Liputanabn.com | PALEMBANG – Mendasari Rencana Operasi Mantap Praja Musi 2024 Polda Sumsel dan perkiraan intelijen kepolisian, tentang pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 5 tahun kedepan.

Kepolisian mengawal kedaulatan rakyat secara demokratis di provinsi Sumatera Selatan dalam bingkai keutuhan dan kesatuan bangsa sesuai dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Polda Sumsel bersinergi dengan semua pihak, berkewajiban melaksanakan pengamanan secara khusus untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman damai dalam bingkai kamtibmas yang kondusif serta peran serta aktif masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja (OPM) Musi 2024, Kombes Sunarto yang keseharian menjabat Kabid Humas Polda Sumatera Selatan.

Kombes Sunarto mengatakan hal tersebut menanggapi kesiapan kepolisian Polda Sumsel pada tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada Pilkada 2024.

“Polda Sumsel beserta jajarannya menyelenggarakan pengamanan tahap penetapan bakal calon
Gubernur dan Wakilnya yang dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 24 September 2024. Ini
merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pengamanan kepolisian terpusat yang didukung oleh TNI, Instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya dalam rangka Pengamanan Tahap Inti Pilkada 2024 dengan
mengedepankan kegiatan pre-emtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan penegakan hukum sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif,” tegasnya.

Menggunakan konsep pengamanan terbuka dan tertutup, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin rasa aman para penyelenggara dan peserta Pilkada Tahun 2024 serta seluruh kegiatan masyarakat
sehingga terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif dan terbebas dari rasa takut akan ancaman
dalam bentuk apapun.

“Untuk sasaran pengamanan meliputi tempat/lokasi mulai rumah kediaman Ketua KPU dan Ketua Panwaslu, kantor KPU dan Bawaslu, kantor partai politik dan rumah masyarakat. Kemudian pengamanan terhadap orang/person, Ketua dan Komisioner KPU, personel KPU, perwakilan dari masing masing partai politik, masyarakat pemilih, termasuk personel Polri yang melakukan pengamanan tahapan Pilkada hingga personel media liput. Kita antisipasi segala bentuk kriminalitas dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pelaku dan oknum yang tidak bertanggung jawab,” urainya.

Selain hal tersebut, Kombes Sunarto menyebut seluruh rangkaian agenda kegiatan dan semua sarana prasarana penyelenggaraan tidak luput dari sasaran pengamanan pihaknya yang dikemas mulai deteksi dini, hingga kegiatan teknis dan taktis lainnya sebagai terobosan kreatif untuk mencegah dan
menindak berbagai bentuk pelanggaran dan gangguan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Polda menurunkan 721 personel beserta perlengkapan, kemudian dukungan kendaraan hingga unit K-9. 721 personil terbagi dalam satgas Setops, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops bertugas di 3 area (ring pengamanan) yakni ring 1 (lantai 2 gedung KPU), ring 2 (lantai 1 gedung KPU) dan di ring 3 (luar pagar gedung KPU),” urainya.

Mantan Kabid humas Polda Riau tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga situasi kondusif dan mengajak peran serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Sumatera Selatan.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Desy sebagai direktur.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah. Dengan resmi dibentuknya Dittipid PPA dan PPO penguatan tidak hanya di nasional dan daerah.

“Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy Yentriyani di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Artinya kata Andy, hampir 12 kasus per hari. Jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Bahkan di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah Nusantara hingga tengah pada September 2024 mencapai 18.213 kasus.

“Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu
menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.

Hal ini karena kehadiran Direktorat PPA-PPO dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini. “Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021 lalu. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan.

”Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban. Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi CEDAW dan Rekomendasi Umum No.33 tentang akses perempuan pada keadilan. CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. Pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. Kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. Ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. Kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.

“Direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan. Kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar Komisioner Theresia Iswarini
.
Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja Direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Komisioner Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO adalah wujud dukungan nyata Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. “Dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. Komnas Perempuan berharap Polri akan terus meningkatkan jumlah Polwan, termasuk di Direktorat PPA-PPO, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi Polri,” ujar Maria.

