cepi Menambahkan “Menurutnya bukan zamannya lagi di era reformasi saat ini masih saja ada Kepala desa yang tidak memahami pentingnya keterbukaan informasi publik padahal sudah jelas tertuang dalam UU RI No.14 tahun 2018 bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional dan apa yang dilakukan kepala Desa Cikiruhwetan belum sesuai dengan UU tersebut,”Tutup Cepi.

Reporter: Bayu

Editor     : Bolok

Bantenoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Lebak Banten – Selasa (09/01/2024) Program yang diterapkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri seperti nya harus betul betul di aplikasikan dengan baik dan salah satu nya yaitu program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Banten pengaplikasiannya ke budidaya Fatin dan Bibit Padi Varietas Ciherang.

‘Usup Supardi’ selaku Kepala Desa Sumberwaras dalam keterangannya saat di jumpai di kantornya menyampaikan “untuk program Ketapang TA 2022 kami melakukan pembelian bibit ikan fatin yang dibagikan ke masyarakat untuk dilakukan budi daya di kolam kelompok penerima manfaat di Kampung Sompok di kolamnya KH. Memet dan di kelola oleh satu kelompok saja”.

Lanjut Kepala Desa “Namun kami mendapatkan beberapa kendala di saat produktifitas budi daya sudah berjalan dan dalam masa panen sulit untuk di pasarkan,karena budi daya ikan patin itu sendiri memerlukan waktu yang cukup lama bahkan keteter dalam pemberian pakannya”.

Masih kata Kepala Desa “Tapi kami punya ide pemanfaatan ikan fatin tersebut akan di perbantukan kepada
penanggulangan stunting berupa pembagian ikan fatin untuk menunjang gizi bagi masyarakat yang kekurangan gizi,Adapun teknis nya dan penyaluran nya sendiri akan di koordinir oleh ibu ibu posyandu desa sumberwaras”.

“Satu lagi program ketapang yang berasa ada manfaatnya adalah ketika kami membelanjakan nya kepada bibit padi Varietas Ciherang yang merupakan bibit benih padi unggulan dan bahkan masyarakat sendiri merasa ada kepuasan di saat menanam benih padi tersebut”.kata kepala Desa.

Lanjut ” sekarang ini bagi masyarakat yang sudah panen bisa kembali memutar memanfaatkan benih tersebut kepada masyarakat yang belum kebagian,begitu juga seterusnya.semoga saja hal ini membawa misi pemerintah untuk program ketahanan pangan”.pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan Ekbang desa sumberwaras ‘Dedi Suyatno’ kepada awak media “Dari dua item program ketapang 2022 yang paling bisa di rasakan manfaatnya adalah itu tadi pak,bibit padi Varietas Ciherang yang sekarang ini masyarakat bisa bergilir menanam bibit padi tersebut yang di berikan pemerintah.
Dari KPM ke KPM berikutnya,dan bahkan bibit padi ini bagus di rasakan masyarakat.jelasnya. *AsO*

Editor : Bolok

Bantenoleh SebarTweet

Liputanabn.com | PALEMBANG – HC, (35 tahun) berprofesi sebagai sopir dan IZ (24 tahun) berprofesi sebagai karyawan SPBU, keduanya merupakan tersangka kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, diamankan Tim Subdit IV Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan.

Keduanya diamankan pada Senin (8/1/2024) saat melakukan aksinya, melakukan pengisian BBM di SPBU jalan Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin.

Dari keduanya, Tim yang dipimpin Kasubdit IV Krimsus AKBP Bagus Suryo Wibowo berhasil mengamankan barang bukti satu unit R4 BOX Merk Mitsubishi L300 hitam Nopol BG 1158 JO berisi sebuah baby tedmond kapasitas 1000 liter dan telah terisi sebanyak ± 298 liter BBM, duapuluh empat lembar barcode MY PERTAMINA, semesin pompa merk Transferpump, dua buah selang ukuran 2”, panjang ± 2,5 meter, sebuah handpone serta nota catatan pembelian BBM solar.

