Liputanabn.com | CILEGON — Nelayan Cilegon menuntut keadilan atas semakin sempitnya ruang tangkap dan tambat perahu akibat pesatnya pembangunan industri di wilayah pesisir. Melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, mereka meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten menata ruang laut secara adil dan berpihak pada masyarakat pesisir.
“Kami bukan anti-industri. Kami hanya ingin keadilan dan komitmen sesuai dokumen AMDAL,” tegas Dedi Kusnadi, Sekretaris HNSI Cilegon, Minggu (19/10/2025).
Sebelum menjadi kota industri, sebagian besar warga Cilegon berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun kini, ruang tambat perahu dan wilayah tangkap ikan semakin terbatas. Keberadaan jetty-jetty industri juga membuat nelayan tradisional yang hanya menggunakan perahu kecil kesulitan melaut.
“Dulu kami bisa menangkap ikan ratusan kilo lewat bagan, sekarang hanya 2–5 kilo per hari,” ungkap Dedi.
HNSI dan KSOP Bahas Solusi Penataan Laut , Menanggapi persoalan tersebut, HNSI Cilegon berupaya membangun komunikasi dengan KSOP Banten. Surat audiensi dikirim pada 24 September 2025, dan pertemuan digelar pada 29 September 2025 di Kantor KSOP Kelas I Banten, Merak.
“Langkah ini kami tempuh untuk mempererat komunikasi antara nelayan dan pemangku kepentingan di sektor kelautan,” ujar Supriyadi, S.Kom., MM, Ketua HNSI Cilegon.
Sebagai tindak lanjut, KSOP Banten menggelar rapat koordinasi pada 10 Oktober 2025, dipimpin Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si, dan dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, INSA, ISAA, serta HNSI Cilegon.
Salah satu usulan utama HNSI adalah pembuatan dan pemasangan rumpon untuk membantu produktivitas nelayan tanpa mengganggu jalur pelayaran kapal besar. Namun hingga kini, HNSI mengaku belum mendapatkan kepastian rekomendasi dari KSOP.
“KSOP sempat meminta waktu seminggu untuk berkoordinasi, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Kami butuh kejelasan dan keadilan,” tambah Supriyadi.
Nelayan Minta Pemerintah Hadir, HNSI menilai pemerintah perlu hadir menjamin keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut.
“Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kami hanya ingin ruang laut untuk tetap mencari nafkah dan menjaga ketahanan pangan,” tutur Diki, Ketua Ranting HNSI Kecamatan Pulomerak.
Para nelayan berharap kegiatan industri dan nelayan dapat berjalan berdampingan tanpa saling menyingkirkan.
“Kami patuh pada aturan pelayaran, tapi jangan sampai kapal besar menutup ruang bagi perahu kecil,” tegas Diki.
Laporan : Yeni Eka Wati
Editor : Bolok