Ia juga berharap bahwa penunjukan Brigjen Dessy akan menjadi motivasi bagi para Polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | JAKARTA – Kejuaraan pencak silat Kapolri Cup ke II tahun 2024 yang digelar digedung olahraga Ciracas Jakarta Timur pada Minggu (22/9/2024) berlangsung seru. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 19 sampai 22 September 2024 dibuka oleh Wadankor Brimob Polri Irjen Ramdhani Hidayat SH.

Kejuaraan Kapolri Cup II tahun 2024 ini tidak hanya diikuti pesilat internal Satker Mabes Polri dan Polda Jajaran saja, namun juga dari Kodam Jaya, Garuda TNI Denwalsus, Yonif 201, Yonif 328/Dirgahayu A yang masing masing mengirimkan atlit pesilat terbaiknya untuk meraih prestasi.

Dengan persiapan yang matang dan bertekat memperbaiki capaian di kejuaraan yang sama tahun sebelumnya, Tim Pencak Silat Polda Sumsel patut berbangga dengan hasil yang diraih.

Polda Sumsel yang pada kejuaraan kali ini mengirimkan 14 atlit pesilat putra dan putri anggota Polri aktif, sukses menyelesaikan babak demi babak dan berhasil menyabet 4 emas dan 4 perunggu.

4 pesilat Polda Sumsel peraih emas yakni Bripda Suci Mutiara Imelda mengalahkan pesilat Polda Aceh dengan skor 43-23, Bripda Ahzima mengalahkan pesilat dari Polda Babel dengan skor 26-4, Bripda M Akbar mengalahkan pesilat Polda Banten dengan skor 34-21 dan Bripda M Alvin mengalahkan pesilat dari Polda Papua dengan skor 34-5. Sementara 4 peraih perunggu Briptu Inggi Sukma, Bripda M Yusuf, Bripda Delvia dan Bripda Permadi.

Dengan perolehan tersebut, tim Pencak Silat Polda Sumsel berhak menggondol tropi juara umum II dan berhak mendapatkan sejumlah uang pembinaan. Sedangkan untuk juara umum I diraih Polda Bali dan juara umum III dari Korps Brimob Polri.

Tidak hanya itu, atlit pesilat putri atas nama Bripda Suci Mutiara Imelda yang sehari hari berdinas sebagai Bintara di Biro Operasi Polda Sumsel dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri 2024.

Pelatih sekaligus manajer tim pencak silat Polda Sumsel Ipda Yesi Rosdiana usai timnya meraih juara umum II mengaku cukup puas dengan semangat tanding dan dedikasi yang ditunjukkan para tim dan atlitnya.

“Tim kita semangat bermainnya sangat bagus, konsentrasi dan mampu mengeksplore tehnik dan taktik yang kita siapkan dalam menghadapi kejuaraan kali ini dan alhamdulillah berhasil sukses,” ujarnya riang.

“Ga nyangka sampai mendapat juara umum II, karena target kami semula adalah memperbaiki perolehan medali dari tahun sebelumnya yang hanya 2 perunggu kala itu. Apalagi salah satu pesilat putri dinobatkan sebagai pesilat putri terbaik, tentu ini menjadi semangat dan kebanggaan tersendiri bagi kami, sekaligus sebagai kadi special HUT Polwan,” imbuh mantan atlit peraih emas PON tersebut.

Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo melalui Kepala Biro (Karo) SDM Kombes Sudrajad Hariwibowo selaku pembina atlit mengatakan rasa bangganya atas prestasi yang ditorehkan para pesilat Polda Sumsel.

“Angkat dua jempol untuk tim pencak silat, selamat dan sukses. Ini sangat membanggakan bagi Polda Sumsel dan masyarakat. Memang tim ini kita persiapkan dengan matang, kita punya banyak atlit Polri dari jalur rekrutmen proaktif (rekpro), prestasi dibidang olahraga. Dan saat ini mereka digembleng seniornya yang juga mantan atlet juara PON yaitu Ipda Yesi Risdiana dan Bripka Endra Wahyudi. Semoga kedepan terus mendulang prestasi,” ujarnya.

Daftar tim pencak silat Polda Sumsel, Ipda Yesi Rosdiana SH dan Bripka Endra Wahyudi SH sebagai manajer dan pelatih.

