Liputanabn.com | Muara Eneim –  menapik soal adanya pengurangan dan PIP Program indonesia. pintar. ketika  media ini,menyinggung soal adanya wali murid yang keberatan dengan pengurangan dana,

PIP.(program indonesia pintar) menurut kepala sekolah MI itu sudah ada kesepakatan dan hasil musyawarah dan ada notulen rapat tertanggal.rabu  03/05/23 . Dengan jumlah penerima dana PIP tersebut 39 siswa dengan jumlah uang yang di terima berpariasi ada rp 450 rbu ada yang rp 225 rbu dari 131 murid ketika media ini menjumpai di
kediamanya Jumat 05/05/23, Dari jumlah siswa itu di ajukan semua  namun yang keluar dan menerima hanya ( 39)

siswa .menurut kepala sekolah pihaknya hanya mengusulkan  soal dapat atau tidak bukan weweng sekolah tukasnya.
Menurut wali siswa selama dua tahun kami cumah menerima dari sekolah itupun sudah ada pengurangan, dan untuk tahun 2023  ini memang kami sendiri yang mencairkan dari bank tetapi kami harus kembali ke sekolahan untuk mengantarkan kartu dan uang yg di minta pihak sekolah , terang pria sebagai wali murid  (r n) (jl) itu ketika media ini kompirmasi di kediamanya untuk itu kami minta agar pihak sekolah jangan lagi melakukan pengurangan  termasuk dengan cara cara dan dalih dalih apa pun terangnya. Ketika media ini mencoba kompirmasi ulang kepada pihak sekolah beliau menampik adanya pengurangan ,memang ada sekolah meminta dana sukarela tidak memaksa, dan memang di suruh  kembali kesekolah usai dari bank tapi hanya untuk poto dokumentasi dan penandatanganan berita acara ,sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan di laporkan kepada kemenag, bebernya melalui wasapnya maka beeita ini kamiterbitkan tutupnya.(s)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | MUARA ENIM – Terkait pemberitaan hasil putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni pembatalan surat keputusan DPRD Muara Enim tentang penetapan Wakil Bupati Muara Enim, Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM LLM PhD berharap agar masyarakat menghormati proses hukum yang berlaku.

Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM LLM PhD mengharapkan agar masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk lebih mengedepankan kondusifitas wilayah. “Pro dan Kontra itu wajar dalam Demokrasi namun jangan sampai membuat kita terpecah belah, saya akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.

Liono Basuki selaku Ketua DPRD Muara Enim terkait adanya putusan banding PTUN yang pada intinya membatalkan SK DPRD Muara Enim tentang penetapan Wakil Bupati Muara Enim menurutnya sudah masuk ranah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena Surat Keputusan DPRD Muara Enim tentang penetapan Wakil Bupati Muara Enim itu belum final, masih ada tahapan lagi yakni Gubernur mengajukan hasil pemilihan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sebelum diterbitkan Surat Keputusan sebagai Wakil Bupati Muara Enim,” terangnya.

Lanjutnya, sampai di Mendagri, surat tersebut sudah di telaah dengan baik sehingga ditetapkan SK Wakil Bupati Muara Enim. “Yang akhirnya dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sumsel sebagai Wakil Bupati Muara Enim sekaligus sebagai Plt Bupati Muara Enim, pada 25 Januari 2023,”

Artinya, kewenangan sudah di ranah Mendagri, sehingga segala bentuk gugatan apapun seharusnya ke Kemendagri bukan lagi kewenangan daerah, namun dirinya tentu menghormati proses hukum yang berlaku. “Dan bila dilihat, dari hasil putusan banding, masih ada upaya hukum lagi yakni Kasasi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Muara Enim yang juga ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim, Zulharman ST mengatakan bahwa berdasarkan infomasi dari kemendagri bahwa di minggu ketiga bulan april 2023, Surat Keputusan Bupati Muara Enim Definitif sudah diterima oleh Biro Otda Pemprov Sumsel. “Insyaallah dalam waktu dekat kita sama-sama berdoa akan dilaksanakan pelantikan sebagai Bupati Definitif oleh Gubernur Sumsel. Saya yakin saudara Plt Bupati Muara Enim akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim,” pungkasnya.

Sementara itu, tokoh Pemuda Kabupaten Muara enim selaku ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) juga sebagai Pengacara Muda, Valen mengatakan bahwa yang digugat banding adalah Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah SH. “Artinya itu bukan SK Mendagri, kemudian keputusan banding itu belum inkhract karena ada upaya hukum kasasi,” ungkapnya.

Alangkah baiknya, bila kita sebagai masyarakat bisa menunggu hasil keputusan yang benar benar inkhract. “Dan sebagai masyarakat juga kita bisa terus memonitor perkembangannya, kami tentu ingin pemimpin yang terbaik untuk Muara Enim ini dan harus berfikir positif,” tegasnya. ( Salim )

Editor ; Bolok

Liputanabn.com | Muara Enim – Peristiwa tragis terjadi di proyek PLTU Sumsel 1 kawasan Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, yang seorang pekerja proyek mengalami kecelakaan kerja dan terjatuh dari ketinggian  hingga tewas ditempat.

