Liputanabn.com | BANTEN, – Aliansi Revolusi Banten melaksanakan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait dugaan masih adanya praktik jual beli seragam di sejumlah sekolah negeri di Provinsi Banten Audiensi berlangsung pada Senin, 20 Maret 2026 kondusif dan diterima oleh Kasubag Umum, Herdi
Dalam pertemuan tersebut, Danny Pratama, salah satu perwakilan aliansi, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi praktik jual beli seragam yang secara tidak langsung diarahkan melalui koperasi sekolah di beberapa SMAN dan SMKN.
Menanggapi hal tersebut, Herdi menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam di luar ketentuan, khususnya yang tidak berkaitan langsung dengan identitas resmi sekolah. Ia juga menyatakan bahwa Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti laporan dari Aliansi Revolusi Banten serta meminta data lengkap sekolah-sekolah yang diduga masih melakukan praktik tersebut.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Ketua LBHPK YABPEKNAS Provinsi Banten, Nurhamzah, yang memberikan penjelasan terkait regulasi koperasi secara rinci. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari keberadaan koperasi di lingkungan sekolah dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi Provinsi Banten.
Sebagai hasil audiensi, Aliansi Revolusi Banten bersama pihak Dinas Pendidikan sepakat untuk bersama-sama mengawal dunia pendidikan di Provinsi Banten, khususnya di tingkat SMAN dan SMKN, agar terbebas dari praktik yang berpotensi memberatkan masyarakat.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Banten.
JANGAN KOTORI DUNIA PENDIDIKAN DENGAN PRAKTIK BISNIS!
SERAGAM BUKAN LADANG KEUNTUNGAN…!!!!
KOPERASI BUKAN TAMENG UNTUK MENGERUK UANG RAKYAT…!!!!
KALAU MASIH ADA PEMAKSAAN, ITU BUKAN PENDIDIKAN—ITU PENINDASAN…!!!!,pungkas Danny.” ( Yeni Eka Wati)
Editor : Bolok