Sementara tim atlit Ipda Mardiyati Ade, Briptu Riski Akbar Susanto SH, Briptu Inggi Ramadhan Dinda Sukma SH, Bripda Muhammad Akbar Rahmatullah Ruliansyah, Bripda Suci Mutiara Imelda, Bripda Agustian, Bripda Ahmad Fauzan Azmi, Bripda Muhammad Permadi Apriansyah, Bripfa Muhammad Yusuf, Bripda Sayyid Aqil Alhafidz, Bripda Diah Azhimah, Bripda Delpia, Bripda Alvin Masa’iz, Bripda Assyfa Dwita Hapsari.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Matahari di Sidoarjo, Jawa Timur bersinar Terik. Seperti memanggang kulit setiap orang yang berjalan di bawahnya. Tapi panas yang menyengat ini seperti tidak terlihat di wajah Novita Fajrin.

Perempuan muda kelahiran 1 November 2003 ini tampak bersemangat mengikuti hari terakhir Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri tahun anggaran 2024 di Puslatdiksarmil Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Senang sekali selama lima hari ini belajar dan berlatih bersama. Saya dapat saudara-saudara baru di sini, “ungkap gadis setinggi 169 cm ini.

Novita adalah salah satu dari 16 siswa penyandang disabilitas Polri yang sedang menjalani Pendidikan Bintara. Menjadi Polisi adalah cita-citanya sejak kecil namun kecelakaan yang ia alami saat ia masih berusia 3 tahun sempat membuyarkan harapannya.

Akibat kecelakaan itu ia harus kehilangan salah satu jari tangan kirinya. Itu belum seberapa. Kecelakaan tersebut juga berdampak pada berkurangnya fungsi tangan kiri Novita.

Namun ia tidak terjebak dalam kesedihan. Novita yang hobi bela diri menyibukkan diri dengan Silat dan Muaythai. Meskipun tangan kirinya tidak bisa maksimal, ia mampu beberapa kali berprestasi di olahraga bela diri.

Prestasi terakhirnya adalah meraih medali emas lewat cabang olahraga Muaythai kelas 63,5 kg putri di Pekan Olahraga Provinsi tahun 2023.

Ia bahkan menjadi juara dengan mengalahkan lawan-lawan yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Prestasi inilah salah satunya yang membuka kesempatan Novita mendaftar seleksi calon siswa Bintara Polri.

“Saya dapat informasi penerimaan jalur rekpro penyandang disabilitas dari pelatih saya. Saya merasa bersyukur memiliki prestasi di bidang olahraga yang menjadi modal saya mendaftar Bintara Polri, “sambung Novita.

Novita juga berharap ia bisa membuat kedua orangtuanya bangga, terutama ibunya dengan capaian prestasi dan kesempatan menjadi seorang Polisi Wanita.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Palembang – Dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pemilukada Bupati / Walikota dan Gubernur Tahun 2024 di Prov. Sumsel yang aman, lancar, damai dan kondusif, Kelompok Nelayan Bina Warga Sriwijaya Sungsang bersama Tokoh Masyarakat dan perwakilan warga Desa Sungsang bersama Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Sungsang menggelar Deklarasi Pemilu Damai,Minggu(22/9/2024).

Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai tersebut dilaksanakan di Desa Sungsang 2 Kec. Banyuasin 2 yang diikuti oleh :
– Ketua Kelompok Nelayan Bina Warga Sriwijaya Desa Sungsang H. MUHAMMAD JOHAN;
– Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Sungsang H. SAMSUDIN;
– Tokoh masyarakat Desa Sungsang;
– Perwakilan Masyarakat Desa Sungsang;
– Pihak Polda Sumsel.

H. MUHAMMAD JOHAN selaku Ketua Kelompok Nelayan Bina Warga Sriwijaya Sungsang yang intinya Pesta Demokrasi yang akan berlangsung di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumsel merupakan pemilihan Kepala Daerah yang merupakan penentu kemajuan di daerah kita, khususnya di Desa Sungsang,Ungkap Muhammad Johan.

” Kami berharap pemimpin yang akan terpilih nanti dapat memberikan perhatian lebih kepada kami masyarakat Nelayan Desa Sungsang”.