Menurut keterangan dari berbagai sumber yang ada didalam proyek PLTU Sumsel 1 tersebut, korban bekerja di PT GPEC 9 boiler 2 selaku Subkon proyek PLTU Sumsel 1 terjatuh dari atas elevasi 63 ke-44 karena diduga kondisi licin serta diduga tanpa safety first. Akibat insiden tersebut,

korban pekerja proyek PLTU Sumsel 1 yang terjatuh itu dilarikan ke rumah sakit Fadilah kota Prabumulih oleh rekan-rekan kerjanya, dan dikabarkan korban meninggal dunia karena mengalami luka dibagian tubuhnya yang cukup parah.

“Namanya korban mang Suardi, wong Kayu Agung bekerja di GPEC 9 telah diantar ke RS Fadilah Prabumulih, Korban jatuh dari atas elevasi 63 ke -44, kabarnya meninggal dunia pak, dan kami dihimbau untuk bekerja hati-hati karena situasi hujan licin safety first ,”ujar salah satu pekerja di PT GPEC Proyek PLTU Sumsel 1 tersebut.(03/05/2023).

Sementara atas adanya dugaan peristiwa kecelakaan kerja hingga merenggut korban jiwa dari tenaga kerja proyek PLTU Sumsel 1 tersebut, belum lama ini awak media  mengkonfirmasi atas adanya peristiwa yang sama, yaitu seorang tenaga kerja yang terjatuh dari atas hingga mengalami luka berat, yaitu pekerja dari Bandung yang saat itu dirawat di RS bunda Prabumulih,

dan kini kembali hal serupa juga terjadi kepada pekerja alami Kecelakaan hingga merenggut korban jiwa, media ini melalui hubungan via what Shap dan telpon melakukan konfirmasi kepada pihak Subkon proyek PLTU Sumsel 1 yaitu PT GPEC,

Kepada Jubir PT GPEC Lena, saat dikonfirmasi terkait insiden tersebut, belum memberikan balasan, maupun jawaban atas adanya peristiwa kecelakaan kerja yang menelan korba jiwa tersebut. Rabo (03/05/2023).

Begitupun melalui Jubir PT GPEC induk proyek PLTU Sumsel 1 bapak Ali, juga tidak memberikan keterangan kepada media ini saat dikonfirmasi pada hari Rabu.Kemarin

Hingga Berita ini kami terbitkan atas adanya dugaan peristiwa kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu pekerja meninggal dunia disalah satu proyek PLTU Sumsel 1 tersebut, media ini belum mendapatkan kejelasan, tutupnya (red)

Editor : Bolok

Liputanabn.com | MUARA ENIM – Masyarakat Desa Gaung Asam Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim sudah lama mengeluhkan aktifitas truk pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS ) Yang Diduga Milik PT.BSP yang melintas di jalan umum khususnya di Desa Gaung Asam  Kec. Belido Darat kabupaten muara Enim. Pasalnya, truk tersebut umumnya melebihi muatan (tonase) sehingga menjadi sorotan masyarakat,

Masyarakat berharap agar aparat menindak tegas pengemudi truk pengangkut TBS tanpa penutup terpal dan melebihi kapasitas tonase. Pengemudi yang tetap melanggar wajib di tilang saat razia di jalan-jalan di Kabupaten Muara Enim.

Apalagi buah kelapa sawit yang diangkut truk tidak ditutup terpal, maka tak heran buah sawit sering jatuh bertebaran dijalan, bahkan karena kelebihan beban bisa mengakibatkan  jalan hancur.

Hal itu diugkapkan Beberapa warga kecamatan Belido Darat, saat dikonfirmasi awak media Liputanabn.com hari ini, Kamis (27/04/2023).

Dia mengatakan , aktifitas Truk pengangkut buah sawit segar sangat mengkhawatirkan, dengan muatan yang  melebihi tonasenya.

Muatannya selalu memaksakan, apalagi melintas  melalui pemukiman padat penduduk, khawatir muatannya ada yang berjatuhan,” ungkapnya pada media ini.

Belum lagi, truk kelapa sawit Milik PT. BSP tersebut tidak menggunakan jaring pengaman atau penutup kelapa sawit yang diangkut sehingga banyak yang tumpah ke jalan.bisa mengakibatka pengguna jalan seperti pengendara motor bisa terbalik lakalantas.

Apalagi katanya, yang dimuat lebih tinggi dari bak truk dan itu sangat membahayakan, tak sedikit kejadian terbalik dan bisa menimpa anak anak yang sedang bermain karena kelebihan muatan.

Melihat aktivitas truck seperti itu  sudah lama terjadi, maka warga pun meminta kepada pemerintah melalui polisi dan dinas terkait untuk melakukan tindakan guna untuk menertibkan truk-truk yang. Melintasi desa
nya

Seperti di ketahui perusahaan hususnya kelapa sawit di sumsel saat ini sedang berlasung dengan intensitas produksi cukup tinggi namun beberapa perusahaan kelapa sawit masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan  fasilitas umum

Padahal kendaraan pengangkut kelapa sawit dengan tonase tnggi itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun terjadi kerusakan pada infrastauktur jalan jembatan serta kondisi lingkungan hidup tutupnya

Reporter : Salim

Editor      : Bolok