Liputanabn.com | Muara Enim – Lembaga Informasi Pers Reformasi Nasional (LIPERNAS ) turun Langsung kelokasi Proyek Pelebaran Ruas Jalan Kabupaten Muara Enim yang berada di desa Melilian Kabupaten Muara Enim , Sumatra Selatan
Proyek Pembangun infrastruktur yang dananya dikucurkan oleh Negara dan melalui dari dana yang di anggarkan Pemerintah Kabupaten , Propinsi atau Pemerintah Pusat ,yang dana nya Bersumber dari Uang Rakyat / Pajak Rakyat Itu wajib di Pasang Papan Informasi Keterbukaan Publik di karenakan Masyarakat wajib Tau Ungkap Maulana wakil ketua lembaga Informasi Pers Reformasi Nasional , Kabupaten Muara Enim saat di bincanngi media ini, tersebut
Tambah nya Rusmin Sebagai Pimpinan Lembaga LIPERNAS PD Kabupaten Muara Enim, Karena Kurang nya Pengawasan dari Pemerintah serta Dinas terkait,Ada apa , Sehingga di masa Pengerjaan Proyek ini tidak ada nya di pasang ya Papan Informasi ( keterbukaan Publik) ini, Apakah Adanya Permainan ( kongkalikong)Antara Pemerintahan ,Dinas Terkait Dengan Pemborong ??!
Lanjut Rusmin, saat Kami mendapatkan Informasi dari masyarakat adanya Proyek Pelebaran Ruas Jalan di desa Pedataran -Desa Melilian, kami Tim Lembaga LIPERNAS dan media , langsung Tinjau kelapangan lokasi Proyek ,Ternyata Benar, Begitu Beraninya Proyek Tanpa di Pasang Plang Informasi Proyek ini Bisa Berjalan, Apakah ini yang di namakan Proyek Siluman,atau Diduga ini Proyek Untuk ajang lumbung Korupsi?!
Lanjut Rusmin, saat Tinjau langsung bersama tim ke lokasi Proyek , lansung mendapatkan informasi hasil dari konfirmasi salah satu warga mengaku sebagai Pemilik Alat berat yang sedang berkerja , ungkapnya kami tidak tau pak siapa Pemborong nya, dan juga tidak adanya Pengawasan dari Pemerintahan setempat pak, apalagi dari Dinas terkait di Proyek ini Pak,tambah pemilik alat mengungkapkan pengerjaan nya Proyek ini ,Dengan Panjang 380 meter di arah kanan dan kiri juga 380 meter pak, Proyek tersebut
Dengan nada yang sama di sampaikan Maulana, kami akan melaporkan Proyek ini ke Dinas terkait ,karena dengan indikasi adanya lumbung korupsi yang bisa merugikan masyarakat dan Negara, pungkasnya Maulana.
Ketua lembaga lipernas PD kab Muara Enim Rusmin mendesak instansi pemerintah terkait
Agar mengevaluasi dan turun langsung ke lokasi guna menindak proyek siluman tersebut,
Tambah rusmin,kepala desa juga harus turun juga dan berhak menghentikan proyek siluman yang ada di desanya apabila proyek itu tidak jelas asalnya.
Seharusnya pemerintah desa lebih jeli dan memantau setiap ada pembangunan di desanya dan wajib bertindak tegas menghentikan proyek siluman itu, pungkasnya ( red )
Editor : Bolok