Ditempat Yang Sama H. SAMSUDIN selaku Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Sungsang yang intinya walaupun pilihan kita masing-masing dalam Pemilukada nanti berbeda-beda namun Saya berharap kita tetap kompak dan solid serta kami siap membantu Polri dalam menciptakan Pemilukada di Kab. Banyuasin dan Prov. Sumsel Th.2024 yang aman, lancar, damai dan kondusif.

“FKPM sebagai wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan Polri. Sekaligus memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.” Ungkap Samsudin.

Sementara itu Perwakilan Polda Sumsel Mengatakan”yang intinya kami dari Pihak Kepolisian berharap kepada Kelompok Nelayan Bina Warga Desa Sungsang, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Sungsang dan Tokoh masyarakat beserta warga Desa Sungsang dapat menjaga situasi menjelang, saat dan pasca Pemilukada di Kab. Banyuasin dan Prov. Sumsel Tahun 2024 tetap dalam keadaan aman, lancar, damai dan kondusif serta kami juga berharap untuk tidak mudah terprovokasi, percaya dengan isu hoax dan SARA, ujaran kebencian dan black campaign”.

Kegiatan dilanjutkan dengan Deklarasi yang dipimpin oleh Bapak H. ALIM sebagai Tokoh Masyarakat dan Ketua BPD Desa Sungsang 2 yang isinya *”Kami Kelompok Nelayan Bina Warga Sriwijaya, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat serta warga Desa Sungsang siap mensukseskan Pemilukada Tahun 2024 di Provinsi Sumsel yang lancar, aman, damai dan kondusif.” (M.Budy)

Liputanabn.com | Bertempat di Lapangan Candradimuka Puslatdiksarmil Kodiklatal Juanda Sidoarjo sekitar pukul 13:00 WIB dilaksanakan upacara penutupan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI – Polri tahun anggaran 2024 hari Sabtu (21/09/2024).

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian didampingi Peneliti Utama STIK Kombes Pol Tedy S., memimpin Upacara Penutupan Diklat Integrasi .

Diklat Integasi Kampus Kebangsaan resmi ditutup dengan ditandai pelepasan tanda siswa Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri TA. 2024.

Dalam amanat Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah yang dibacakan Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian menyampaikan bahwa pentingnya Diklat Integrasi sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara Siswa TNI-Polri.

Di tempat terpisah, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo juga menyatakan bahwa pelaksanaan Diklat Integrasi ini sesuai dengan arah Presiden Joko Widodo.

“Amanah bapak Presiden bahwa untuk sinergi TNI dan Polri sudah ditindaklanjuti oleh bapak Panglima dengan Kapolri bahwa tahun 2020 itu kita sudah punya nota kesepahaman dimana Pendidikan yang dilaksanakan antara TNI-Polri yang tadinya itu hanya pada tingkat manajerial itu pada perwira menengah pertama menengah sampai dengan tinggi sekarang dalam rangka membentuk hubungan emosional serta sinergitas supaya lebih erat kita mulai dari pendidikan pada tingkat bintara,” ujar Brigjen Pol Teguh.

Brigjen Pol Teguh menambahkan Diklat Integrasi TNI Polri sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk tingkat tamtama dan bintara. Selain untuk lebih mengakrabkan Bintara TNI dan Polri, kegiatan ini juga bertujuan menyatukan visi bahwa ke depan TNI – Polri memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Alhamdulillah mereka sampai saat ini evaluasi kami masih berkomunikasi mereka dalam Pendidikan sudah kita bentuk semacam keluarga asuh sehingga dengan bantuan media komunikasi mereka menyimpan nomor handphone dan di manapun berada mereka akan tetap berhubungan, “sambung Brigjen Pol Teguh.

Diklat Integrasi Bintara Polri tahun 2024 diikuti 230 peserta. Mereka terdiri dari 75 siswa Bintara Polri, 40 siswi Bintara Polri, 25 siswa Bintara TNI AL, 20 siswi Bintara TNI AL, 50 siswa Bintara TNI AU dan terakhir 20 siswi Bintara TNI AU.

