Liputanabn.com | Lebak, 14 Februari 2026 – Hasil pantauan langsung dari tim Investigasi Organisasi Pendekar Banten Korcam Wanasalam di lapangan mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program Menu Bimbingan Gizi (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Wanasalam. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa banyak menu MBG yang disajikan di berbagai sekolah di bawah standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang mencuatkan dugaan adanya pemangkasan anggaran secara tidak sah.
Dalam konteks ini, Kabiro Hukum Pendekar Banten, Cepi Umbara, secara tegas menyampaikan keprihatinannya dan mendesak seluruh pihak terkait, terutama pemerintah yang mengelola program MBG, untuk segera melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap setiap dapur MBG di lapangan. Ia menegaskan bahwa program ini seharusnya menjadi momentum peningkatan kesehatan dan gizi pelajar, bukan dijadikan peluang bisnis gelap atau arena praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan masa depan generasi bangsa.
“Jangan biarkan program pemerintah yang mulia ini tercederai oleh tindakan-tindakan yang merusak integritas dan kepercayaan publik. Jika dugaan pemangkasan anggaran benar terjadi, harus ada tindakan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi praktik korupsi di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak bangsa,” ujar Cepi Umbara.
Lebih jauh, beliau berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Wanasalam, agar turut mengawal dan memantau pelaksanaan program MBG ini secara ketat. Mengingat pentingnya memastikan bahwa seluruh proses distribusi, penyajian, dan pengawasan menu gizi di tingkat lapangan berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami mendesak aparat kepolisian untuk tidak tinggal diam. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pemangkasan anggaran yang merugikan rakyat dan mencederai amanah publik, maka tindakan tegas harus diambil tanpa kompromi. Penegakan hukum harus menjadi panglima demi menjaga integritas program ini dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Cepi Umbara.
Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak-anak kita terpenuhi secara adil dan transparan. Mengingat dampaknya yang besar terhadap masa depan generasi bangsa, pihak terkait harus berani melakukan tindakan tegas agar program MBG tetap berjalan sesuai dengan semangat dan amanah yang diamanatkan oleh negara.
Editor : Bolok
