Liputanabn.com | Palembang, Selasa 27 Januari 2026 — Dalam pernyataannya, Ridwan Hayatuddinn SH, MH, dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan menegaskan bahwa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sejajar dengan menteri dalam kabinet Indonesia. Menurutnya, Kapolri merupakan pembantu presiden di bidang keamanan dalam negeri dan bekerja secara khusus dalam memastikan keamanan masyarakat.
Ridwan menambahkan, “Jika begitu, apalagi bedanya Kapolri dengan menteri lainnya? Sebab, tugas utama mereka sama-sama menjalankan fungsi di bidang masing-masing.” Ia menekankan bahwa peran Polri menghadapi keragaman masyarakat Indonesia menjadikan profesi tersebut cukup kompleks.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa sebaiknya Polri dibiarkan bekerja secara profesional, sederhana, dan independen. Ia berpendapat bahwa keberadaan Kapolri di bawah presiden sudah tepat dan tidak perlu lagi adanya menteri yang menaungi Polri. Menurutnya, menambah kekuasaan di bawah struktur menteri justru bisa menghambat kemajuan demokrasi dan tata kelola keamanan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan menuturkan bahwa pembenahan utama harus dilakukan pada proses rekrutmen anggota polisi, pengawasan, dan pembinaan kultur di internal kepolisian. Ia mengingatkan perlunya reformasi struktural dan budaya agar Polri semakin professional dan mampu menjaga stabilitas keamanan bangsa.
PW Muhammadiyah Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mendukung profesionalisme Polri demi keutuhan dan keamanan bangsa Indonesia.
Editor : Bolok