Pelaksanaan Diklat Integrasi TNI-Polri digelar di Sepolwan Lemdiklat Polri Jakarta, SPN Mojokerto Jawa Timur, Komplek Skadron Pendidikan Lanud Adi Soemarmo di Jawa Tengah, dan Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran di Jawa Timur.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Kata orang rejeki tidak pernah tertukar. Inilah pengalaman yang dialami Warhana Nandyu, siswa penyandang disabilitas Bintara Polri asal Polda Kalimantan Timur.

Warhana yang memiliki keterbatasan fisik pada tangan kanan adalah salah seorang anggota grup Whatsapp komunitas penyandang disabilitas. Ia mengaku jarang melihat grup sampai suatu hari ia membuka grup tersebut dan mendapati informasi yang membuka jalan mewujudkan cita-citanya.

“Grup itu nyaris ga pernah saya buka. Tapi tahun lalu saya tiba-tiba aja saya iseng buka dan baca. Ternyata ada informasi tentang penerimaan siswa Bintara Polri jalur rekpro untuk penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu. Langsung saya urus semua dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran,” ujar Warhana.

Menjadi seorang Polisi adalah cita-cita kecil Warhana sejak kecil. Ia juga ingin meneruskan cita-cita sang ayah yang pernah mendaftar menjadi Polisi namun gagal saat mengikuti seleksi. Dukungan untuk menjadi Polisi juga datang dari orangtua dan kakek neneknya.

Namun, Ia sempat mengira kesempatan mendaftar Polisi sudah tertutup menyadari keterbatasan fisiknya.

“Alhamdulillah tahun ini bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan kesempatan kepada kami penyandang disabilitas bisa mendaftar dan mengikuti Pendidikan seperti orang dengan kondisi fisik normal lainnya. Saya sangat senang sekali,” imbuh Warhana.

Meskipun memiliki keterbatasan fisik pada tangan kanan yang tidak sempurna, Warhana memiliki kemampuan dalam merancang piranti lunak dan _web programming_ yang ia dapat dan pelajari sejak duduk di bangku SMK. Kemampuan ini adalah salah satu modal kuat Warhana lolos menjadi siswa Bintara Polisi.

“Waktu Covid-19 saya berdua dengan teman saya merancang aplikasi yang bisa mengetahui pergerakan orang terdampak Covid-19. Aplikasi ini sangat berguna untuk mengurangi potensi penyebaran virus Corona,” Imbuh Warhana.

Kini Warhana bersama dengan 295 siswa Bintara Polri asal Polda Kaltim menjalani Pendidikan di SPN Polda Metro Jaya bersama teman-teman barunya dari Jabodetabek.

“Saya menjalani Pendidikan sama seperti dengan teman-teman lain. Pola Pendidikan dan pembinaan di SPN telah mendukung penyandang disabilitas seperti saya agar bisa menyerap semua materi yang diberikan. Saya merasa sama seperti mereka. Saya sangat bangga bisa berlatih dan belajar dengan teman-teman di sini. Saya berharap bisa menjadi Polisi yang professional dan bisa menyumbangkan skill saya untuk institusi Polri,” harap Warhana.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Eka Prastama menyambut gembira inisiatif Polri membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas menjadi Polisi. Peluang ini memberi kepercayaan diri kepada mereka yang memiliki keterbatasan untuk bisa bekerja di institusi Polri. Ia berharap sosialisasi terus digencarkan agar semakin menjangkau Masyarakat lebih luas.

“Ini satu komitmen lembaga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas bekerja di institusi Polri. Yang kedua juga ini bagus untuk melawan stigma diskriminasi bahwa yang selama ini kayaknya susah ini kerja di Polri ternyata terbuka. Ini salah satu hal yang sangat kami apresiasi ya,” ujar Eka.

Lebih lanjut Eka berharap Polri terus menyosialisasikan rekrutmen untuk penyandang disabilitas agar bisa lebih menjangkau anak-anak muda penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kualitas.

Editor : Mastari bolok

LIputanabn.com | PALEMBANG, – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai Kapolda Sumsel.

Irjen Pol Andi Rian menggantikan Irjen Pol A Rachmad Wibowo yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dilantik Jumat kemarin.

Penunjukkan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/2098/IX/Kep/2024
tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangi oleh An.Kapolri As SDM Polri.