Hal tersebut dijelaskan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rachmat Wibowo melalui Kabid Humas Kombes Sunarto saat menggelar konferensi pers bersama Kasubdit IV Krimsus AKBP Bagus Suryo dimapolda Sumatera Selatan pada Selasa (9/1/2024).

Narto menjelaskan modus operandi yang digunakan, tersangka HC melakukan pengisian BBM jenis Solar secara berulang ulang menggunakan mobil box yang didalamnya terdapat baby tedmond ukuran ± 1000 liter yang sudah terhubung dengan tangki melalui pompa mesin.

“Tersangka HC ini melakukan pengisian berulang ulang bekerjasama dengan tersangka IZ selaku karyawan SPBU. HC mendapat upah 250 ribu rupiah/ton. Sedangkan tersangka IZ mendapatkan 20 ribu rupiah setiap kali melakukan pengisian 100 liter/rit,” terang Narto.

“Keterangan tersangka HC yang mengaku melakukan aksinya tersebut atas suruhan pelaku HD alias T, mengaku medapatkan barcode pengisian BBM dengan cara membeli dari rekan sesama sopir, dan pelaku HD ini sedang kita kejar,” lanjut Narto.

Kedua tersangka yang saat ini meringkuk ditahanan Polda Sumsel tersebut dijerat pasal 55 UU RI NO. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 UU RI No 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipudana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kombes Narto menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk membantu mengawasi adanya penyelewengan dan penyimpanganpenyalah gunaan BBM bersubsidi ini, untuk melaporkan ke Polda Sumsel dan jajarannya.

“Ini sangat merugikan masyarakat, Kapolda Sumsel Irjen Rachmat Wibowo memberikan perhatian khusus terhadap kasus penyimpangan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Tekad kami jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menertibkan dan menindak tegas setiap penyelewengan,” tutupnya

Editor : Mastari /Bolok

TNI POLRIoleh SebarTweet

Liputanabn.com | Palembang – Dalam rapat di Polda Sumsel, Karendalops Kombes Pol M Anis Prastiyo Santoso memberikan evaluasi tajam terkait penggunaan kalimat SIAGA dan kurangnya kegiatan di beberapa Sub Satgas. Ia menekankan perlunya peningkatan kegiatan setiap personil, dengan memberikan contoh bahwa kegiatan seperti sambang, silaturahmi, dan tatap muka seharusnya diperbanyak minimal dua kali per personil untuk memastikan laporan yang berkualitas.

Satgas preventif dan subsatgas intel mendapat apresiasi, namun diberikan arahan untuk menambahkan pengawalan logistik pemilu dan pengawasan sortir lipat. Subsatgas PHH diminta menambahkan kegiatan patroli dan koordinasi ke KPU, Bawaslu, serta memisahkan kegiatan menuju KPU dan Bawaslu.

Subsatgas SAR diharapkan menambahkan dokumentasi dan patroli dengan koordinasi BMKG untuk antisipasi bencana alam. Sementara subsatgas jibom dan kbr diminta melakukan patroli dan koordinasi sterilisasi di KPU dan Bawaslu, dengan fokus sosialisasi tentang barang temuan.

Subsatgas lidik dan sidik SIBER diminta untuk memeriksa kembali pembagian tugas patroli siber agar setiap personil memiliki tanggung jawab yang seimbang. Sedangkan subsatgas lidik dan sidik pidum diminta menyesuaikan kegiatan dengan koordinasi Bawaslu terkait tindak pidana umum.

Selain itu, Karendalops mengingatkan agar satgas lain menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang diberikan setiap hari. Kasubsatgas Intel diminta membantu mengirimkan rencana kegiatan harian untuk menghindari anggota dianggap tidak bekerja. Ia menyoroti pentingnya kegiatan aktif daripada hanya kegiatan apel atau siaga, dan memperingatkan agar tidak menggunakan sistem shift yang dapat mengakibatkan pengembalian uang karena tidak ada kegiatan.

Editor : Maatari/Bolok

TNI POLRIoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.