Liputanabn.com | Lebak Banten – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyampaikan kritik tajam terhadap PLN ULP Malingping terkait dugaan adanya kejanggalan dalam sistem pembayaran listrik.
Dalam pernyataannya kepada media, Rohmat menilai ada tindakan yang kurang transparan dari pihak PLN ULP Malingping, khususnya terkait temuan oleh Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).
Menurut Rohmat, pihak P2TL secara tiba-tiba menyebut adanya pembayaran listrik dari pelanggan yang tidak masuk ke dalam sistem.
“Padahal, pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi resmi atau secara online. Jika ada temuan seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab?” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Rohmat mengungkapkan bahwa saat dimintai klarifikasi, manajer PLN ULP Malingping tidak memberikan jawaban yang memadai. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya indikasi permainan di ranah P2TL.
Sebagai langkah tindak lanjut, LPI mendesak Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera mengaudit PLN ULP Malingping secara menyeluruh.
“PLN adalah bagian dari BUMN yang menggunakan dana negara. Maka dari itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistemnya sangat penting,” tambah Rohmat.
Selain itu, LPI mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti terhadap persoalan yang berkaitan dengan P2TL. Jika kejanggalan ini tidak segera diusut, Rohmat memastikan LPI akan menggelar aksi massa sebagai bentuk protes dan meminta manajer PLN ULP Malingping untuk diaudit bahkan dicopot dari jabatannya.
“LPI tidak akan tinggal diam melihat masyarakat dirugikan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan,” tutup Rohmat.*** (Tim Red)
Editor : Bolok