Bertempat di kantor BSSN RI Sawangan Depok Jawa Barat, pada Jumat 20 September 2024, Kepala BSSN RI Hinsa Siburian melantik dan mengambil sumpah/janji Irjen Pol A Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN RI menggantikan Komjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra.

BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas BSSN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BSSN mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, dan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi.

Dengan dilantiknya Irjen Pol A Rachmad Wibowo, diharapkan mampu membawa angin segar untuk kemajuan BSSN serta dapat semakin memperkuat keamanan siber negara.

Hal ini didasari karir yang cemerlang dan pengalaman cukup matang di kepolisian terutama di bidang siber.

Irjen Rachmad Wibowo telah lama malang melintang di bidang reserse utamanya dunia siber, mulai dari Densus 88 Antiteror hingga pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri.

Pengalamannya yang kaya di bidang reserse dan siber ini tentu akan sangat bermanfaat bagi BSSN dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.

Selain itu, alumni Akpol tahun 1993 yang tak lama lagi menyandang bintang tiga tersebut juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dan memiliki dedikasi yang tinggi sehingga sangat tepat untuk menduduki posisi strategis di BSSN tersebut.

Ditemui media usai pelantikan, Rachmad Wibowo mengatakan rasa syukurnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh negara kepadanya.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang dilakukan oleh personel gabungan Polri-TNI.

Kapten Philip disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 7 Februari 2023 atau selama 1,5 tahun, sebelumnya akhirnya diselamatkan pada 21 September 2024.

“Alhamdulillah, atas perintah Bapak Presiden untuk melaksanakan pembebasan terhadap korban penculikan pilot Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Atas kerja keras seluruh tim yang bertugas melaksanakan operasi, hari ini tim berhasil menyelesaikan misi dan membawa pulang sandera pilot dalam kondisi sehat,” ungkap Kapolri, Sabtu (21/9/24).

Kapolri pun menyampaikan selamat kepada seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Paro dan Damai Cartenz itu.

“Selamat kepada seluruh anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Ops Paro dan Damai Cartenz yang telah berhasil menyelamatkan Pilot Selandia Baru atas nama Philip Mark Mehrtens yang telah diculik oleh KKB selama kurang lebih 1,5 tahun. Semoga bisa segera kembali bertemu dengan keluarganya,” ujar Kapolri.

Wakapolda Papua sekaligus Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menjelaskan pihaknya selalu mengedepankan upaya soft approach dalam upaya membebaskan Kapten Philip.

“Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa, baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri,” jelas Kaops.

Sebelum dipulangkan ke negara asalnya, Kapten Philip terlebih dulu dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis, sekaligus memastikan kondisi psikologis dalam keadaan stabil.

Editor : Mastari bolok

Liputanabn.com | Jakarta. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, dari sanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah proses negosiasi yang sangat panjang. Negosiasi pun dilakukan tanpa disertai tindakan represif apapun.

“Ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif,” jelas Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/24).

Atas pembebasan itu, Presiden pun mengapresiasi TNI-Polri yang dinilai sangat baik.

“Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Jadi, proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri saya kira sangat bagus, saya sangat mengapresiasi,” ungkap Presiden Jokowi.

Setelah dibebaskan, ujar Presiden Jokowi, Kapten Phillip akan menuju ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Selanjutnya, akan diterbangkan ke negara asalnya di Selandia Baru.

Sebelumnya, usai proses penjemputan, Kapten Phillip sendiri sudah dibawa ke ruang khusus untuk penanganan media pertama. Pengecekan psikologis pun dilakukan untuk memastikan kesehatan psikis usai penyanderaan.

“Nanti dibawa dari Yuguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya setelah itu akan diterbangkan,” ujar Presiden Jokowi.

Diketahui, setelah 1,5 tahun, Kapten Philip Mark Mehrtens akhirnya berhasil dibebaskan dari sandera KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Pembebasan ini berlangsung pagi tadi dan menjadi momen yang penuh haru sekaligus kebahagiaan bagi Istri Kapten Philip yang berada di bali.

Dalam suasana haru, Kapten Philip berkomunikasi melalui video call dengan istri dan keluarganya. Saat mendengar suara dan melihat wajah orang-orang tercintanya, raut wajahnya yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi bahagia. Air mata kebahagiaan pun tak tertahan.

Editor : Mastari Bolok